Jabatan Resmi Bukan Jaminan Bisa Masuk ke AS

by -50 views

METROPOLITAN – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan akan ke Amerika Serikat (AS). Padahal sebelumnya Prabowo sempat ditolak masuk ke negara Paman Sam itu.

“Intinya jabatan resmi bukan jaminan bisa masuk ke AS,” kata guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana kepada detikcom, Rabu (30/10/2019).

Diperbolehkan masuk tidaknya seorang warga asing ke AS sangat bergantung pada kebijakan pemerintah AS. Meski orang itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan di suatu negara.

“Ini merupakan kedaulatan AS yang tidak dapat diganggu gugat, sekalipun ada gugatan ke pemerintahan AS,” cetus Hikmahanto.

Hikmahanto memberikan contoh Gatot Nurmantyo pernah ditolak masuk ke AS meski mendapat undangan resmi dari pihak AS. Padahal, Gatot Nurmantyo ketika itu adalah Panglima TNI. Pemerintah AS bisa saja yang sebelumnya melarang seseorang masuk ke AS, tapi pada saat yang berbeda memperbolehkan.

“Alasan untuk ini salah satunya karena pemerintahan di AS berganti dari Partai Demokrat ke Partai Republik. Partai Demokrat sangat mengedepankan HAM namun tidak demikian dengan Partai Republik. Partai Republik akan membolehkan warga asing yang memiliki kedudukan sepanjang mereka mempunyai komitmen untuk menjaga kepentingan AS di negaranya, termasuk dalam memerangi terorisme,” papar Hikhamanto.

Di samping itu, perlu juga diwaspadai bagi aparat militer atau mantan aparat militer yang pernah terlibat dalam konflik bersenjata saat diperbolehkan masuk ke AS. Sebab, bukan tidak mungkin mendapat surat penggilan untuk menghadap ke Pengadilan di AS.

Panggilan menghadap pengadilan bisa saja atas dasar gugatan dari korban atau keluarga korban. Para korban atau keluarganya memang menantikan saat pejabat atau mantan pejabat itu datang ke AS.

“Pemerintah AS tentu tidak bisa menghalangi apa yang dilakukan oleh korban atau keluarga korban. Ini karena masalah hukumnya bersifat perdata,” kata Hikmahanto menjelaskan.

Panggilan juga bisa dilakukan bila suatu negara menyatakan memilki yurisdiksi atas kejahatan internasional. Contohnya Sutiyoso di Australia pernah mendapat panggilan untuk menghadap ke Pengadilan salah satu negara bagian di Australia karena keterlibatannya di Timor Timur. Padahal saat itu Sutiyoso sedang menjabat sebagai Gubernur DKI dan memperoleh undangan resmi dari mitra Australianya.

“Oleh karenanya bagi Menhan Prabowo bila hendak mengunjungi AS perlu dilakukan komunikasi antar Kemlu kedua negara untuk memastikan tidak ada penolakan,” kata Prof Hik, demikian ia biasa disapa.

Penolakan saat kunjungan perlu dihindari agar tidak mengundang kehebohan publik di Indonesia yang akan mempengaruhi hubungan kedua negara.

“Intinya jabatan resmi bukan jaminan bisa masuk ke AS,” kata Hikmahanto mewanti-wanti.

Menurut Prof Hik, kalaulah Prabowo diperbolehkan masuk ke AS, bukan berarti ia tidak akan dipanggil menghadap pengadilan AS bila ada gugatan perdata dari pihak-pihak yang dirugikan saat ia menjabat di lingkungan militer.

“Bila hal tersebut terjadi tidak ada pilihan lain untuk Menhan Prabowo segera meninggalkan AS. Akan lebih aman bila pertemuan Menhan Prabowo dengan mitranya dari AS dilakukan di Indonesia atau di negara ketiga yang Menhan Prabowo tidak dipermasalahkan oleh lembaga peradilan setempat,” pungkas Hikmahanto.
(asp/aan)

Loading...