Bapenda Dipimpin ‘Orang’ Luar

by -

METROPOLITAN – Setelah melalui proses panjang lelang jabatan terbuka atau open bidding, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, memastikan tiga nama mengisi jabatan eselon II pada pelantikan kemarin di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor. Mantan camat Bogor Barat dipercaya duduk kursi kepala Inspektorat, sedangkan jabatan strategis kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) rupanya dipercayakan kepada ‘orang asing’ alias eksternal Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Mantan Kepala Kantor Pajak Depok-Cimanggis, Deni Hendana, mampu mengalahkan dua nama internal Pemkot Bogor, yakni Sekretaris Bapenda An An Andri Hikmat dan Camat Bogor Utara Rahmat Hidayat. Satu posisi lainnya, Direktur RSUD Kota Bogor diserahkan kepada mantan Kepala Puskesmas Mekarwangi, dr Ilham Chaidir.

Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengatakan, ada berbagai pertimbangan dalam menentukan nama-nama tersebut, dengan memadukan kemampuan dan rekam jejak para pemenang lelang. Termasuk, alasan lebih memilih orang eksternal mengisi kepala Bapenda, alih-alih mempercayakan posisi tersebut, dibanding dua nama lain internal pemkot dan sudah punya rekam jejak di bidang keuangan dan pajak daerah.

“Pak Deni dengan pengalaman di Kementrian Keuangan, tugas di (kepala) kantor pajak pratama Depok cukup lama. Artinya bisa bangun sistem dan aturan di Bapenda. Dengan di back-up pegawai lama, ” katanya selepas pelantikan, kemarin.

Ia pun meminta, kepala Bapenda baru untuk membuat berbagai terobosan menggenjot pendapatan daerah serta membangun sistem transparansi keuangan anti korupsi. Selain itu, tugas pertama dia bebankan kepada dirut RSUD baru, untuk mengawal pembangunan yang sedang berjalan agar tepat waktu.

“Lalu pak Pupung (kepala Inspektorat, red), tugas pertama mengaudit gedung DPRD pasca insiden lalu. Kita lihat apa ada persoalan, dalam hal perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan. Itu tugas pertama mereka, ” ujar Bima.

Suami dari Yane ini, seakan memberi tenggat waktu untuk bisa tancap gas dan memenuhi ekspektasinya, agar semua bisa bekerja maksimal pada dua tahun pertama.

“Sesuai aturan dua tahun nggak bisa digeser, kecuali kena tindak pidana. Saya minta maksimal betul kerjanya, ” tukas politis Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Bogor, Pupung W Purnama ,mengaku harus konsolidasi terlebih dahulu dengan instansi yang dipimpinnya, sebelum melakukan berbagai pekerjaan. Termasuk mandat dari F1 untuk melakukan audit secepatnya di gedung DPRD Kota Bogor pasca ambruknya tembok penahan atap ruang paripurna.

“Kami secepatnya akan audit. Sesuai perintah pak wali. Setelah konsolidasi internal dulu, ” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana, mengaku, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, ia ingin dua bulan kedepan agar bisa memaksimalkan penerimaan PAD, khususnya dari pajak daerah. Sedangkan jangka panjang, ia akan membangun dan menyempurnakan sistem IT untuk meningkatkan pelayanan dan penerimaan.

“Saya secara detil belum masuk kesana. Saya kan dari eksternal, beri waktu lah satu dua minggu untuk paham kondisi intrnal, ” papar Deni.

Namun, ia sesumbar terkait pengalaman menjabat kepala kantor pajak pratama Depok-Cimanggis bisa jadi modal kuat membangun sistem di Bapenda.

“Sama-sama tugasnya cari uang. Bedanya, ini saya gencar untuk APBD, sedangkan dulu untuk APBN. Sesuai penyampaian saat ekspos, menyempurnakan pelayanan dan penerimaan, ” pungkas pria berkacamata. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *