DPRD Jabar Beri Lampu Hijau untuk DOB Bogor Timur

by -

METROPOLITAN.id – Meksi belum diparipurnakan, pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengaku sepakat dengan usulan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Bogor Timur yang ingin lepas dari Kabupaten Bogor.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru’yat mengatakan, DPRD Jabar melalui masing–masing fraksi yang mewakili daerah pemilihan (dapil) masing-masing, mendukung percepatan pembentukan DOB di Jabar.

“Ini agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik. Namun pembentukan DOB ini harus tetap didasarkan pada pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilandasi pada kajian akademis yang objektif,” kata Ru’yat.Selain itu, politisi PKS ini mengaku akan mendorong Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk segera melakukan kajian yang komperhensif terhadap kebutuhan jumlah kabupaten/kota yang seharusnya ada di wilayah Provinsi Jabar.

Sehingga, dapat diketahui mana daerah yang perlu diprioritaskan untuk dimekarkan. Di samping itu, Ru’yat mendukung pencabutan moratorium pembentukan DOB yang saat ini dijalankan oleh pemerintah pusat.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga bakal melakukan komunikasi serius dengan gubernur hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait DOB. Terutama, lobi – lobi poltik dengan para wakil rakyat di Senayan sana.

“Agar persetujuan terhadap usulan Provinsi Jawa Barat untuk pembentukan DOB yang telah disampaikan ke Pemerintah Pusat dapat segera direalisasikan,” terangnya.

Sejauh ini, DPRD Jabar juga sudah melakukan kemufakatan dengan Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP-DOB).

“DOB ini akan menjadi program prioritas kami di DPRD Provinsi Jabar,” ungkap Ru’yat.Terpisah, Ketua Presidium Pemekaran Bogor Timur, Alhafiz Rana mengaku dukungan dari DPRD Jabar terhadap percepatan DOB diharapkan bukan hanya janji semata. Terlebih, untuk mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium DOB.

“Kami juga bersyukur DPRD Jabar memasukkan Raperda DOB menjadi usulan Raperda skala prioritas 2020. Kami juga sepakat untuk mendorong penganggaran forum dan mengawal dukungan aspirasi pemekaran DOB di Jabar ke Komisi II DPR RI dan Kemendagri Direktorat Otonomi Daerah (Otda),” pungkasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *