Bisa Dijerat UU Pornografi

by -66 views

Pakar Hukum Pidana Lilik Prihartini menilai se­cara garis besar ekshibisionisme termasuk tindak pidana, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Khususnya dalam Pasal 10 yang berbu­nyi: “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eks­ploitasi seksual, persenggamaan, atau yang ber­muatan pornografi lainnya”

Wanita yang juga salah seorang dosen Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Kota Bogor itu juga sangat menyayangkan kurang responsifnya aparat penegak hukum akan kasus ini. Meski ekshibisionisme merupakan salah satu jenis tindak pidana laporan, atau dalam istilah lainnya bisa dit­indak jika ada laporan dari korban, namun banyak infor­masi yang beredar di sejumlah media sosial tentu dapat dija­dikan dalih sebagai alasan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.

“Walaupun tidak ada aduan resmi dari korban, kasus ini pernah populer di salah satu media sosial. Seharusnya pihak kepolisian bisa menindak pelaku, meski tidak ada aduan dari masyarakat. Bukti kasus ini di media sosial, saya rasa cukup untuk menjadi alasan dilakukannya proses peninda­kan kepada pelaku ekshibisio­nisme,” kata Lilik kepada Met­ropolitan, kemarin.

Menurutnya, pelaku ekshibi­sionisme bisa dijerat sesuai Pasal 36 Undang-Undang No­mor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana di­maksud dalam Pasal 10, dipi­dana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling ba­nyak Rp5 miliar.

Psikolog Forensik Reza Indra­giri Amriel menilai ekshibisio­nisme merupakan satu dari sekian banyak jenis tindak pelecehan seksual. Ekshibisio­nisme sendiri bisa masuk ka­tegori pelecehan dengan sasa­ran psikologi korban. Saat pelaku beraksi, korban akan berpotensi mengalami trauma, jijik hingga efek lainnya. Hal itu juga yang dinilai dapat men­jadi salah satu pemicu korban ekshibisionisme mengalami traumatik.

Meski begitu, pihaknya sang­at menyayangkan seluruh pe­raturan perundang-undangan nasional, termasuk KUHP, tidak memuat satu pasal pun yang secara eksplisit menggunakan diksi ’pelecehan’. “Masuknya pelecehan. Tapi di aturan kita, dalam undang-undang mana pun, tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit meng­gunakan diksi ’pelecehan’. Tapi untuk kasus ekshibisio­nisme, pelaku juga bisa dijerat menggunakan KUHP Pasal 281, dengan ancaman pidana penja­ra dua tahun delapan bulan,” bebernya.

Reza menjabarkan, jika me­lihat secara kasuistik atau fakta dan realita kejadian di lapangan, ekshibisionisme sendiri digolongkan masuk pelecehan ’Active Mental Gro­ping’. Dengan kata lain, pelaku bisa saja menyampaikan pesan yang melecehkan. Dengan mengandalkan komunikasi non-verbal, berupa bahasa tubuh atau gerak-gerik, terhadap korban. Seperti mengarahkan tatapan mata ke sekujur tubuh korba, mulai dari kepala hing­ga kaki kemudian kembali ke kepala.

“Jadi dia melakukannya dengan komunikasi non-verbal. Seperti dengan per­buatan dan gerak tubuh dan lain-lainnya. Itu contoh mela­kukan pelecehan tanpa men­gucapkan satu kata pun dan sama sekali tidak menyentuh tubuh korban. Ini deskripsi tentang intensitas dan dimens tindak pelecehan yang be­reskalasi,” jelasnya.

Terpisah, Psikolog Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Utami Rahayuningsih men­jabarkan, jika dilihat dari sisi kejiwaan dan medis, ekshibi­sionisme digolongkan masuk kategori penyimpangan sek­sual atau parafilia. Parafilia sendiri sering disebut sebagai gangguan seksual yang ditan­dai khayalan seksual yang khusus dan desakan, serta praktik seksual yang kuat, biasanya berulang kali dan menakutkan.

Gangguan parafilia melibat­kan ketertarikan pada objek yang tidak biasa, seperti pada manusia atau bisa juga kepada benda mati. Prafilia juga me­miliki aktivitas seksual yang tidak biasa. Tujuan para gang­guan parafilia ini adalah mem­buat korban kesakitan, malu dan ketakutan.

“Ketika perilaku ekshibisio­nisme mulai mengganggu ke­hidupan sehari-hari seseorang, serta menimbulkan hendaya serta distress, maka hal ini mu­lai dipertimbangkan sebagai gangguan psikologis penyim­pangan seksual,” tegasnya.

Faktor penyebab adanya pembentukan penyimpangan seksual parafilia belum dike­tahui secara pasti. Namun sejumlah dugaan dan speku­lasi bermunculan. Sebagain menilai kelainan seksual bia­sanya terjadi lantaran sejum­lah faktor. Seperti pengalaman pelecehan dan kekerasan seksual di masa kanak-kanak. Keterdekatan dengan situasi atau objek tertentu secara berulang kali dengan aktivitas seksual. Hambatan per­kembangan dan kesulitan dalam menjalin hubungan dengan beda jenis. Rasa ing­in mencoba yang diakibatkan penyampaian informasi atau persespi yang salah.

“Gangguan ekshibisionistik biasanya berawal sejak remaja setelah pubertas. Dorongan untuk memamerkan alat ke­laminnya sangat kuat dan ham­pir tidak dapat dikendalikan oleh penderitanya, terutama ketika mereka mengalami ke­cemasan atau gairah seksual. Atau bisa juga karena kecan­duan pornografi yang mem­berikan daya tarik seperti mag­net yang dapat memengaruhi psikologi ketergantungan,” paparnya.

Ekshibisionisme dipastikan tidak dapat menular atau me­micu korban untuk melakukan hal yang sama dengan pelaku nantinya. “Langkah yang harus diambil ketika bertemu pen­derita gangguan ekshibisio­nisme adalah dengan cara tetap berlaku tenang dan me­ninggalkan tempat itu secepat mungkin, tanpa memperlihat­kan ekspresi yang diharapkan. Karena penderita gangguan ekshibisionistik akan senang dan mendapatkan kepuasan jika mendapatkan perhatian atau ekspresi kaget dari orang yang melihatnya,” pesannya. (ogi/d/els/run)