Kabupaten Bogor Kekurangan Lahan Makam

by -

METROPOLITAN – Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang sudah direncanakan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2018-2024, ternyata belum bisa direalisasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Menurut Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, sejauh ini lahan TPU yang disediakan Pemkab Bogor masih mencukupi sampai 2024 nanti.

Kepala Bidang Pra Sarana Umum (PSU) DPKPP Kabupaten Bogor Asep Sulaeman mengatakan, sesuai RPJMD 2018-2024 sudah ada 50 lokasi yang dipetakan bupati Bogor.

Ke-50 lokasi TPU tersebut tersebar di 40 kecamatan, yang keberadaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan. Namun dari 40 kecamatan yang ada, masih ada empat kecamatan yang belum memiliki TPU, seperti Cisarua, Megamendung, Tenjolaya dan Ciawi.

Belum tersedianya TPU di wilayah selatan karena tidak adanya pengembang perumahan yang menyediakan lahan pemakaman, lahan yang tersedia tidak didukung luas lahan dan harga yang dinilai terlalu mahal untuk pembebasannya.

Meski belum memiliki TPU, kebutuhan warga bisa dipenuhi dengan hadirnya makam tanah wakaf. Sedangkan untuk di Tenjolaya masih bisa disiasati dengan menggunakan TPU yang ada di kecamatan yang berdekatan.

”Sejauh ini yang sudah kita operasionalkan ada 26. Tahun depan kita akan menambahkan sepuluh TPU lagi,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Khusus di Cibinong sendiri, TPU yang dikelola Pemkab Bogor ada di tiga lokasi, yaitu TPU Pondokrajeg, Cirimekar dan Nanggewer. Luasan lahan TPU yang berada di tingkat desa, menurut perhitungan Asep, mampu menampung sekitar 4.000 kavling pemakaman dengan luas minimal dua hektare. ”Untuk TPU di tingkat kecamatan, kita sediakan lahan lima hektare,” ujarnya.

Menurut Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Koordinator Wilayah Jawa Barat III, Ahmad Yani Hasim, menegaskan bahwa setiap pengembang yang membangun perumahan wajib menyisihkan lahannya sebanyak dua persen dari luas lahan pembangunan untuk dijadikan pemakaman, yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah melalui DPKPP yang akan menjadi aset daerah.

Tak hanya pengembang perumahan, pengembang apartemen pun tidak luput dari peraturan yang bisa menjadi sebuah solusi bagi keberadaan TPU di Kabupaten Bogor.

”Selain menyerahkan lahan, mereka (pengembang, red) bisa mengganti dengan uang untuk pembebasan lahan di TPU yang sudah ada. Jadi jika mereka tidak memiliki lahan maka bisa melebarkan lahan yang sudah ada,” pungkasnya. (cr2/c/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *