Merugi, Bima Sentil BPJS

by -

METROPOLITAN – Pernyataan mencengangkan datang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Bogor. Bagimana tidak, dari 20 perusahaan yang dikabarkan memiliki tunggakan ratusan juta dengan total puluhan miliar rupiah, rupanya masih ada puluhan hingga ratusan perusahaan lainnya yang memiliki tunggakan serupa.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kota Bogor, Budi Sulistyawan, mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Pasal 5 disebutkan, pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif. Berupa teguran tertulis, denda, hingga tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Untuk sanksi tertulis bakal diberikan sebayak dua kali dalam kurun waktu 10 hari kerja. Sanksi denda, bakal diberikan pasca 30 hari kerja setelah pemberian sanksi tertulis kedua,”  kata Budi.

Ia berkilah, untuk sanksi pelayanan publik diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi BPJS. Sementara untuk para penunggak, diatur secara jelas pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam PP No. 86 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, semua sudah dijelaskan secara rinci. Padahal, ketika perusahaan tidak membayarkan iuran, secara otomatis karyawan akan di nonaktif dari kepersertaannya sebulan kemudian, ” cetusnya.

Berdasarkan data yang ada pada pihaknya, seratus lebih perusahaan memiliki tunggakan pembayaran iuran kepersertaan karyawan kepada BPJS Kota Bogor. Tunggakan ini memiliki jumlah nominal yang berbeda-beda. Mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Sebenarnya lebih dari 20 perusahaan, mungkin seratusan lebih. Tapi kita melihat dari 20 perusahaan terbesar saja, karena mereka menunggak lebih dari 6 bulan. Perusahaan diluar 20 itu, masih kita berikan toleransi, karena menunggak sekitar 1-2 bulan saja, ” bebernya.

Disinggung soal alasan sejumlah perusahaan mengaku sudah memecat karyawannya dan lupa menonaktifkan kepesertaannya, Budi menilai hal tersebut bukanlah satu alasan yang logis. Putus hubungan kerja secara resmi, diatur dalam peraturan tertentu dan ada mekanisme serta putusan pengadilan.

Kalau PHK hanya sebatas pemecatan, putus kontrak, tidak perpanjang kontrak dan lain-lain, tetap perusahaan harus bayar dahulu BPJS karyawannya itu. Kita juga sudah ada kerjasama dengan pihak kejaksaan, nanti pihak kejaksaan akan memanggil sejumlah perusahan yang tidak patuh dalam membayarkan iuran, ” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menilai, permasalahan kesehatan tentu perlu disikapi sejak dini. Beragam pencegahan dan antisipasi dini lebih baik diterapkan, ketimbang menerapkan kebijakan sebagai solusi permasalahan. Ia mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, lebih baik ketimbang membuat regulasi untuk solusi memecahkan permasalahan BPJS ini.

Saya sudah sampaikan berkali-kali, permasalahan kesehatan ini harus ditangani dari awal, tidak bisa kita tangani tiba-tiba diujung, ” tekannya.

Menurut Bima, wajar jika BPJS mengalami kerugian, lantaran kurangnya tindakan preventive dari pihak bersangkutan.

“Kalau semua kita andalkan kepada BPJS pasti jebol BPJS. BPJS bangkrut karena tidak fokus pada preventive dan preentive, harusnya fokus diawal dong. Kalau fokus diujung saja di pengobatan, asuransi pasti jebol, harusnya kita berpikir bagaimana caranya orang-orang agar tidak berobat alias sehat, ” tegasnya. (ogi/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *