OPINI: Muhadjir Effendy Harus Menyelesaikan PR Dunia Pendidikan

by -
Ramdan Nugraha, Ketua Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-VINUS), Bogor

Bila tidak ada perubahan, pelantikan Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden dan Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden Indonesia terpilih Pemilu Presiden 2019 akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019. Pelantikan ini tentu akan dirasakan berbeda oleh beberapa kelompok masyarakat, khususnya mereka yang selama prosesi Pemilu Presiden terlibat aktif baik secara afiliasi formal maupun gerakan-gerakan sukarela pendukung dengan militansi yang kuat.

Ada kelompok yang secara terang benderang masih berdansa penuh keceriaan dalam euporia kemenangan karena pilihannya berhasil menjadi pemenang sebuah kontestasi paling besar di republik ini. Di sisi yang lain, tidak sedikit juga yang kecewa atas fakta kemenangan Jokowi dan Kyai Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024.

Namun hari ini, kedua kelompok di atas nampaknya sudah semakin dewasa menyikapi sebuah realitas yang terjadi. Sebagaimana mestinya mental sesama anak bangsa yang sebenarnya adalah mereka yang sedang bertarung gagasan dalam rangka berlomba-lomba mengisi kemerdekaan dengan ide-ide konstruktif untuk Indonesia yang jauh lebih baik kedepan.

Alih-alih persaingan afiliasi politik yang tempo hari begitu sengit dan melibatkan beberapa unsur yang berpotensi merusak ketahanan nasional kita sebagai sebuah bangsa yang sangat besar, kita seharusnya sudah mampu maju pada titik mendukung sekaligus mengawal secara kritis visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019.

Salah satu hal yang ingin saya sorot adalah tentang komposisi menteri yang akan menjadi partner Jokowi-Ma’ruf lima tahun ke depan. Perubahan komposisi adalah sebuah keniscayaan politik. Dalam hal ini, dari 34 posisi menteri (kalau tidak ada perubahan baik pengurangan maupun penambahan menteri dalam kabinet 2019-2024 nanti), Menteri Pendidikan memiliki peran yang sangat penting terutama dalam pembangunan manusia yang hari ini mendapat beragam tantangan hidup yang semakin kompleks.

Hal ini sejalan dengan Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Kualitas manusia Indonesia saat ini, meskipun tidak sepenuhnya, adalah buah hasil dari regulasi pendidikan yang telah diimplementasikan beberapa puluh tahun sebelumnya, terlepas adanya revisi undang-undang atau peraturan daerah yang saling berkait-kelindan dalam upaya penguatan regulasi yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik di tiap-tiap wilayah.

Hal ini pun secara substantif telah tertuang pada penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kita paham bahwa jabatan Menteri Pendidikan, selain sebagai profesional, adalah juga sebuah jabatan politis. Jabatan politis dalam hal ini adalah tentang kapasitas yang seharusnya menjadi penyokong profesionalisme seorang menteri yang tidak akan cukup hanya dengan intelektualitas atau sederet prestasi akademik saja.

Menteri adalah seorang konseptor sekaligus desainer yang mampu membumikan ide-idenya sampai pada tataran teknis pelaksanaan baik dalam bentuk regulasi pendidikan maupun memantik kesadaran masyarakat dengan gerakan-gerakan kultural yang bisa di dorong oleh komunitas-komunitas filantropis pendidikan, yang pada akhirnya, kebermanfaatannya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat khususnya peserta didik.

Selain dari semua aspek yang saya sebut di atas, tidak kalah penting adalah tentang kualitas kepemimpinan yang sudah harus teruji dalam rekam jejak perjalanan hidup sang menteri. Menteri Pendidikan harus menjadi seorang yang dengan kapasitasnya mampu untuk menciptakan sinergitas antara pemerintah dengan pihak swasta, terutama kelompok atau organisasi masyarakat yang telah sejak lama bergelut di dunia pendidikan.

Loading...