50 Ribu Peserta BPJS PBI nggak Dapat Pelayanan Kesehatan

by -138 views
PELAYANAN: Petugas BPJS cabang Kota Bogor sedang melayani warga mengurus administrasi

METROPOLITAN  – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Bogor kembali membuat publik tercengang. Bagaimana tidak, setelah kemarin ribuan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dihapuskan, sekarang puluhan ribu peserta BPJS Mandiri Kelas III dikabarkan dirundung persoalan.

Sebanyak 50 ribu peserta BPJS Mandiri Kelas III Kota Bogor dinyatakan bermasalah. Tak hanya kepesertaan, sejumlah badan usaha juga membandel dengan kerap menunda pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi para pegawainya. Bahkan beberapa badan usaha juga hingga kini tak kunjung mendaftarkan karyawannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu.

BPJS Kota Bogor pun langsung menggelar pertemuan dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Bogor, kemarin siang, itu membahas sejumlah permasalahan hingga langkah untuk mengantisipasi persoalan tersebut. “Bersama satuan kerja terkait, kita mencoba mencari solusi untuk menangani hal ini,” kata Kepala BPJS Kesehatan Kota Bogor Yerry Gerson Rumawak.

Jika dihitung berdasarkan tarif iuran Kelas III Mandiri sebesar Rp25.500, kerugian yang dialami BPJS Kota Bogor sekitar Rp15,3 miliar. Meski sebanyak 50 ribu peserta BPJS Mandiri Kelas III dinyatakan bermasalah, pihaknya enggan mengaku mengalami kerugian. Sebab, BPJS merupakan kebijakan pemerintah. “Pada intinya ini sifatnya bukan kerugian, tapi tidak seimbangnya pembayaran dengan penerimaan. Karena kami sifatnya asuransi sosial,” kilahnya.

Tak hanya itu, peserta BPJS Mandiri Kelas II dan I juga melakukan hal sama. Namun, pihaknya mengaku belum mendapatkan angka pasti berapa pesertanya yang bermasalah. Demi mengurangi peserta BPJS Mandiri Kelas III yang bermasalah, pihaknya berencana bakal mengubah peserta BPJS Mandiri Kelas III menjadi peserta BPJS PBI yang di-cover Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

“Tapi tetap kita akan lakukan verifikasi di lapangan terlebih dahulu. Kalau mereka benar warga tidak mampu, kita bisa masukkan dalam PBI APBD. Selanjutnya tunggakan mereka bisa dibayar dengan cicilan selama enam bulan. Pembayarannya bisa dilakukan dengan berbagai cara, apakah itu melalui bantuan sosial atau lain sebagainya. Artinya tunggakan iuran tetap dibayarkan dengan mencicil sambil mereka kita masukkan ke PBI APBD,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Rubaeah mengatakan, secara umum pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan. Mulai dari verifikasi kepesertaan, minimnya kesadaran badan usaha dalam mendaftarkan karyawannya hingga sejumlah perusahaan yang menunggak iuran pembayaran BPJS. “Tadi juga kita lakukan penyandingan data antara yang ada di Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kita sandingkan semuanya. Karena semua harus sama, makanya kita adakan pertemuan ini,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Sekretariat Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengakui bahwa tunggakan BPJS Kota Bogor cukup besar. Ade juga akan menyiapkan sejumlah anggaran untuk mengantisipasi hal tersebut. Tak hanya anggaran, sekitar delapan SKPD juga akan diikutsertakan untuk menyoali permasalahan tersebut. “Tentu kita harus evaluasi secara bersama, kita juga harus pastikan agar permasalahan ini tidak berlarut-larut,” tutupnya. (ogi/c/mam/run)