Disoal, HGU PT Asabaland Mulai Dibahas Dewan

by -21 views

SUKABUMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi memfasilitasi pertemuan antara warga, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), Dinas Pertanian, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi dengan PT Asabaland di aula kantor Kecamatan Ciracap pada Kamis (17/10). Pertemuan itu dilakukan untuk mengurai kemelut permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Asabaland di Kecamatan Ciracap.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudi Suryadikrama mengaku pihaknya akan kembali memanggil masing-masing pihak untuk membahas kembali masalah HGU tersebut di Jajaway atau gedung DPRD Kabupaten Sukabumi.

Kami sudah mendapat beberapa usulan dari para tokoh masyarakat Ciracap soal penyisihan lahan HGU. Kami juga mendengar pemaparan dari Dinas Pertanian, Dinas Tata Ruang, BPN Kabupaten Sukabumi dan pihak perusahaan PT Asabaland,” kata Yudi.

Politisi PDIP itu menyebutkan, hal terpenting sekarang ini adalah bagaimana dinas-dinas atau instansi terkait melakukan kajian sebaik mungkin. Mengenai rekomendasi bupati Sukabumi soal penyisihan lahan seluas enam hektare, Yudi beserta jajarannya akan segera melakukan koordinasi dengan Bupati Sukabumi Marwan Hamami.

Kalaupun memang sudah keluar izin, berarti dinas sudah mengkaji dengan benar. Namun kami pun akan tetap menjembatani, baik masalah Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan maupun usulan penyisihan lahan yang 20 persen. Pada intinya harus tercipta kembali sinergi antara warga dan pihak perusahan,” ujar Yudi.

Sementara itu, Kepala DPTR Kabupaten Sukabumi Teti Twofri Saptiati menjelaskan bahwa lahan enam hektare yang sempat mencuat adalah untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), sesuai yang diminta.

Mereka (warga, red) itu kan minta 264 hektare untuk permukiman. Kalau permukiman kan kita tidak bisa karena dalam perda dan RTRW kita tidak memenuhi untuk permukiman. Masyarakat tahunya kan 20 persen itu untuk dibagikan. Itu tidak bisa. Kalau 20 persen dibagikan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” kata Teti.

Perpanjangan HGU menggunakan Peraturan Pemerintah (Permen) ATR Nomor 7 Tahun 2017. Dua puluh persen tersebut adalah adanya kemitraan antara warga dan perusahaan. Jadi itulah yang ke depannya harus dibangun,” tutup Teti. (win/hep/rez/run)