Pendukung Revisi UU KPK Bikin Rusuh

by -
RICUH: Demonstran di gedung KPK Jakarta bentrok dengan aparat kepolisian lantaran mencoba merangsek masuk gedung KPK.

METROPOLITAN – Setelah Komisi III DPR RI menetapkan Firli Bahuri sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2025, sejumlah massa yang mendukung Revisi Undang Undang (UU) KPK mendatangi depan gedung lembaga antirasuah di Kuningan, Jakarta Selatan.

Saat demonstrasi berlangsung, mereka membakar karangan bunga bernada dukungan dan keprihatinan terhadap KPK. Massa aksi mendadak mulai mengambil karangan bunga yang diletakkan depan gedung KPK. Mereka kemudian membakar hampir keseluruhannya.

Pihak kepolisian pun berupaya memadamkan api, namun mendapat perlawanan. Massa juga memaksa masuk area depan gedung KPK lantaran protes dengan penutupan logo KPK dengan kain hitam. ”Pimpinan KPK tidak punya hak untuk menutup lambang KPK,” teriak orator.

Massa kemudian makin nekat melawan petugas dengan kekerasan. Bahkan mereka juga menyerang awak media yang meliput di lokasi. ”Ini serius untuk menjaga martabat KPK. Tolong pak polisi, copot. Kalau tidak mau terjadi aksi anarkisme demi menjaga marwah KPK,” kata si orator.

Selama bentrokan terjadi, salah seorang massa berhasil menyusup dan menarik kain hitam yang menutup logo KPK. Aksi rusuh itu bubar usai petugas menembakkan gas air mata. Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jakarta Selatan Komisaris Besar Bastoni Purnama mengaku belum ada pihak atau orang yang diamankan dalam insiden rusuh demonstrasi di depan gedung Merah Putih KPK.

Diketahui sempat terjadi kericuhan di depan gedung KPK saat aksi demo. Unjuk rasa mengusung tuntutan agar wakil ketua KPK dan Wadah Pegawai KPK menarik pernyataan soal Firli Bahuri melanggar etik. ”Untuk sementara belum ada yang kita amankan, tapi akan kita dalami. Saksi kita periksa, kemudian barang bukti akan kita kumpulkan,” kata Bastoni di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9).

Petugas kepolisian sendiri terlihat kalah jumlah. Akhirnya, tidak ada massa aksi yang ditangkap dan aksi lempar batu dan percobaan masuk gedung KPK beberapa kali terjadi. Personel kepolisian tambahan sendiri baru datang setelah ricuh mereda. Saat ditanya kenapa aparat polisi tidak menindak pelaku pelemparan dan oknum yang menerobos masuk gedung KPK, Bastoni menjawab normatif.

Ia mengatakan terdapat sejumlah metode khusus yang dilakukan kepolisian untuk menangani kericuhan. ”Kita ada beberapa metode juga berdasarkan kekuatan personel. Jadi ada penyeimbangan khusus. Juga kita dokumentasikan pelakunya kita cari,” katanya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa massa aksi sudah melakukan pemberitahuan terlebih dahulu terkait aksi yang akan dilangsungkan di depan gedung antirasuah.

Ia menyebutkan setidaknya ada 300 massa aksi dari tiga golongan. ”Ya pemberitahuan sudah ada, jumlahnya sudah diketahui. Memang awalnya mereka melakukan aksi damai, cuma ternyata di luar perkiraan. Mereka melakukan upaya kekerasan,” ucapnya.

Sementara itu, situs resmi KPK memasang banner hitam. Tak ada gambar yang terpampang maupun informasi yang tersajikan. Hanya tulisan pendek yang terletak di sisi kiri. ”Kami tetap bekerja, kami tetap berjuang #SaveKPK,” demikian tulisan dalam situs tersebut.

Komisi III DPR sebelumnya memilih lima pimpinan KPK periode 2019-2025. Dalam voting yang digelar Kamis (12/9/2019) malam, nama Firli Bahuri mendapat suara terbanyak dan dipilih sebagai ketua KPK. Anggota Polri itu mendapat suara bulat dari 56 anggota Komisi Hukum DPR yang ikut voting.

Pimpinan Komisi III DPR, Aziz Syamsudin, menyatakan seluruh anggota Komisi III sepakat memilih Firli Bahuri sebagai ketua baru KPK. ”Menyepakati untuk menjabat pimpinan ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah Firli Bahuri,” kata Aziz di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/9).

Dengan demikian, Firli Bahuri akan didampingi empat pimpinan KPK lainnya yaitu Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata. Di sisi lain, pimpinan KPK menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu ke Presiden Joko Widodo.

”Oleh karena itu, setelah kami mempertimbangkan situasi yang semakin genting, maka kami pimpinan sebagai penanggung jawab KPK dengan berat hati kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Bapak Presiden,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers.

Agus mengatakan, pimpinan KPK menunggu tanggapan presiden apakah mereka masih dipercaya memimpin KPK hingga akhir Desember atau tidak. ”Mudah-mudahan kami diajak Bapak Presiden untuk menjawab kegelisahan ini. Jadi demikian yang kami sampaikan, semoga Bapak Presiden segera mengambil langkah penyelamatan,” katanya

. Agus menilai saat ini KPK diserang dari berbagai sisi, khususnya menyangkut Revisi UU KPK. Ia menilai KPK tidak diajak berdiskusi oleh pemerintah dan DPR dalam revisi tersebut. (cn/lip/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *