Realisasi PBB 2019 Baru Rp136,5 M

by -
ILUSTRASI: Warga saat membayar PBB, beberapa waktu lalu. Hingga September, 97,68 persen wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya.

METROPOLITAN – Tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerapkan kebijakan mempercepat jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bogor. Yang sedianya beberapa tahun lalu masa jatuh tempo selalu jatuh pada akhir September, dimajukan menjadi akhir Agustus lalu.

Rupanya kebijakan ini berdampak signifikan terhadap realisasi pendapatan dari sektor pajak tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor R An An Andri Hikmat mengatakan, sampai dengan September lalu, dari potensi pendapatan PBB tahun 2019 sebesar Rp136.500.000, sudah terserap sekitar Rp133,3 miliar. “Artinya sudah 90 persenan, 97,68 persen wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Ia menambahkan, percepatan dilakukan setelah pihaknya mampu menyebarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada wajib pajak sejak Februari lalu. Dalam aturan, jatuh tempo pembayaran turun sejak enam bulan SPPT dibagikan.

Dibandingkan tahun lalu di periode yang sama, kata dia, ada peningakatan jumlah serapan pendapatan sektor PBB. Sejak percepatan jatuh tempo selama satu bulan, kini serapan sudah mencapai 97,68 persen. “Kalau tahun lalu 80 persennan,” ucap pria yang juga Ketua Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Kota Bogor itu.

Secara aturan, sambung dia, dimajukannya jatuh tempo pembayaran PBB bisa diterapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang masa jatuh tempo pembayaran PBB enam bulan setelah dibagikannya SPPT.

“Ini kita sebar Februari. Itu sudah cepat, sulit juga kalau kita bagikan SPPT di Januari, kapan kerjanya. Ini Februari, artinya Agustus sudah bisa jatuh tempo. Terbukti lebih efektif serapannya,” ujar An An.

Untuk keterlambatan pembayaran lewat jatuh tempo, kata dia, ada denda sebesar dua persen. Penagihan aktif pun terus dilakukan guna menggenjot serapan pajak dari PBB di tahun 2019, mengingat tahun ini Pemkot Bogor menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB sebesar Rp130 miliaran.

“Penagihan aktif sudah ke lapangan, ke wilayah. Juga berbagai kanal media, dan medsos. Pembayaran juga sudah mudah sekarang. Kami target ya sebelum akhir tahun sudah 100 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Bogor Utara Rahmat Hidayat menuturkan, kewilayahan juga mendapat mandat untuk menyosialisasikan pembayaran PBB ke warga. Sesuai tugas PBB P2 untuk kelurahan-kelurahan di Kecamatan Bogor Utara. Pihaknya juga membantu melakukan operasi sisir ke perumahan-perumahan soal jatuh tempo pajak. (ryn/b/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *