Defisit Rp360 M, Pemkot Coret Proyek Aspirasi Dewan

by -25 views

METROPOLITAN  – Menuju batas akhir penyelesaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 pada akhir November mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih mencatatkan defisit anggaran sekitar Rp360 miliar. Waktu kurang dari dua bulan itu pun harus dimanfaatkan untuk menyeimbangkan rencana pembiayaan dengan pendapatan. Selain rasionalisasi kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ‘gemuk’, tak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan para wakil rakyat juga bisa kena pangkas.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, persoalan defisit pada RAPBD 2020 sejatinya bukan sesuatu yang harus disikapi dengan ‘urat tegang’. Sebab, berbagai cara bisa dilakukan untuk menyeimbangkan rencana pembiayaan dengan pendapatan. Di antaranya merasionalisasi kegiatan anggaran OPD, menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencari opsi keluar, seperti dana peminjaman hingga perimbangan.

Dari sekian banyak opsi, jelasnya, yang paling rasional dan memungkinkan yakni melakukan rasionalisasi kegiatan pada OPD di lingkungan Pemkot Bogor. Sebab, ada beberapa dinas yang dianggap ‘gemuk’ anggaran dan kegiatan, terlebih pada sektor belanja langsung. Yang pasti rasionalisasi tidak akan menyentuh kegiatan yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta pemilahan pada rencana strategi (renstra) yang penting dan tidak dalam OPD.

Ade Sarip menambahkan, seluruh OPD tidak bisa serta-merta mengajukan berbagai kegiatan begitu saja karena tidak mungkin masuk semua. Termasuk juga Sekretariat DPRD (Setwan) yang membawahi berbagai kegiatan para anggota dewan. “Makanya defisit. Kami akan rapat dan bertanya ke dinas, mana yang kira-kira bisa ditunda ke tahun anggaran berikutnya, atau di (APBD, red) perubahan. Intinya bukan dihilangkan. Bukan problem luar biasa lah, karena (rasionalisasi, red) di sektor belanja langsung. Beda kalau menyangkut belanja langsung, seperti alokasi gaji pegawai,” katanya.

 Sejauh ini, sambungnya, hanya ada dua opsi konvensional untuk menyiasati defisit. Yakni rasionalisasi atau meminjam uang. Namun untuk opsi kedua, agaknya dirasa bukan pilihan prioritas. Sedangkan upaya peningkatan PAD di saat waktu mepet menjadi opsi yang cukup berat untuk dijalankan. “Kemungkinan akan ada persentase sesuai pagu anggaran. Dinas harus mempersiapkan mana yang akan dirasionalisasi, rapat dulu. Jangan dibiasakan meminjam,” ujarnya.

Namun, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin punya pendapat berbeda. Baginya, menyeimbangkan neraca APBD tidak selalu harus ‘mengencangkan pinggang’ kegiatan di OPD, tetapi harus lebih memaksimalkan potensi sektor PAD yang selama ini luput dari pantauan. Selain itu, bisa saja gap tersebut mulai berkurang saat masuknya porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Politisi Gerindra itu juga menegaskan jomplangnya rencana pembiayaan dengan pendapatan jadi catatan bahwa perencanaan pemkot belum matang.

“Semua dipaksakan masuk. Yang pasti awal November sudah ada pembahasan untuk memastikan mana opsi untuk menyeimbangkan neraca ini. Mulai dari detail rasionalisasi di OPD hingga upaya menggenjot PAD. Justru ini yang harus dimaksimalkan, harusnya bisa lebih dari angka yang sekarang. Harus cepat sih, akhir November kan sudah harus ketok palu,” ungkapnya.

Senada dengan Jenal, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor lainnya Dadang Danubrata menjelaskan, defisitnya APBD 2020 tersebut menjadi ranah Banggar dan akan dibahas setelah paripurna nanti. Namun politisi PDIP itu menilai jika anggaran DPRD dipangkas dikhawatirkan akan mengganggu kinerja para anggota DPRD itu sendiri. “Karena aspirasi datang dari masyarakat dan anggota dewan ini memiliki kewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat dalam segala hal. Seperti halnya mengawal dan membahas aspirasi untuk pembangunan wilayah,” katanya.

Menurutnya, konstituen tidak ingin tahu soal pemangkasan anggaran. Mereka hanya ingin agar aspirasi pembangunan jalan, turap, pembuatan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lainnya untuk diperjuangkan oleh dewan dari setiap masing-masing wilayah dapil dapat terealisasikan. “Apabila anggaran dipangkas, berarti akan sedikit aspirasi masyarakat yang akan dikawal,” terangnya. Dadang menilai Pemkot Bogor idealnya melakukan rasionalisasi kepada dinas-dinas yang memiliki banyak belanja pegawai yang cukup tinggi di beberapa dinas. Begitu juga dengan PAD yang masih banyak catatan. Sebab, menurut Dadang, banyak potensi yang belum maksimal. “Iya, dari dinasnya sendiri harus memilah mana yang harus jadi skala prioritas,” bebernya.

Potensi PAD 2019 yang belum maksimal seperti di bidang perpajakan. Dadang berharap ke depan potensi ini harus semakin digali. Tujuannya agar PAD tidak hanya 10 sampai 15 persen saja, tetapi harus di atas angka tersebut. “Seperti potensi perparkiran, restoran, hotel dan lainnya harus ditingkatkan. Masih banyak yang belum maksimal. Ini jadi tanggung jawab ke depan,” pungkasnya. Terpisah, Pengamat Ekonomi dari STIE Kesatuan Syaiffuddin Zuhdi memaparkan, defisit APBD 2020 menunjukkan gagalnya Pemkot Bogor dalam perencanaan penggunaan anggaran. “Bisa dibilang gagal. Nggak matang dalam rencana pengeluaran dan pemasukan anggaran,” ujarnya. Ia menilai harusnya kantong-kantong PAD dapat dimaksimalkan dengan potensi yang ada saat ini. “Jangan sampai bocor seharusnya,” sesalnya.

Langkah pertama, menurutnya, Wali Kota Bogor Bima Arya harusnya mampu menekan kebocoran yang alurnya bermuara pada PAD Kota Bogor. Termasuk mengetahui solusi meningkatkan investasi dan bisa melakukan pengembangan daerah pemerataan pembangunan. “Di Kota Bogor belum merata. Dinas Kebudayaan Pariwisata pun harusnya bisa menjadi leading sector menjadi magnet pelancong untuk datang ke Kota Hujan,” bebernya.  Sementara itu, dengan penambahan lima dewan otomatis sudah masuk sistem perundang-undangan yang ada dan tidak bisa dikurangi. “Tapi di situlah salah satu risiko pemkot bagaimana membiayai dari PAD itu untuk anggota dewan ini. Cuma dewan juga harus memahami kemampuan PAD yang didapatkan,” pungkasnya. (ryn/yos/d/mam/run)

Loading...