Pengembang Desak Bupati Evaluasi Kepala Bappenda

by -45 views

METROPOLITAN – Banyak pengusaha yang mempersoalkan tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bogor akibat penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang tidak proporsional. Mereka minta agar Bupati Ade Yasin segera mengevaluasi kinerja Kepala Bappenda Dedi Bachtiar berikut timnya agar kekacauan di Bappenda tidak berkepanjangan. “Sistem penetapan NJOP yang dilakukan Badan Pengelolan Pendapatan Daerah (Bappenda) cenderung tidak objektif dan merugikan pengembang,” kata Head Coorporate Communication & Goverment Relation PT Sentul City Tbk, Alfian Mujani, kemarin.

Menurut Alfian, sudah lama masalah sistem perhitungan NJOP dipersoalkan hampir semua pengembang. Tetapi tidak ada yang berani angkat bicara. “Karena itu, saya berharap ibu bupati Bogor mencermati masalah ini. Apa yang dilakukan Bappenda ini bertentangan dengan semangat bupati menggelar karpet merah untuk investor. Sebab, yang dilakukan Bappenda ini justru menggelar kerikil tajam bagi dunia usaha,” kata Alfian.

Alfian menjelaskan, masalah pokok yang menjadi sandungan utama adalah parameter kenaikan NJOP. Bappenda Kabupaten Bogor selalu menyandarkan pada harga tanah komersial tahun terkini alias harga pasar yang sangat spekulatif. Jika parameter ini dipakai untuk menetapkan NJOP tanah yang belum didevelop, bisa dipastikan para pengembang akan gulung tikar semua. “Bagaimana rasionalitasnya tanah belum didevelop kita bandingkan dengan tanah yang sudah didevelop. Nggak ada titik temunya. Lantas di mana karpet merahnya untuk investor?,” tanya Alfian.

Alfian merujuk sistem perhitungan NJOP yang berbeda di wilayah lain. Dia mencontohkan di Kota Tangerang Selatan. “Di Tangsel itu NJOP-nya bisa rasional. Kenapa di Kabupaten Bogor tidak ya? Kan sama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemkot Tangsel saya lihat benar-benar memberikan proteksi kepada investor, maka wilayah di sana majunya pesat,” ujarnya.

Lantaran Bappenda ‘keras kepala’ menganut sistem perhitungan NJOP, kata dia, pada akhirnya banyak perusahaan yang tidak sanggup membayar PBB. Kelihatannya omset Bappenda besar, tetapi di atas kertas saja alias menumpuk jadi piutang. Tingkat kolektabilitasnya rendah. Inilah yang kelak akan jadi bom waktu bagi Bupati karena ini akan menjadi temuan BPK. “PBB adalah salah satu penerimaan daerah. Kalau nunggak-nunggak gini kan juga berpengaruh pada penerimaan pajak daerah. Kita bukan mau nunggak tapi kalau ditetapkan segitu ya sulit bayarnya. Semua juga tahu ekonomi kita sedang melambat. Dunia usaha lagi lesu butuh proteksi pemerintah bukan malah ditarget PBB tinggi,” ujarnya.

Alfian menambahkan, salah satu program Bupati Bogor Ade Yasin adalah memberikan karpet merah kepada investor. Investor dapat masuk menanamkan modal dengan kemudahan perizinanan dan keringan pajak. “Kalau sistem perhitungan NJOP sekarang ini nggak diubah, siapa investor yang mau masuk ke Kabupaten Bogor? Mending ke Tangsel. Kami yang sudah lama berinvestasi di sini saja seperti membentur tembok. Harusnya visi bupati dan SKPD sejalan ya. Ini Bupatinya bilang karpet merah, Bappenda menabur kerikil tajam,” ujarnya

Karena itu, Alfian minta agar bupati mengevaluasi kinerja Dedi Bachtiar. Selain karena bertentangan dengan visi bupati, yang bersangkutan juga sudah terlalu lama jadi Kepala Bappenda. “Beliau sudah lima tahun lebih menduduki pos ini, perlu penyegaran agar tidak menjadi fitnah,” katanya. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Kepala Bappenda Dedi Bachtiar belum bisa dimintai keterangannya. (cr2/b/els)