OPINI: Muhadjir Effendy Harus Menyelesaikan PR Dunia Pendidikan

by -
Ramdan Nugraha, Ketua Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-VINUS), Bogor

Bila tidak ada perubahan, pelantikan Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden dan Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden Indonesia terpilih Pemilu Presiden 2019 akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019. Pelantikan ini tentu akan dirasakan berbeda oleh beberapa kelompok masyarakat, khususnya mereka yang selama prosesi Pemilu Presiden terlibat aktif baik secara afiliasi formal maupun gerakan-gerakan sukarela pendukung dengan militansi yang kuat.

Ada kelompok yang secara terang benderang masih berdansa penuh keceriaan dalam euporia kemenangan karena pilihannya berhasil menjadi pemenang sebuah kontestasi paling besar di republik ini. Di sisi yang lain, tidak sedikit juga yang kecewa atas fakta kemenangan Jokowi dan Kyai Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024.

Namun hari ini, kedua kelompok di atas nampaknya sudah semakin dewasa menyikapi sebuah realitas yang terjadi. Sebagaimana mestinya mental sesama anak bangsa yang sebenarnya adalah mereka yang sedang bertarung gagasan dalam rangka berlomba-lomba mengisi kemerdekaan dengan ide-ide konstruktif untuk Indonesia yang jauh lebih baik kedepan.

Alih-alih persaingan afiliasi politik yang tempo hari begitu sengit dan melibatkan beberapa unsur yang berpotensi merusak ketahanan nasional kita sebagai sebuah bangsa yang sangat besar, kita seharusnya sudah mampu maju pada titik mendukung sekaligus mengawal secara kritis visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019.

Salah satu hal yang ingin saya sorot adalah tentang komposisi menteri yang akan menjadi partner Jokowi-Ma’ruf lima tahun ke depan. Perubahan komposisi adalah sebuah keniscayaan politik. Dalam hal ini, dari 34 posisi menteri (kalau tidak ada perubahan baik pengurangan maupun penambahan menteri dalam kabinet 2019-2024 nanti), Menteri Pendidikan memiliki peran yang sangat penting terutama dalam pembangunan manusia yang hari ini mendapat beragam tantangan hidup yang semakin kompleks.

Hal ini sejalan dengan Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Kualitas manusia Indonesia saat ini, meskipun tidak sepenuhnya, adalah buah hasil dari regulasi pendidikan yang telah diimplementasikan beberapa puluh tahun sebelumnya, terlepas adanya revisi undang-undang atau peraturan daerah yang saling berkait-kelindan dalam upaya penguatan regulasi yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik di tiap-tiap wilayah.

Hal ini pun secara substantif telah tertuang pada penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kita paham bahwa jabatan Menteri Pendidikan, selain sebagai profesional, adalah juga sebuah jabatan politis. Jabatan politis dalam hal ini adalah tentang kapasitas yang seharusnya menjadi penyokong profesionalisme seorang menteri yang tidak akan cukup hanya dengan intelektualitas atau sederet prestasi akademik saja.

Menteri adalah seorang konseptor sekaligus desainer yang mampu membumikan ide-idenya sampai pada tataran teknis pelaksanaan baik dalam bentuk regulasi pendidikan maupun memantik kesadaran masyarakat dengan gerakan-gerakan kultural yang bisa di dorong oleh komunitas-komunitas filantropis pendidikan, yang pada akhirnya, kebermanfaatannya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat khususnya peserta didik.

Selain dari semua aspek yang saya sebut di atas, tidak kalah penting adalah tentang kualitas kepemimpinan yang sudah harus teruji dalam rekam jejak perjalanan hidup sang menteri. Menteri Pendidikan harus menjadi seorang yang dengan kapasitasnya mampu untuk menciptakan sinergitas antara pemerintah dengan pihak swasta, terutama kelompok atau organisasi masyarakat yang telah sejak lama bergelut di dunia pendidikan.

Dengan realitas hari ini, dimana telah terjadi tsunami informasi di berbagai media cetak dan daring, masyarakat sudah seharusnya terbentuk dengan paradigm berpikir yang kritis dan bijak sekaligus. Karena dalam ruang yang bias informasi inilah, manuver-manuver politik jangka pendek bekerja, seperti salah satu contoh paling nyatanya adalah politik identitas yang membawa bangsa ini mundur ribuan langkah ke belakang.

