Mungkinkah Trem Jadi Obat Mujarab Kemacetan?

by -

METROPOLITAN – Ambisi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengadakan moda transportasi berbasis rel di pusat kota patut dipertanyakan.

Trem atau kereta khusus yang berjalan di tengah jalan raya menjadi salah satu konsep moda transportasi yang terus digaungkan pemangku kebijakan Kota Hujan. Serangkaian kajian ilmiah yang melibatkan sejumlah tenaga ahli di bidang transportasi berbasis rel pun dilakukan demi mewujudkan misi besar tersebut.

Alih-alih sebagai moda transportasi penopang Lintas Rel Terpadu (LRT) di Terminal Baranangsiang hingga sebagai solusi jitu mengatasi penumpukan penumpang LRT, terus dikumandangkan kepada publik. Padahal, hingga kini sejumlah kebijakan transportasi di Kota Bogor masih belum dapat diatasi.

Mulai dari konversi angkutan umum 3:2 hingga 3:1 dan rerouting atau penataan kembali jalur angkutan umum yang nasibnya terkatung-katung. Begitu pula dengan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) adalah sejumlah persoalan transportasi yang hingga kini belum tertangani dengan baik.

Wakil Wali Kota Bogor Dedi A Rachim menjabarkan, secara umum pihaknya tengah berusaha mencari formula yang tepat untuk meciptakan sistem transportasi Kota Bogor, terlebih usai masuknya LRT ke Bogor. Digandengnya pihak tertentu untuk ikut melakukan kajian adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemkot.

“Intinya kita sedang mencari formula yang tepat, bagaimana sistem transportasi di Kota Bogor sebagai antisipasi adanya LRT,” ujarnya kepada Metropolitan, belum lama ini.

Melakukan pertemuan dengan Direktur Eropa 1 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu-RI) beberapa waktu lalu, berkoordinasi dengan perusahaan asal Prancis bernama Kolas, merupakan sejumlah langkah yang tengah dilakukan orang nomor dua di Kota Bogor itu demi mewujudkan trem ngaspal di Bogor. Terlebih setelah melakukan kunjungan ke PT INKA di Jalan Yos Sudarso 71, Madiun, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Pemkot Bogor mengakui ketertarikannya menggandeng perusahaan yang bergelut di bidang industri transportasi darat berbasis rel tersebut untuk ikut ambil bagian dalam melakukan kajian, serta penataan transportasi di Kota Bogor.

“PT INKA itu salah satu perusahaan dalam negeri. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kita bakal menggunakan produk buatan INKA. Kita juga libatkan INKA untuk ikut dalam kebijakan ini. Tugas INKA lebih kepada survei lapangan saja, tidak seperti kajian yang dilakukan Colas. INKA lebih kepada penyesuaian produk mereka dengan kondisi Kota Bogor,” kata Dedie.

Dalam waktu dekat ini, Pemkot Bogor berencana mendatangi Utrecht, salah satu provinsi di Belanda, untuk melihat langsung trem yang ada di sana. “Nanti saya dan tim dari Bappeda dan BPKAD diundang Provinsi Utrecht untuk meninjau fasilitas trem yang mereka miliki. Dari situ kita akan belajar bagaimana pengoperasian trem, pengelolaan teknisnya. Intinya saat ini kita sedang menunggu hasil kajian yang dilakukan Colas,” paparnya.

Untuk mempermulus laju trem di Kota Bogor, Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi salah satu dinas yang menjadi ujung tombak untuk memangkas sejumlah angkutan umum di Bogor. Kepala Dishub Kota Bogor Rahmawati menjelaskan, jika trem jadi mengaspal di pusat kota, otomatis ratusan angkot akan hilang dari pusat kota. Namun, hal tersebut bukanlah pekerjaan mudah.

Menurutnya, meski trem beroperasi, angkot pun dipastikan masih bisa beroperasi namun beralih menjadi transportasi pinggiran kota (feeder, red). “Angkot akan hilang dari pusat kota atau jalur yang dilintasi trem saja, mungkin sekitar 800 hingga seribu angkot akan hilang. Jalurnya yang mana, kita belum tahu. Soalnya masih dalam kajian,” kata wanita yang akrab disapa Rahma itu.

