Dewan Panggil Petani Penggarap HGU PT Asabaland

by -29 views

SUKABUMI – Ketua Komisi I Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurzaman, mengaku segera menindaklanjuti audiensi dan dialog bersama petani penggarap lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Asabaland di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.

“Hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, saya akan terlebih dahulu menyampaikan kepada pimpinan DPRD,” kata Faoji saat tatap muka dengan para petani di kantor DPRD, kemarin.

Para petani dipanggil, lanjutnya, salah satunya untuk mencari kejelasan soal regulasi supaya sesuai undang-undang. “Tentunya wajib kita fasilitasi manakala masyarakat butuh. Hasil audiensi ini kita rangkum, kita rapatkan. Tidak bisa memutuskan begitu saja. Jangan sampai nanti justru bertentangan dengan undang-undang. Kita negara hukum,” ungkap politisi PDIP itu.

Sedikitnya ada sekitar 30 petani penggarap lahan HGU PT Asabaland yang dipanggil ke DPRD. “Mereka kita panggil dalam rangka menyamakan persepsi soal lahan 20 persen dari total luas HGU yang dikelola PT Asabaland,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Serikat Petani Indonesia (SPI) Rojak Daud menyampaikan bahwa para petani diundang ke DPRD untuk menyamakan persepsi soal lahan 20 persen dari total luas HGU yang dikelola PT Asabaland.

Menurut Rozak, penyamaan persepsi itu intinya dalam tindak lanjut persoalan HGU PT Asabaland di Kecamatan Ciracap, berkaitan dengan rekomendasi petani yang tidak setuju dan meminta rekomendasi perusahaan ditarik. Selain itu harus sesuai Perpres Nomor 86, minimal 20 persen harus dikeluarkan dari HGU untuk masyarakat.

“Hasil audensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi sejauh ini belum menghasilkan kejelasan. Pasalnya, DPRD hanya ingin mendengarkan keluhan dari warga saja,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan tersebut tetap harus mendapat tindak lanjut dari PT Asabaland, pemerintah, legislatif dan petani penggarap. “Langkah selanjutnya ya tentu bupati Sukabumi harus menarik rekomendasi yang sudah ada,” ungkapnya.

Rozak meminta dasar hukum melalui Perpres 86 Tahun 2018 yang terbaru, yang mewajibkan di Pasal 7 poin C, setiap HGU atau HGB yang akan diperbarui atau diperpanjang harus mengeluarkan 20 persen dari lahan tersebut. “Sementara saat ini yang diberikan PT Asabaland untuk fasos dan fasum saja. Padahal 20 persen itu kan harus untuk lahan pertanian warga juga,” katanya.

Ia menilai pemahaman masyarakat dengan pemerintah berseberangan akibat memegang dasar hukum yang berbeda. Pemerintah menggunakan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 7 tahun 2017, sedangkan masyarakat merujuk Perpres Nomor 86 Tahun 2018.

“Di sini masalahnya, pemerintah mau berpihak ke siapa? Kalau mau berpihak ke pengusaha, silakan gunakan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 7 Tahun 2017. Kalau mau berpihak ke rakyat maka menggunakan Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Kita harap ada political will dari Pemkab Sukabumi, gunakan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani,” tandas Rojak. (ade/suf/run)