Contohnya adalah Pancasila yang seharusnya sudah menjadi ruh masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, harus kembali ditarik pada ruang perdebatan yang sungguh tidak perlu. Korbannya adalah mereka yang secara personalnya belum bisa sinkron antara IQ, EQ dan SQ nya. Disinilah kemudian perlu diteruskannya apa yang belakangan telah diupayakan oleh Prof. Muhadjir Effendy sebagai Mendikbud tentang orientasi pendidikan yang menekankan pada pencerdasan kehidupan bangsa, penguatan karakter peserta didik dan reformasi tata kelola sekolah.

Ketika tiga aspek tersebut sinkron, maka digitalisasi dalam dunia pendidikan, misalnya, tidak akan mengalami kehampaan dalam praktiknya. Peserta didik tidak membuat berbagai macam akun dalam media sosial hanya untuk dijadikan ruang saling hujat, guru-guru seharusnya tidak membagikan informasi atau berita tanpa sebuah filter kritis yang didalamnya juga melibatkan kebijaksanaan mereka dengan kesadaran akan persatuan bangsa yang menjadi prioritas. Serta masyarakat yang dengan penuh kesadaran mampu menghargai dan menjadikan keragaman sebagai modal bersama untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang beradab yang bisa dibanggakan baik secara prestasi intelektualitas maupun keadaban moral masyarakatnya.

Tagline Jokowi-Ma’ruf “SDM unggul Indonesia maju” jangan sampai salah diterjemahkan menjadi manusia-manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi keterampilan kerja, namun lemah dalam karakter dan minus nilai-nilai kebijaksanaan. Hal yang demikian adalah tidak lebih dari sekadar memproduksi robot-robot yang siap membangun industri namun melenyapkan kemanusiaan yang seharusnya menjadi spirit utama pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

Saya melihat bahwa rekomposisi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf untuk 2019-2024 tidak bijak bila hanya menjadi sebagai sebuah langkah taktis politik yang hanya menutupi satu kerusakan, namun menciptakan banyak kerusakan lainnya. Dalam rencana kerja pembangunan nasional, ada agenda yang harus diperbaiki, ada yang harus disempurnakan, dan ada juga yang harus diteruskan penyelesaiannya sejak agenda tersebut diformulasi.

Maka, pandangan stereotype “ganti menteri ganti regulasi” tidak akan menjadi semacam ancaman yang seringkali membawa masyarakat pada pusaran kebingungan massal yang membuat mereka bisa saja kembali berpikir mundur atau secara psikologis terbebani dengan lompatan regulasi yang dibuat hanya demi agenda pencitraan menteri pengganti agar “terlihat ada kerjanya” namun memutus formulasi yang telah dibuat dan jelas arah kebijakannya.

Contoh yang menjadi kontroversi adalah regulasi terkait dengan sistem zonasi sekolah yang belum bisa dipahami secara komprehensif oleh masyarakat baik peserta didik terutama oleh orang tua wali. Hal ini terjadi karena masyarakat belum bisa melihat output dari regulasi yang baru diterapkan beberapa tahun belakangan ini.

Spirit keadilan pendidikan yang menjadi salah satu tujuan utama sistem zonasi ini baru bisa kita lihat dan rasakan setelah adanya output yang merata bagi peserta didik di seluruh Indonesia. Hal ini tidak bisa terjadi dalam 4-5 tahun saja. Perlu proses panjang dan terus menerus agar muara keadilan pendidikan itu bisa sama-sama kita lihat dan rasakan. Upaya ini tentu hadir tidak tanpa resistensi, namun keinginan kita semua untuk bisa melihat anak bangsa yang cerdas secara merata adalah sebuah hipotesis yang perlu pembuktian.

Lebih jauh, pendidikan bukanlah sebuah aspek tunggal yang parsial. Sebaliknya, pendidikan adalah sumber dari segala aspek sosial, baik profan maupun transendetal yang saling terlibat dalam relasi antar manusia. Pendidikan harus bisa menjadi nilai utama yang membentuk karakter manusia Indonesia dengan kelengkapan IQ, EQ, dan SQ yang hadir dan menjelma dalam perilaku dan paradigma berpikir yang holistik.

Maka dalam kondisi seperti ini, Prof. Muhadjir Effendy harus bisa menyelesaikan semua yang telah dia mulai dan formulasi agar jelas output-nya serta tidak mengalami distorsi politis yang menjadikan pembangunan nasional yang dalam hal ini lebih kepada pembangunan manusia, seperti sebuah ruang kontestasi pencitraan politisi, bukan ruang kontestasi ide-ide besar konstruktif untuk kualitas masa depan bangsa dan negara yang akan terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Penulis Ramdan Nugraha, Ketua Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-VINUS), Bogor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *