Ramai-ramai Gugat UU Baru KPK

by -302 views
SIMBOLIS: Para simpatisan pendukung KPK menabur bunga sebagai simbol kekecewaan atas disahkannya Revisi UU KPK.

METROPOLITAN – ”Apakah pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30/2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

”Setuju,” jawab anggota DPR serempak.

“TOK”. DPR akhirnya mengesahkan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Padahal terjadi penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang menganggap revisi ini bisa melemahkan KPK.

Revisi UU ini membuat KPK memiliki dewan pengawas hingga kewenangan membuat surat perintah penghentian penyidikan (SP3) suatu kasus. Pengesahan dilakukan setelah Ketua Badan Legislasi (Baleg), Supratman Andi Agtas, membacakan laporan hasil pembahasan revisi UU KPK di Baleg.

Kesepakatan untuk mengesahkan revisi UU KPK juga dilakukan setelah Menkum HAM Yasonna Laoly menyampaikan persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi UU KPK.

Beberapa poin penting dalam revisi UU KPK yang disahkan dan berbeda dengan UU KPK sebelumnya. Pertama soal KPK lembaga negara rumpun eksekutif yang tertuang dalam pasal 3 revisi UU KPK.

Dalam aturan tersebut pegawainya pun menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua soal penyadapan yang diatur dengan ketat dalam UU KPK yang telah direvisi.

Terutama pada pasal Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 12D. Ketiga, pimpinan KPK tak lagi sebagai penyidik-penuntut umum.

Dalam UU KPK lama, status pimpinan KPK diatur dalam Pasal 21. Keempat soal dewan pengawas dipilih presiden. Keberadaan dewan pengawas ini membuat posisi penasihat KPK dihapus.

Nantinya, dewan pengawas bakal berisi 5 orang yang dipilih presiden. Sebelum memilih anggota dewan pengawas, Presiden harus membentuk panitia seleksi.

Kemudian panitia seleksi menyerahkan nama-nama anggota dewan pengawas hasil seleksi kepada presiden yang kemudian menyerahkan nama itu berkonsultasi dengan DPR. Kelima soal penyelidik dan penyidik KPK wajib sehat jasmani.

Dilihat dari draf revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK hasil pembahasan DPR pemerintah, persyaratan wajib sehat jasmani dan rohani itu diatur dalam Pasal 43A ayat 1.

Selanjutnya, revisi UU KPK ini juga mengatur persyaratan bagi para penyidik. Aturan itu diatur dalam Pasal 45A ayat 1.

Aturan ini sebelumnya tidak ada dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Aturan tentang sehat jasmani dan rohani hanya diatur untuk pimpinan KPK, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung.

Selain itu, UU KPK yang baru mengatur asal-usul penyelidik dan penyidik KPK. Yakni dalam Pasal 43 ayat 1. Penyelidik disebut bisa diangkat dari Polri, Kejaksaan, instansi pemerintah lain dan internal KPK.

Asal institusi penyidik KPK juga berubah dalam draf revisi UU KPK ini jika dibandingkan draf dari DPR sebelumnya. Penyidik KPK bisa diangkat dari Polri, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyelidik KPK.

Keenam kasus korupsi meresahkan masyarakat tak lagi diatur. Syarat-syarat kasus korupsi yang bisa ditangani KPK dalam UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebelum direvisi diatur dalam Pasal 11. Namun dalam UU KPK yang baru disahkan DPR, syarat mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat tak lagi diatur.

Terakhir dalam UU yang baru, KPK diberi kewenangan SP3.

Dalam UU sebelumnya, KPK tidak dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan kasus sebagai bentuk kehati hatian lembaga itu dalam mengusut suatu perkara. Namun setelah UU KPK direvisi, lembaga antirasuah ini berwenang mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3).

Sementara itu, revisi UU KPK memberi kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan suatu kasus dugaan korupsi jika tak tuntas dalam 2 tahun. Di saat bersamaan, koalisi masyarakat sipil menggelar aksi setelah DPR dan pemerintah pusat mengesahkan Revisi Undang-Undang KPK.

Aksi tersebut digelar di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9). Dalam aksinya, koalisi masyarakat sipil kecewa karena Revisi UU KPK disahkan. Sebab, koalisi menilai Revisi UU KPK melemahkan lembaga antirasuah. Salah satu elemen yang hadir dalam aksi itu yakni Indonesia Corruption Watch atau ICW.

Koordinator ICW Lalola Easter mengaku akan langsung mengajukan uji materi setelah UU KPK disahkan. ”Ya, sebetulnya kalau upaya secara formal, yang paling mungkin adalah judicial review atau pengujian materi ke Mahkamah Konstitusi,” kata Lalola ditemui di depan Gedung DPR, Jakarta.

Lalola menuturkan, ICW bakal melakukan kajian lebih dahulu atas poin revisi UU KPK yang disahkan. Setelah itu, ICW bersama koalisi masyarakat sipil mengajukan uji materi ke MK. ”Kan, memang ini masih sangat baru kejadiannya (pengesahan Revisi UU KPK). Jadi, masih perlu diskusi lebih lanjut,” timpal Lalola.

Hal yang sama dilakukan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DIY. Mereka menyatakan siap menggugat UU KPK yang baru saja disahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka akan mengajukan judicial review bersama koalisi masyarakat sipil.

Hal itu disampaikan Sekretaris Bidang Hikmah dan Hubungan Antarlembaga PWPM DIY, Ahmad Ahid Mudayana, disela aksi bertema ’Selamatkan Reformasi 98, Save KPK, Tolak Revisi UU KPK’ di Tugu Pal Putih, Yogyakarta, Selasa (17/9).

Unjuk rasa dilakukan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Antikorupsi (JAK) Yogyakarta. Ahid menyayangkan sikap Jokowi yang justru menyetujui revisi UU KPK. Ia mengecam keras sikap tersebut, dan menuding Jokowi ialah boneka koruptor.

”Ya kami meyakini bahwa Pak Jokowi bisa saja tersandera terhadap para koruptor maupun partai politik. Kita ketahui banyak anggota partai politik yang tersandera kasus korupsi, mulai kepala daerah sampai anggota DPR,” pungkasnya. (haf/tor/de/ mg10/jpnn/py)