Pemkot Otak-Atik Delapan OPD

by -105 views

METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melakukan perubahan nomenklatur di beberapa Organisasi Perangkat (OPD) pada 2020 mendatang. Hal itu dipastikan setelah menggelar pra validasi evaluasi jabatan di Pemkot Bogor bersama Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) serta Badan Kepegawaian Negara di hotel Permata, kemarin. Setidaknya, ada delapan OPD yang akan terkena imbas perombakan tersebut.

Beberapa perubahan yang pasti terjadi tahun depan, diantaranya penggabungan Dinas Pertanian (Distani) dengan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) menjadi satu OPD dan perubahan status Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dari kantor menjadi badan. Lalu ada perubahan nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Kemudian Diskominfostandi (Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, red), nanti jadi Diskominfo saja. Satu lagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), nanti jadi BKAD saja dengan menghilangkan kata ‘Pengelola’-nya,” kata Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Amik Herwidyastuti, kepada Metropolitan, kemarin.

Selain itu, sambung dia, perubahan juga ada di Setda Kota Bogor. Bagian Kerja Sama yang sedianya berada di bawah Asisten Perekonomian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (Asperbangkesra) nantinya akan ada di Asisten Administrasi Umum. Sebaliknya, Bagian Organisasi yang sekarang di bawah Asisten Administrasi Umum akan ‘angkat koper’ dan pindah dibawah Asperbangkesra.

Untuk penggabungan dan perubahan nama, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2019. Sedangkan untuk kesbangpol dari kantor ke badan, sesuai Permendagri nomor 11 tahun 2019 bahwa semua kesbangpol di seluruh indonesia harus berbentuk badan. “Maka pimpinannya harus eselon II. Rencananya pelantikan itu di 2020. Artinya kita gerak cepat tindak lanjut penyesuaian regulasi dari (pemerintah) pusat. Perubahan di Setda juga sesuai Permendagri nomor 56 tahun 2019,” ucap dia.

Setelah Pra validasi yang dilakukan, hasil validasi dibawa ke KemenpanRB lalu ditargetkan selesai di akhir 2019. “Kita manfaatkan hari ini (kemarin, red) ketemu kementrian dan BKN, bahas perubahan itu, pra validasi evaluasi jabatan,” ujar Amik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menuturkan, pertemuan tidak hanya bicara pengarahan, tapi sudah pada inti untuk kemudian di validasi BKN dan kementrian. “Dianalisi dan dievaluasi semua OPD biar lebih tajam. Tentu akan berubah. Supaya lebih efektif efisien struktur anggaran dan OPD bisa ramping dan kaya fungsi,” tutup Ade Sarip. (ryn/b/rez)

Loading...