KPU Keluhkan Anggaran Pilkada 2020

by -

SUKABUMI – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman menyatakan bahwa budget anggaran untuk pelaksanaan pilkada pada 2020 mendatang kurang. Sebab dari delapan kota/kabupaten di Jawa Barat, indeks pemilihannya berjumlah 1.802611. Jika dibagi indeks maka akan memunculkan angka Rp40 ribu untuk satu pemilih.

“Yang tertinggi itu Kabupaten Pangandaran Rp88 ribu, Cianjur Rp44 ribu. Jadi anggaran keseluruhan yang sudah di-MP HD-kan Kabupaten Sukabumi adalah Rp73,9 miliar,” bebernya saat ditemui di sela-sela sosialisasi tahapan pemilu di Agusta, Cikukulu, kemarin.

Menurutnya, besaran dana yang dikeluarkan tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan dalam pemenuhan proses pilkada 2020 mendatang. Namun, pihaknya telah menerima surat perintah penambahan honor dari pemerintah daerah. Sehingga KPU kembali membuat surat pengajun kepada pemerintah daerah.

“Belum memenuhi, tapi kemaren pemda memerintahkan kami untuk membuat pengajuan ke pemerintah daerah untuk penambahan honor. Ini kalau tidak direalisasi oleh pemda maka akan ada ketimpangan. Karena Bawaslu itu lebih tinggi honornya,” jelasnya.

Fery menegaskan, perbedaan untuk honor Bawaslu di tingkat Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) mencapai Rp400 ribu per orang. Begitupun untuk Panitia Pemilihan Desa (PPS).

“Artinya, tugasnya kita sama menyelenggarakan. Tetapi ada ketimpangan honor yang sangat jauh antara panwascam dengan PPK. Kemudian antara PPS dengan KKD pengawas di tingkat desa,” jelasnya.

Besaran dana yang dibutuhkan KPU, menurutnya, sama dengan Bawaslu, yakni Rp2,2 juta, untuk PPK. Namun saat dikonfirmasi lebih jelas, Fery mengaku kurang begitu mengetahui.

“Maksimalnya kita sama dengan Bawaslu. Yang jelas ada perintah untuk menaikkan honorer. Selain itu, penyelenggaraan kita juga lebih responsif dan sensitif terhadap penyelenggaraan pemilu kemarin yang meninggal sampai sepuluh. Kita juga menganggarkan untuk kesehatan, santunan bagi yang meninggal dan sakit,” paparnya.

Hingga kini, Ferry mengaku belum ada jawaban dari pemerintah daerah terkait ajuan penambahan besaran dana tersebut. “Kami masih menunggu, dan tugas kami menyampaikan apa yang diperintahkan KPU RI,” tutupnya. (dna/ade/suf/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *