Denda Rp30 Juta Ancam Peserta BPJS Nunggak

by -
PELAYANAN: Petugas BPJS Kesehatan saat melayani masyarakat yang hendak mengurus administrasi. SANDIKA/METROPOLITAN

METROPOLITAN – Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang ikut mengatur kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jadi perhatian banyak pihak. Terlebih saat ini akan ada denda untuk para peserta BPJS yang menunggak pembayaran iuran.

Di Kota Bogor sedikitnya ada 50 ribu peserta mandiri kelas III BPJS dinyatakan bermasalah. Jika dihitung berdasarkan tarif iuran kelas III mandiri sebesar Rp25.500, kerugian yang dialami BPJS Kota Bogor sekitar Rp15,3 miliar.

Kepala BPJS Kesehatan Kota Bogor Yerry Gerson Rumawak mengatakan, tak hanya peserta kelas III mandiri saja yang bermasalah. Kelas II dan I mandiri juga diprediksi melakukan hal sama. Namun, ia belum mendapatkan angka pasti berapa peserta kelas I dan II mandiri yang bermasalah.

“Mungkin kelas mandiri I dan II juga bermasalah, jadi bukan hanya III. Tapi kami belum bisa pastikan berapa jumlah pastinya,” kata Yerry kepada Mertopolitan usai rapat evaluasi dan koordinasi di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Bogor, belum lama ini.

Tak hanya kepersertaan, sejumlah badan usaha juga membandel dengan kerap menunda pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi para karyawannya. Bahkan beberapa badan usaha juga hingga kini tak kunjung mendaftarkan karyawannya dalam program jaminan kesehatan nasional ini.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan saat ini belum ada aturan baru terkait sanksi penunggakan iuran BPJS Kesehatan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan hanya mengatur perubahan besaran iuran. “Kalau dia menunggak selama ini belum ada perubahan, kan masih digodok,” ujarnya, kemarin.

Terkait denda program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sendiri masih diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Dalam aturan itu, status peserta bisa dinonaktifkan jika tidak melakukan pembayaran iuran bulanan sampai akhir bulan.

“Nah, denda yang patut diwaspadai adalah denda layanan. Misalnya peserta sudah mengajukan menggunakan kartunya untuk berobat kemudian tidak lagi melakukan pembayaran, maka denda layanan akan terus bergulir,” sambungnya.

Hitungan denda layanan adalah sebesar 2,5 persen dari biaya pelayanan rumah sakit yang telah digunakan, kemudian dikalikan jumlah masa tunggakan yang telah berjalan. Meski dendanya terus bergulir, namun ditetapkan besaran maksimalnya sampai Rp30 juta.

Misalnya ada peserta yang sudah menggunakan fasilitas layanan kesehatan BPJS Kesehatan di rumah sakit lantaran sakit tipes. Setelah sembuh, ia tak lagi membayar iuran dan statusnya sudah tidak aktif kembali.

Kemudian setelah lima bulan tidak aktif, peserta tersebut berniat kembali mengakses layanan kesehatan lantaran sakit kembali dan mengaktifkan kepesertaannya. Jika peserta itu hendak mengakses layanan sebelum 45 hari dari aktifnya kembali kepesertaan, maka peserta itu harus membayar denda layanan sebelumnya.

Tetapi jika peserta itu mengakses layanan 45 hari setelah kepesertaannya aktif kembali, maka tidak perlu membayar denda layanan. Sebab, peserta sudah dihitung aktif membayar iuran kembali.

“Jadi Rp30 juta itu maksimal, tidak bisa lebih lagi. Misalnya denda pelayanan 2,5 persen dikalikan sepuluh bulan tunggakan dikali pelayanan, misalnya sakit tipes Rp3 juta. Plus juga iuran tertunggak, itu harus dibayar juga karena kewajiban,” terangnya.

Tunggakan peserta selama ini juga menambah beban bagi BPJS Kesehatan selaku pelaksana program JKN. BPJS Kesehatan harus menanggung kewajiban terhadap rumah sakit yang kemudian menambah jumlah defisit. (ogi/b/dtk/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *