Masa Tenang Pilkades Rawan Disusupi Politik Uang

by -
DISKUSI: Pokwan Kabupaten Bogor saat menggelar diskusi publik terkait pilkades serentak 2019 Kabupaten Bogor di Gedung Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, kemarin.

METROPOLITAN – Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menilai masa tenang dalam Pilkades serentak 2019 Kabupaten Bogor rawan disusupi agenda politik uang. Masa tenang sendiri akan berlangsung sejak H-3 sebelum masa pencoblosan pada 3 November mendatang.

“Masa tenang itu justru jadi rawan bukan tenang. Disini kami berharap para petugas pengamanan bisa lebih intensif melakukan pengawasan untuk mencegah politik uang itu,” kata Iwan dalam sambutan acara Dialog Terbuka Pilkades Serentak 2019 bersama dengan Pokwan DPRD Kabupaten Bogor di Gedung Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, kemarin.

Dengan jumlah peserta mencapai 1.064 peserta dari 273 desa, Iwan menyadari potensi kecurangan di Pilkades serentak 2019 Kabupaten Bogor sangat rentan terjadi. Belum lagi itu ditambah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 2.120.488 hak pilih. “Kita sudah meminta aparat pengamanan mulai dair TNI dan Polri juga semua stakeholder tekait untuk melakukan patroli pencegahan kecurangan dan politik uang tersebut,” ucap Iwan.

Namun, rawannya politik uang tidak dibarengi dengan aturan yang mengatur tentang hal tersebut kepada pemberian sanksinya. Sebab, dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pilkades, itu hanya mengatur dan memberikan sanksi kepada peserta yang melakukan pelanggaran di masa kampanye bukan masa tenang. Hal itu juga diakui Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Adi Henryana.

Namun sebagai panitia pelaksana Pilkades, DPMD akan tetap memproses segala bentuk pelanggaran baik yang terjadi di masa kampanye maupun masa tenang. “Ya memang Perbupnya seperti itu. Tapi walaupun kejadian pelanggaran di masa tenang, tetap aja nanti bisa dilaporkan ke panitia. Karena panitia juga ada tim penyelesain persengektaan perselisihan, yang jika laporan terbukti benar akan diteruskan ke tingkat aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut,” kata Adi. (cr2/b/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *