Tim Pengawas Pelototi Pilkades Serentak

by -26 views
SOSIALISASI: Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin, saat sosialisasi persiapan Pilkades Serentak 2019, belum lama ini. Pemkab Bogor menyiapkan tim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pilkades.

METROPOLITAN – Anggaran sebesar Rp32 miliar yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) rawan untuk diselewengkan. Karena itu, Pemkab langsung menyiapkan tim pengawas pada hari pelaksanaan demokrasi yang dilakukan serentak 3 November mendatang.

Bupati Bogor Ade Yasin meyakini, kondusifitas Pilkades di Kabupaten Bogor akan tercipta. Hanya saja, pihaknya akan tetap memonitoring untuk meredam gejolak yang mungkin terjadi pada pelaksanaannya nanti. Apalagi, sekarang ini, kampanye kecil – kecilan sudah mulai gerilya dilakukan para bakal calon kepala desa. “Tim pengawas dari kabupaten, ini gabungan dari beberapa dinas. Dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Setda, dan Inspektorat. Ini terus kita awasi,” kata Ade Yasin.

Dengan anggaran yang sudah diketok dewan belum lama ini. Ade menegaskan bahwa bantuan Pemkab sebesar Rp32 miliar lebih itu dialokasikan khusus untuk penyelenggaraan. Bukan untuk perseorangan, atau kepentingan lainnya di luar teknis. “Kami anggarkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Agar tidak ada pungutan lain untuk calon-calon kades,” tegasnya.

Terpisah, Pengamat Politik sekaligus Direktur Democracy Electoral and Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi mengatakan secara empiris, justru perilaku money politic di Pilkades ini amat sangat liar. Disebut sangat liar karena sangat fleksibel, menurutnya tak banyak aturan yang mengatur rijid terkait money politic di Pilkades. “Sehingga sangat kultural dan cenderung menjadi sebuah tradisi,” ungkapnya.

Perilaku koruptif tersebut sangat disesuaikan dengan kebutuhan dan tradisi masyarakat yang berbasis di desa. Karena aturan yang tidak kuat itu pula maka, dalam Pilkades tidak ada batasan sumbangan dana untuk kampanye, audit, maupun pengawasan. “Kondisi ini diperparah dengan adanya dana desa yang setiap tahun sangat besar. Dengan berbagai modus operandi kulturalnya, bukan lagi sebuah potensi,” ketus dia. (dka/rb/els)