Jika hasil kajian menunjukkan trem tidak cocok diterapkan di Kota Bogor, moda transportasi lain masih bisa menjadi pilihan. “Kalau trem tidak cocok di Bogor, otomatis angkot masih ada. Konversi tetap harus jalan. Kalau hasil kajian trem ada di Bogor, tentu kita harus kaji ulang lagi nih untuk angkotnya bagaimana. Otomatis angkot bisa menjadi feeder, atau angkutan sekolah dan wisata. Makanya kita sudah menyiapkan anggaran untuk menyiapkan kajian dukungan dari Colas. Sekitar Rp500 juta, kami sudah siapkan untuk menyiapkan kajian penunjang trem,” ungkapnya.

Wacana keberadaan trem di Kota Bogor menjadi perbincangan hangat di gedung wakil rakyat. Seperti anggota DPRD Kota Bogor Zaenul Muttaqien yang angkat bicara mengenai wacana pengoperasian trem. Menurutnya, saat ini Kota Bogor sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Transportasi.

Di antaranya amanat perda yang menjelaskan soal konversi angkutan umum dan rerouting yang hingga kini belum terealisasi secara maksimal. Seperti TransPakuan yang sempat menjadi salah satu moda transportasi andalan Kota Hujan, namun kini tidak ada kejelasan dan tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat.

“Kemudian sekarang muncul lagi wacana trem di Kota Bogor. Saya belum begitu paham pemikiran Pemkot Bogor yang mau wacanakan adanya ini,” ujarnya.

Politisi PPP itu menilai Kota Bogor merupakan kota kecil yang sangat padat, baik oleh kendaraan pribadi ataupun angkutan umum, yakni angkot, transportasi online dan pengguna jalan lainnya. Dengan adanya trem berbasis rel di jalanan, tentu akan menambah kesemrawutan kota.

Ditambah lagi dengan luas jalan yang masih minim. “Kota Bogor itu jalannya ’segitu-gitu saja’. Sudah diambil untuk pedestrian, sekarang mau diambil rel trem di jalanan. Nanti bagaimana jadinya,” ungkapnya. Penerapan trem di Kota Bogor juga dinilai dapat menimbulkan sejumlah persoalaan baru. Penempatan posisi rel trem, halte pemberhentian, tempat penyimpanan dan lain sebagainya, tentu meski dipikirkan.

“Kalau LRT kan mereka sudah ada jalan sendiri di pinggir tol, jadi tidak masalah dan tidak mengganggu transportasi lain. Kalau trem itu butuh infrastruktur yang menunjang. Karena itu semua tidak mudah. Pertama, relnya. (Kemudian, red) Stasiunnya. Lalu mau ngambil jalan yang mana, sementara jalannya ’segitu saja’,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi Budi Arif menilai kehadiran trem di Kota Bogor tentu memiliki konsekuensi tersendiri. Terlebih masalah kapasitas jalan yang relatif kecil dan sempit, tentu akan memengaruhi kondisi lalu lintas, jika hadir perlintasan trem di tengah maupun pinggir jalan.

“Akan ada miss traffic (gangguan lalu lintas, red) nantinya. Soalnya trem itu berada di tengah atau pinggir jalan raya, bukan di atas seperti monorel atau kereta gantung,” jelasnya.

Budi juga mempertanyakan kondisi masyarakat nantinya jika memang pada akhirnya trem akan beroperasi di pusat kota. “Kalau trem ada di Kota Bogor, masyarakat kita bisa tidak berdisiplin dalam berlalu lintas dengan kondisi seperti itu? Nanti tremnya ditabrak motor lagi, atau sebaliknya. Atau terjadi saling salip di jalan antara trem dengan kendaraan lain. Tentu ini harus dipikirkan dan dirumuskan bersama,” cetusnya.

Karena itu, ia berpesan kepada pemerintah agar mengkaji secara matang penggunaan trem sebagai moda transportasi anyar Kota Bogor. “Ketika trem dipilih menjadi solusi transportasi penunjang LRT, atau penerapan trem sebagai moda transportasi pusat kota, tentu ini harus berdasarkan kajian yang matang dari semua aspek. Plus dan minus semuanya harus dibahas. Hingga segala kemungkinan yang bakal terjadi nanti, mulai dari potensi terkecil dan lain sebagainya. Harus menyeluruh,” pungkasnya. (ogi/c/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *