Kemelut HGU PT Asabaland, DPRD Turun Tangan

by -9 views
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudi Suryadikrama

SUKABUMI – Mengurai kemelut permasalahan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Asabaland, Kecamatan Ciracap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi memfasilitasi pertemuan antara warga, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), Dinas Pertanian, BPN Kabupaten Sukabumi dan PT Asabaland. Pertemuan tersebut digelar di Aula Kantor Kecamatan Ciracap,kemarin.

Rombongan anggota dewan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudi Suryadikrama beserta jajaran Komisi I. Usai pertemuan tersebut, Yudi mengaku akan kembali memanggil masing-masing pihak untuk kembali membahas masalah HGU tersebut Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi.

“Kami sudah mendapat beberapa usulan dari para tokoh masyarakat Ciracap soal penyisihan lahan HGU. Kami juga mendengar pemaparan dari Dinas Pertanian, Dinas Tata Ruang, BPN Kabupaten Sukabumi dan pihak perusahaan PT Asabaland. Selanjutnya akan kami kaji lebih dalam. Kemungkinan pihak masing-masing akan kami panggil ke Gedung DPRD,” kata Yudi.

Politisi PDIP itu mengatakan, hal terpenting sekarang ini adalah bagaimana dinas-dinas atau instansi terkait melakukan kajian sebaik mungkin. Mengenai rekomendasi Bupati Sukabumi  Marwan Hamami soal penyisihan lahan seluas enam hektare, Yudi beserta jajarannya akan segera melakukan koordinasi dengan bupati.

“Kalaupun memang sudah keluar izin, berarti dinas sudah mengkaji dengan benar, namun kami akan tetap menjembatani. Baik masalah CSR perusahaan, maupun usulan penyisihan lahan 20 persen. Pada intinya harus tercipta kembali sinergi antara warga dan pihak perusahaan,” lanjut Yudi. Sementara itu, Kepala DPTR Kabupaten Sukabumi, Teti Twofri Saptiati menjelaskan, lahan enam hektare yang sempat mencuat untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), sesuai dengan yang diminta.

“Mereka (warga,red) itu meminta 264 hektare untuk permukiman. Kalau permukiman kan kita tidak bisa, karena dalam Perda dan RTRW kita tidak memenuhi untuk permukiman. Masyarakat hanya tahu soal 20 persen itu untuk dibagikan. Itu tidak bisa. Kalau 20 persen dibagikan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” tegasnya.  Sementara  Perpanjangan HGU, lanjut dia, menggunakan Permen ATR Nomor 7 tahun 2017.  “20 persen tersebut adalah adanya kemitraan antara warga dan perusahaan. Jadi itulah yang kedepannya harus dibangun,”  pungkas Teti. (raw/hep/suf)