Ribuan Warga Terancam, Pemkot Bogor Cuek

by -1.5K views

METROPOLITAN – Rencana pembangunan double track atau rel ganda kereta api Bogor-Sukabumi terus dilakukan. Ribuan warga Kota Bogor yang puluhan tahun tinggal di pinggiran rel terancam harus ‘angkat kaki’ dan kehilangan tempat tinggal. Sosialisasi terus dilakukan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Namun Pemerintah Kota (Pemkot) terlihat adem-ayem lantaran menganggap proyek tersebut milik pemerintah pusat meski mengancam warganya.

Ketua RW 09 Kelurahan Batutulis, Ohi mengatakan, dirinya bersama warga lain sangat sadar, lahan yang digunakan puluhan tahun itu merupakan tanah milik negara. Sehingga pada dasarnya tidak keberatan dengan rencana pembangunan rel ganda. Namun jeritan warga berharap pemerintah peduli bagaimana nasib mereka selanjutnya atau tempat tinggal mereka jika direlokasi.

“Apa sudah ada tempat sementara untuk warga terdampak? Itu yang kami minta kejelasan dari pemerintah. Walaupun ini urusan PT KAI, kami kan warga Kota Bogor yang minta perhatian,” katanya usai bertemu awak media, kemarin.

Sekalipun nantinya uang kerahiman yang turun sesuai dengan keinginan warga, belum adanya tempat baru bisa menjadi persoalan anyar karena ribuan warga bakal terlantar. “Jumlah kan masih dibahas belum fix. Tapi kalaupun sesuai jumlahnya, kalau nggak ada rumah atau tempat pengganti, ya bagaimana? Mohon pemkot juga jangan diam saja,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin yang melakukan audiensi dengan warga RT 03/09 Kelurahan Batutulis bersama anggota dewan lain menuturkan, ada dua poin penting yang jadi aspirasi dan harapan warga. Pertama, warga ingin adanya uang kerahiman untuk mengganti tempat tinggalnya karena selama ini warga yang tinggal di tanah milik PT KAI telah membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), listrik hingga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Warga tinggal disini sudah puluhan tahun, itu tidak gratis, meskipun diatas tanah PT KAI. Warga sadar itu, tapi disini warga ingin adanya perlindungan atau solusi dari pemerintah seperti kompensasi maupun relokasi ketempat yang semestinya,” paparnya.

Politisi Gerindra itu menambahkan, warga yang terdampak harus memiliki tempat yang layak kembali atau mendapat uang kerahiman yang sesuai, ketika tempat tinggal hilang karena terdampak pada proyek ambisius itu. “Ini yang kita kawal, kita pastikan mereka mendapatkan hak yang layak untuk mendapatkan tempat yang baru, kehidupan yang layak dan baik,” tegasnya.

Poin kedua, kata dia, warga berharap Wali Kota Bogor Bima Arya memperjuangkan aspirasi warga, soal tempat baru dalam bentuk rumah atau rumah susun, tak jauh dari tempat semula. Hal itu pun akan disampaikan kepada F1 supaya ada tempat relokasi dan uang kerahiman yang sesuai dengan keinginan warga.

Dalam waktu dekat, ia akan bertemu dengan PT KAI untuk menyampaikan aspirasi warga tersebut. Sekaligus mewacanakan pertemuan dengan Bima Arya soal wacana tempat tinggal setelah relokasi.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku tidak bisa berbuat banyak lantaran proyek yang mulai digarap merupakan milik PT KAI dan bukan kewenangan Pemkot Bogor. Namun ia menugaskan camat dan lurah di wilayah untuk berdialog dan komunikasi dengan warga apabila ada persoalan. Bima mengklaim, sejauh ini belum ada laporan persoalan yang serius dari wilayah.

“Makanya saya minta camat lurah memantau terus. Kalau ada persoalan, baru komunikasikan, fasilitasi. Itu saja. Keterlibatan kita nggak ada ya karena itu bukan program pemkot, bukan lahan pemkot. Komunikasi saja bila ada persoalan,” tuntas Bima. (ryn/c/mam)