Dewan Tanggapi Isu Pemangkasan Pokir, Singgung Soal Silpa

by -

METROPOLITAN.id – Wacana pengurangan anggaran pokok pikiran (Pokir) di DPRD Kota Bogor yang sempat sampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya mendapat tanggapan dari anggota dewan.

Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya mengatakan, sebaiknya pokir tidak perlu dipangkas, tetapi lebih baik dihilangkan jika tak menabrak regulasi. Dengan catatan, tidak boleh terjadi Silpa setiap tahunnya.

“Kalau masih ada Silpa di atas Rp200 miliar sampai Rp300 miliar, artinya ada program yang tak terukur dan tak terencana dengan baik,” tegas Atty.

Menurutnya, masyarakat banyak berharap dari aspirasi dewan. Jika aspirasi pokir yang benar-benar mendesak dipangkas tanpa menghitung dampak yang akan terjadi, Pemkot Bogor harus bisa mempertanggungjawabkannya.

“Masyarakat banyak berharap aspirasinya bisa terealisasi melalui aspirasi dewan,” terangnya.

Jika APBD mau tepat sasaran, Atty menilai semua pihak harus bisa bekerja sama dalam hal pengawasan. APBD adalah uang rakyat yang semestinya harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Atty menganggap pemerintah seharusnya berpikir keras untuk menambah potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan mencegah kebocoran. Langkah ini dilakukan agar defisit tak selalu terjadi.

“Kalau mau uji petik secara independen saja,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin menjelaskan, pokir merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dewan saat melaksanakan reses. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 dan Undang Undang MD3.

“Sudah menjadi kewajiban DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat, dan kami menyampaikan ke pemerintah dalam bentuk pokir,” ujar lelaki yang akrab disapa ZM.

Jika berbicara soal pokir, ia menilai bukan lagi bicara soal dihilangkan atau dipangkas, akan tetapi bicara soal proporsional.

Pokir sendiri tak pernah dikerjakan oleh dewan, melainkan dieksekusi oleh dinas terkait. Sebab, anggota DPRD dalam hal ini hanya menggunakan hak budgeting.

“Kalau disesuaikan dengan kemampuan APBD nggak masalah. Tapi penyesuaian bukan berarti pemangkasan,” bebernya.

Jika pokir sampai dihilangkan, anggota DPRD ke depan tak perlu melakukan reses. Padahal, reses menjadi medium bagi warga dalam menyampaikan aspirasinya.

“Dalam reses, masyarakat mengeluh karena aspirasinya tak tersalurkan dalam Musrenbang, sebagai anggota dewan kita wajib menampungnya,” pungkas ZM. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *