Terminal Batas Kota Jadi Solusi Kemacetan?

by -27 views

METROPOLITAN – Wacana pembangunan Terminal Batas Kota rupanya disebut-sebut bisa menjadi solusi menekan volume angkutan kota dalam provinsi yang hilir mudik ke Kota Bogor. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor pun berencana membangun beberapa terminal batas kota, untuk ‘menghalau’ masuknya angkutan masal yang akan masuk, dan sering terjadi penumpukan kendaraan hingga kemacetan.

“Tadinya kami berharap pemerintah kabupaten yang membangun. Tapi kami tetap mengajukan anggaran, untuk mengantisipasi bila kabupaten tak membangun. Kalau ada terminal batas kota, nantinya angkutan umum tak bisa masuk ke dalam,” ujar Kepala Dishub, Rakhmawati kepada awak media, kemarin.

Dia menyebut wilayah di Cimahpar, Ciawi, Semplak dan Dramaga, adalah sejumlah wilayah yang digadang bakal menjadi lokasi pembangunan terminal batas kota. Meski begitu pihaknya mesti berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bogor, hingga Provinsi Jawa Barat mengenai hal ini. “Tapi itu belum final, makanya kami harus komunikasikan dengan kabupaten, termasuk dengan provinsi,” ungkapnya.

Rakhmawati menuturkan bahwa Dishub Kota Bogor telah meminta Dishub Provinsi Jawa Barat untuk menjadikan terminal batas kota sebagai pembahasan utama di pemerintahan. Sebab, kata dia, perizinan AKDP adanya di provinsi. Sedangkan Pemkab Bogor hanya trayek 32 saja. “Terminal batas kota ini adalah upaya menekan angkutan umum yang masuk ke dalam kota,” jelasnya.

Rakhmawati menyatakan, pihaknya belum melakukan sosialisasi terhadap rencana pembangunan terminal batas kota lantaran kajian tersebut belum matang. “Nanti kalau sudah ada hasil kajian baru kita sosialisasikan dan menempuh langkah-langkah yang akan ditempuh,” tuturnya.

Sejauh ini, kata dia, program rerouting angkutan kota (angkot) sudah berjalan. Ada 30 trayek dan beberapa sudah jalan. “Kan feedernya juga sudah ada. Nah, kalau konversi kami hentikan sementara,” paparnya.

Ia menjelaskan bahwa konversi belum berjalan lantaran keterbatasan biaya, dan tidak adanya anggaran subsidi. Kendati demikian, sambung dia, Dishub mempunyai langkah lain dengan meminta badan hukum bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan transportasi besar. “Nanti kalau sudah berjalan, baru kami mengajukan biaya untuk subsidi. Kalau sekarang, kita memakai cara lain dulu,” pungkas Rakhmawati. (ogi/b/yok)