Pokir Dihapus, Aspirasi Warga Tak Tersalurkan

by -210 views

METROPOLITAN – Belum berimbangnya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, disoal sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Hal ini terjadi pasca munculnya wacana pengurangan pokok pikiran (Pokir) yang ada di dewan pada tahun mendatang yang disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak), di Flyover RE Martadinata Senin (21/10).

Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin, mengatakan, pokir merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dewan saat melaksanakan reses. Semua itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 dan Undang Undang MD3.

“Sudah menjadi kewajiban DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat dan kami menyampaikan ke pemerintah dalam bentuk pokir. Sekarang kita berbicara bukan soal dihilangkan atau dipangkas, tapi berbicara proporsional. Pokir ini aspirasi warga di bidang infrastruktur yang tak tersalurkan dalam Musrenbang. Misalnya ada pemangkasan Rp200 juta untuk infrastruktur, sedangkan kebutuhan Rp500 juta ya takkan cukup,” kata Zaenul.

Menurutnya, pokir sendiri tidak pernah dikerjakan oleh dewan, melainkan di eksekusi dinas terkait. Sebab, anggota DPRD dalam hal ini hanya menggunakan hak budgeting.

“Kalau disesuaikan dengan kemampuan APBD nggak masalah. Tapi penyesuaian bukan berarti pemangkasan, ” katanya.

Apalagi, kata Zaenul, bila pokir sampai dihilangkan, anggota DPRD ke depan tak perlu melakukan reses. “Dalam reses, masyarakat mengeluh karena aspirasinya tak tersalurkan dalam Musrenbang, sebagai anggota dewan kita wajib menampungnya, ” bebernya.

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya, mengatakan, bahwa pokir tidak perlu dipangkas, tetapi lebih baik dihilangkan apabila tak menabrak regulasi. Namun, dengan catatan bahwa tidak boleh terjadi Silpa setiap tahunnya.

“Kalau masih ada Silpa di atas Rp200 sampai Rp300 miliar, artinya ada program yang tak terukur dan tak terencana dengan baik, ” katanya.

Atty menegaskan, apabila aspirasi pokir yang benar-benar mendesak, kemudian dipangkas tanpa menghitung dampak yang akan terjadi, otomatis hal itu harus bisa dipertanggungjawabkan. “Masyarakat banyak berharap aspirasinya bisa terealisasi melalui aspirasi dewan, ” ucapnya.

Ia menyatakan, pemerintah seharusnya berpikir keras untuk menambah potensi PAD dan mencegah kebocoran, agar defisit tak selalu terjadi.

“Kalau mau uji petik secara independen saja, ” singkatnya.

Lebih lanjut, kata Atty, apabila APBD mau tepat sasaran, semua pihak harus bisa bekerjasama dalam hal pengawasan.

“APBD adalah uang rakyat yang semestinya harua dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, ” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, merampingkan sejumlah Pokir Dewan dilakukan demi menyeimbangkan APBD Kota Bogor tahun anggaran 2020 mendatang. Dirinya juga bakal menyeleraskan Pokir Dewan, dengan program prioritas yang ada di setiap dinas.

“Pokir dewan juga akan kita pangkas. Khususnya program, titik, kegiatan, yang memiliki kesamaan. Lebih lanjutnya sedang kita rumuskan, kemarin kita sudah ada kesepakatan dengan dewan.Kita mencari titik temu antara pelaksanaan dari dinas dan apa yang dibutuhkan warga. Jadi aspirasi dewan, nantinya nyambung di musrembang semua. Itu titik temunya karna ini semua tentang progran prioritas yang masuk dalam rpjmd, ” tutupnya. (ogi/c/yok)