Ketua MPR dan DPR Kuasai Tanah di Bogor

by -3.9K views
MEWAH: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sedang memamerkan mobil sport-nya yang harganya miliaran.

METROPOLITAN – Di balik rapat paripurna pemilihan pimpinan di gedung Senayan, harta ketua DPR dan MPR menjadi sorotan. Keduanya dianggap tajir melintir dengan kepemilikan harta miliaran rupiah. Keduanya disebut sama-sama berkuasa atas sejumlah bidang tanah dan bangunan di Bogor.

Meski laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tak merinci detail di mana lokasinya, tanah milik Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) cukup banyak di Bogor. Puan memiliki tanah seluas 27.133 meter persegi senilai Rp1,5 miliar. Sedangkan Bamsoet memiliki tanah 9.305 meter persegi dan bangunan seluas 370 meter persegi dengan total nilai Rp3,5 miliar.

Luas tanah yang dimiliki Bamsoet beragam. Rincinya seluas 331 m2 dengan nilai Rp82.750.000, seluas 2.309 dengan nilai Rp577.250.000, seluas 245 m2 dengan nilai Rp61.250.000, seluas 685 m2 dengan Rp171.250.000, tanah dan bangunan seluas 636 m2/150 m2 Rp339.000.000, seluas 1.149 m2 Rp287.250.000, tanah dan bangunan seluas 1480 m2/220 m2 Rp936.000.000 dan seluas 2.200 m2 Rp1.100.000.000.

Selain tanah dan bangunan, Bamsoet juga memiliki 13 unit mobil dan motor mewah yang terdiri dari dua unit motor Harley-Davidson dan dua mobil listrik Tesla masing-masing model X dan S. Selain itu, Bamsoet juga memiliki mobil Bentley Mulsanne, mobil Land Rover, mobil Jeep Rubicon, mobil Rolls-Royce Phantom, mobil Toyota Fortuner, mobil Mercedes-Benz S-400, mobil Lamborghini serta mobil Ferrari.

Secara total, 13 unit mobil dan motor Bamsoet tersebut diklaim senilai Rp18,5 miliar. Dalam LHKPN tersebut, Bamsoet juga mengaku memiliki harta bergerak lain senilai Rp1,06 miliar, surat berharga senilai Rp120 juta serta kas dan setara kas senilai Rp7 miliar.

Sedangkan Puan, yang juga anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, memiliki total harta kekayaan sebesar Rp363.790.695.000. Harta Puan didominasi aset berupa tanah dan bangunan. Secara total, Puan mengklaim aset tanah dan bangunan senilai Rp148,8 miliar. Selain tanah dan bangunan, Puan juga memiliki sepuluh unit kendaraan bermotor dan beberapa mobil mewah. Puan memiliki tiga unit sepeda motor Harley-Davidson, tiga unit mobil Mercedes-Benz, satu unit mobil Daihatsu Taruna, satu unit mobil Toyota Land Cruiser, satu unit mobil VW Beetle hingga satu unit mobil VW Karman Ghia tahun 1961. Puan mengaku sepuluh mobil dan motor miliknya ditaksir senilai Rp1,5 miliar.

Sementara harta terbesar Puan berasal dari surat berharga yang dimilikinya. Puan mengaku memiliki surat berharga senilai Rp208 miliar. Selain itu, Puan juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp5 miliar, kas dan setara kas senilai Rp49,5 miliar. Di sisi lain, Puan memiliki utang Rp49,7 miliar. Harta Puan pada 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dalam pelaporan LHKPN periodik 2017, Puan memiliki harta Rp302,7 miliar. Bahkan pada LHKPN yang dilaporkan pada 2010 atau saat masih menjadi anggota DPR, Puan tercatat memiliki harta kekayaan Rp34 miliar. Dua tahun kemudian atau pada 2012, harta Puan meningkat sekitar Rp100 miliar menjadi Rp146 miliar dan pada 2014 hartanya tercatat senilai Rp159,2 miliar.

Usai dilantik pada Selasa (1/10) malam, Puan berjanji akan membuat DPR lebih baik lagi. Salah satunya Puan mengimbau semua anggota DPR taat melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. “Kami akan mengimbau karena kami tidak bisa menginstruksikan. Kami hanya berlima, sementara fraksi ada sembilan. Kepada seluruh anggota DPR yang sudah terpilih di periode 2019-2024 untuk bisa segera melaporkan dan melaksanakan LHKPN-nya,” kata Puan.

Puan menegaskan, karakteristik kepemimpinan DPR bersifat kolektif kolegial dan demokratis. Karena itu, ia hanya bisa memberi imbauan, bukan perintah untuk taat melaporkan harta kekayaannya. “DPR itu adalah kolektif kolegial, terdiri dari sembilan fraksi yang menjadi perpanjangan tangan dari DPP partai masing-masing,”jelas Puan.

Hal itu berkenaan dengan permintaan KPK kepada anggota DPR baru untuk mengindahkan amanat UU agar melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan pihaknya akan terus memantau harta kekayaan para anggota DPR periode 2019-2024 yang baru dilantik itu. “Ya nanti kami akan monitor, nanti setiap tahun kan mereka harus melaporkan (harta, red) per tanggal 31 Maret paling lambat. Kami akan lihat kenaikan harta kekayaan Bapak/Ibu semuanya,” kata Alex.