Dewan Tagih Draf RAPBD 2020

by -26 views

METROPOLITAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor akan memperketat pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyebut, langkah itu akan dilakukan saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengajukan Rancangan APBD 2020 kepada DPRD.

Ia mengaku hal itu untuk meminimalisir adanya ‘pemufakatan jahat’ yang mungkin saja dilakukan oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pemkab Bogor dalam pengajuan RAPBD dan memasukannya sebagai program kerja. “Kita ingin benar-benar semua yang dimasukan dalam RAPBD itu sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, bukan inginnya SKPD. Saya akan perketat pengawasan untuk pemufakatan jahat seperti itu,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Pengetatan pengawasan ini juga akan dilakukan DPRD Kabupaten Bogor dengan rencana kerja sama dengan rekanan konsultan. Tujuannya, untuk mengaudit setiap kegiatan yang berhubungan dengan uang rakyat atau APBD. Rencananya RAPBD akan mulai dibahas 30 Oktober mendatang. Tetapi sampai kemarin, DPRD belum menerima draftnya. “Setelah tatib selesai kita akan susun rencana kerja DPRD ke depannya seperti apa. Ini nanti sekretariat dewan harus pintar melobi Pemprov Jawa Barat agar segera selesai dan program kerja bisa segera terbentuk,” jelasnya.

Setelah semuanya selesai, politisi Partai Gerindra ini menyebut, DPRD siap bekerja termasuk untuk mengawasi RAPBD yang akan diajukan eksekutif kepada legislatif. Sementara itu, apa yang dilakukan DPRD juga mendapatkan sorotan dari Komisi Pemantau Legislatif (Kopel). Direktur Kopel, Anwar Razak pun memberikan warning kepada 55 anggota DPRD dalam pembahasan RAPBD 2020.

Menurut Anwar, DPRD Kabupaten Bogor harus jeli melihat setiap program yang masuk. Karena, waktu yang tidak terlalu panjang akibat pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang cukup alot, sedikit banyak akan memberikan dampak. “Harus jeli, jangan sampai ada program yang tidak terlalu perlu, itu malah lolos. Sebaliknya, jangan sampai program prioritas tidak terakomodir,” kata Anwar.

Dalam pembahasan nanti, Anwar menilai, 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor harus segera melepaskan egonya masing-masing dalam pembahasan nanti. Sebab itu akan berdampak pada pembangunan untuk masyarakat satu tahun ke depan. Anwar mengaku, pihaknya mendapatkan informasi sejauh ini anggota dewan belum menyentuh sedikit pun draft RAPBD 2020. “Maka dari itu, anggota DPRD harus segera mengkajinya sebelum dilakukan pembahasan,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, ia enggan memberikan komentar terkait keberadaan draft RAPBD 2020. Ia melempar hal tersebut untuk menanyakannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

“Coba konfirmasi ke BPKAD,” tukasnya. Sampai berita ini tayang, belum ada jawaban dari BPKAD soal draft RAPBD 2020. (cr2/c/els)

Loading...