Dewan Kritisi Keputusan ‘Impor’ Pejabat ASN

by -

METROPOLITAN – Dari tiga posisi eselon II di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dilakukan seleksi lelang terbuka atau open bidding, satu posisi diantaranya diberikan kepada peserta eksternal Pemkot Bogor, yakni kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Beberapa waktu sebelumnya, pemkot juga ‘mengimpor’ Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk posisi Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor. Hal ini pun menuai reaksi dari anggota DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri.

Menurutnya, ‘impor’ ASN yang dilakukan pemkot melalui keputusan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dianggap sebagai salah satu sikap ketidakpercayaan pimpinan terhadap kualitas ASN di lingkungannya sendiri. Tindakan itu, sambung dia, juga menjadi bukti ‘kekuatan’ F1 yang tidak bisa diganggu gugat dan lebih nyaman bergerak sendiri. Alih-alih melihat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)

Ini bentuk ketidakpercayaan pimpinan daerah terhadap ASN di lingkungannya sendiri. Itu semakin melegitimasi bahwa wali kota Lebih nyaman dirinya bergerak sendiri. Sementara pertimbangan Baperjakat hanya sebatas formalitas belaka dan kebutuhan administrasi saja, ” tegasnya.

Ia mencontohkan, dari pengamatannya, pejabat selevel eselon II, baik itu kepala dinas atau badan, seakan ‘mati gaya’ tidak bisa berbicara di publik. Atau memang hal itu dilakukan sesuai arahan F1, terutama tentang sebuah kebijakan publik. Sehingga, semua seperti dibuat sentral atau satu pintu dari wali kota saja. Sedangkan pejabat lain hanya memberi pembenaran atas pernyataan wali kota.

Atau mereka bingung juga, tidak paham masalah atas kebijakan, ” imbuhnya.

Hal itu pun menimbulkan tanda tanya di benak politisi PPP itu. Dengan semakin banyak ‘impor’ ASN, tentu semakin dipertanyakan bagaimana pola pengembangan karier ASN Kota Bogor yang akan dibangun di tahun-tahun mendatang.

“Kalau begini terus, ya repot kedepannya. Mentok karir ASN disini, tidak ada pengembangan karir buat mereka. Kalau yang ‘diimpor’ kemampuannya hampir sama dengan ASN ‘lokal’, buat apa? Apalagi kalau ditempat lamanya punya rekam jejak biasa saja, atau malah pernah nggak capai target kerja saat memimpin, ” tukas Saeful.

Diketahui, Wali Kota Bogor Bima Arya melantik tiga pejabat struktural di lingkungan Pemkot Bogor, hasil dari seleksi lelang jabatan terbuka atau open biding. Yakni dr Ilham Chaidir mengisi jabatan Direktur Utama RSUD Kota Bogor, lalu Camat Bogor Barat, Pupung W Purnama yang didaulat jadi Kepala Inspektorat, dan mantan Kepala Kantor Pajak Pratama Depok-Cimanggis, Deni Hendana dipercaya duduk sebagai Kepala Bapenda Kota Bogor. (ryn/b/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *