Minim Serapan, Disdik Salahkan Dana Pusat

by -31 views

METROPOLITAN – Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan alokasi anggaran ‘gemuk’ pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 tengah disorot lantaran sebagian besar belum memenuhi serapan anggaran lebih dari 50 persen. Dari tujuh OPD dengan anggaran diatas Rp100 miliar, lima diantaranya masih mencatatkan minimnya serapan. Termasuk Dinas Pendidikan (Disdik) yang pada tahun ini mendapat jatah anggaran sebesar Rp626,4 miliar, namun masih mencatatkan realisasi 46,2 persen atau setara Rp289,4 miliar.

Hal itu pun dibenarkan Kepala Disdik Kota Bogor Fakhrudin. Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan serapan anggaran pada dinas yang dipimpinnya itu belum mencapai 50 persen, padahal sudah memasuki akhir tahun. Ia beralasan, salah satu penyebabnya yakni besaran alokasi untuk Disdik Kota Bogor, lebih banyak bersumber dari pemerintah pusat. Yang dibagikan untuk pegawai, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga anggaran untuk sertifikasi guru.

“Kenapa masih rendah serapan kita? Salah satunya untuk anggaran dari (pemerintah) pusat itu, yang triwulan terakhir ini kan belum cair. Mungkin November. Per triwulannya bisa sampai Rp30 miliaran, setahun bisa Rp90-100 miliar. Ketika itu sudah cair, pasti serapan kita di November itu ikut naik,” katanya saat dihubungi Metropolitan, kemarin (9/10).

Meskipun dana dari pemerintah pusat, sambung dia, anggaran tersebut masuk dalam pencatatan APBD Kota Bogor terlebih dahulu. Sumber dana dari luar daerah disebut masih jadi strategi jitu menyiasati belum maksimalnya pendapatan untuk menutup biaya.

Fahmi, sapaan karibnya menambahkan, selain itu porsi anggaran untuk Disdik Kota Bogor pada belanja langsung alias pekerjaan fisik di tahun ini tidak begitu besar, hanya sekitar Rp30–50 miliar. Yang dialokasikan untuk membangun gedung sekolah, rehabilitasi dan revitalisasi gedung hingga pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).  Untuk serapan dari sektor ini, kata Fahmi, juga terkait dengan proses lelang, dimana menjadi ranahnya Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ) unttuk menentukan siapa yang berhak menjadi penyedia.

“Nggak banyak itu, lebih banyak untuk non-fisik sih. Dari tahun ke tahun jumlahnya segitu, nggak banyak berubah lah. Perbaikan kan ada terus tiap tahun. Nah kalau serapan dipengaruhi juga oleh gagal tender, ya itu juga kan di ranahnya ULP (Unit Layanan Pengadaan, red) untuk menentukan siapa penyedia jasa-nya,” ujarnya.

Dari sekian banyak perbaikan gedung sekolah, ada beberapa paket yang mengalami gagal tender, diantaranya Revitalisasi Sekolah SDN Cijahe dengan pagu Rp275 juta. “Selain itu ada Revitalisasi SDN Pamoyanan 2 dengan pagu anggaran Rp960 juta dan Revitalisasi SDN Tajur 1 dengan pagu Rp1,3 miliar. Sejauh ini ada tiga paket yang gagal lelang dengan berbagai alasan,” kata Kasubbag Pembinaan Peng­adaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Dedi Rus­mana

Sebelumnya diberitakan, mendekati akhir tahun, serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk APBD 2019 baru secara keseluruhan baru mencapai 39,51 persen. Dari total anggaran Rp2,72 triliun, rupanya baru terealisasi Rp1,07 triliun.

Dari puluhan OPD di lingkungan Pemkot Bogor, beberapa diantaranya mencatatkan alokasi belanja yang fantastis pada anggaran 2019, yang jumlahnya melebihi Rp100 miliar. Yakni Dinas Pendidikan (Disdik) Rp626,4 miliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp267,8 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp332,9 miliar dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim).

Selain itu ada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rp122,6 miliar, Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Bogor Rp123,4 miliar dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor Rp368,8 miliar. Dari tujuh OPD tersebut, lima diantaranya mencatatkan serapan dibawah 50 persen sampai pencatatan terakhir Agustus.

Yaitu, Disdik baru terserap Rp289,4 miliar atau 46,2 persen, Dinkes baru teralisasi Rp88,4 miliar atau 33,03 persen, RSUD Kota Bogor Rp24,1 miliar atau 6,5 persen, DPUPR terserap Rp50,7 miliar atau 15,2 persen dan Disperumkim baru terealisasi Rp74,08 miliar atau setara 44,3 persen.

Hal ini pun menjadi catatan, sebab pada Rancangan APBD 2020, pemkot malah mencatatkan defisit Rp360 miliar lantaran rencana pembiayaan lebih tinggi daripada pendapatan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapannya masih minim pun terancam mengalami rasionalisasi anggaran. (ryn/c/yok)