Prihatin! Masih Ada Sekolah ‘Misbar’ di Bogor

by -54 views
MIRIS: Sejumlah siswa MI Mathlahul Anwar saat belajar di luar kelas lantaran gedung sekolahnya ambruk.

METROPOLITAN – Sudah satu pekan, sekitar 120 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mathlahul Anwar, di Kampung Ciangsana, Desa Tapos, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, belajar beratapkan langit. Jika hujan turun, mereka berlarian mencari tempat aman untuk berteduh.

Kebijakan ini terpaksa diberlakukan pihak manejemen sekolah lantaran kondisi kelas berbahaya dipakai untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).

Demi keselamatan dan KBM tetap berjalan, sekolah pun pindah ke halaman sekolah. Guru MI Mathlahul Anwar Ciangsana, Teti Subiarti mengatakan, dari lima kelas, tiga diantaranya mengalami rusak parah.

Bahkan cenderung berpotensi ambruk menimpa peserta didik. Kelas III, IV dan Kelas V, merupakan tiga kelas terparah yang dimaksud. “Makannya kita dipindahkan belajarnya ke luar, karena takut ambruk,” katanya.

Sejak dibangun pada tahun 1990-an, sekolahnya kurang mendapat perhatian. Terakhir kali mendapatkan bantuan pada 1998. Beragam upaya terus dilakukan untuk mencari bantuan dana, namun hal itu sia-sia. “Kami sudah sebar proposal bantuan dan pengajuan, tapi tidak ada yang nyangkut,” bebernya.

Kini, nasib sekolah dengan 120 peserta didik ini tak tentu. Teti bercerita, selama proses belajar mengajar dilakukan di halaman sekolah mulai pukul 07:15 WIB hingga 12:00 WIB, dirinya kerap kali kesulitan.

Terlebih saat hujan datang secara tiba-tiba. Peserta didik harus menyelamatkan barang-barangnya dan berlarian berteduh ke depan kelas, yang kondisinya rapuh dan reot. “Berteduh di depan kelas. Walaupun ngeri ambruk tapi mau bagaimana lagi,” keluhnya.

Kondisi buruknya bangunan MI ini juga diketahui Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ridwan Muhibi. Menurut dia, ruang KBM memang tidak layak.

Sewaktu-waktu mengancam para siswa dan guru karena bangunan yang sudah lapuk. “Kalau seperti ini saya pesimis kalau pendidikan di Kabupaten Bogor akan maju,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Anggota Fraksi Golkar itu juga berharap, Bupati Bogor, Ade Yasin dengan program panca karsanya, Karsa Bogor Cerdas bisa membantu memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah di pelosok Kabupaten Bogor yang belum tersentuh.

Terpisah, Kepala Seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Ujang Ruhiat membenarkan, sekolah tersebut belum mendapatkan bantuan sejak 2009.

“Info dari ormas binaannya Mathlaul Anwar terakhir 2009. Saya sedang koordinasikan dulu dengan pengawas pembinanya yang di wilayah, baik melalui Pokjawas maupun KKM dan ormas binaannya,” katanya.

Sebelumnya, Pengurus Daerah (PD) Mathlaul Anwar Kabupaten Bogor, Abdul Azis Sarnata mencatat kerusakan sekolah madrasah di semua jenjang di Kabupaten Bogor mencapai angka 1.510 madrasah.

Jumlah tersebut terdiri dari 11 madrasah negeri dan 1.449 madrasah swasta. Jika dirinci lebih jauh, kerusakan madrasah untuk jenjang madrasah aliyah (MA) sebanyak 105, jenjang madrasah tsanawiyah (MTs) sebanyak 331 dan untuk jenjang madrasah ibtidaiyah sebanyak 639.

Menurut Azis, permohonan perbaikan kerusakan sekolah madrasah ini sudah diajukan ke Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor. Akan tetapi, hingga saat ini belum juga ada realisasi.

“Tahun lalu hingga tahun ini tidak ada anggaran untuk merealisasikan bantuan untuk sekolah madrasah di semua jenjang,” kata Azis.

Dirinya menyebut untuk bantuan sarana dan prasarana (sarpas) tahun 2018 berasal dari Kementrian Agama RI dan sudah diberikan. Alokasinya untuk jenjang MI sebanyak 4 sekolah, jenjang MTs 1 sekolah dan Jenjang MA 1 sekolah.

“Kemenag Kabupaten Bogor bilang soal kerusakan sekolah madrasah kewenanganya ada di Kementrian Agama pusat,” tandasnya.

Pengamat kebijakan pemerintah dan pembangunan, Yusfitriadi angkat bicara perihal kondisi bangunan Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar.Dia mengatakan, sampai saat ini menurut pandangannya Pemkab Bogor masih kewalahan menangani sekolah rusak dan pembagian anggaran dianggap tidak merata.

“Salah satu implikasi dari pengelolaan pendikan dua atap, yakni Kemenag dan Kemendikbud. Namun, banyaknya kebutuhan sekolah di setiap wilayah tetap selalu tak merata bahkan sering kali masih ada sekolah yang dianaktirikan. Padahal baik MI atau sekolah negeri itu sama saja harus diberikan bantuan,” ujarnya.

Orang yang juga menjabat sebagai wakil ketua Tim TJSL Kabupaten Bogor itu juga mengaku, banyak sekali ranah yang diurus Kemenag.

Sehingga anggaran yang tersedia terbagi, salah satunya ke lembaga pendidikan yang ada di bawah pengelolaanya termasuk MI. Dalam konteks ini, masih kata Yus, Kabupaten Bogor juga mengalami masalah yang sama. Porsi pembiayaan lembaga pendidikan yang  ada tentu akan lebih banyak SD dibandingkan MI.

“Wajar jika sarana dan prasarana MI lebih banyak yang tidak memadai. Saya berharap kepada bupati untuk segera memetakan berbagai kondisi sekolah dengan stakeholder yang berkompeten, sehingga mempunyai data yang pasti tentang MI yang tidak memadai,” tegasnya. (ogi/cr2/d/els/run)