Ribuan Santri Tunggu Realisasi UU Ponpes

by -26 views
NGAJI: Santri belajar ngaji di Pondok Pesantren Almiizan, Kabupaten Bogor. Kemenag Kabupaten Bogor akan mengeluarkan UUD Pesantren.

METROPOLITAN – Undang-undang Pondok Pesantren (Ponpes) membuat santri bisa bernafas lega. Sebab bisa mendapatkan kesetaraan pendidikan dengan sekolah formal. Sejak adanya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pada 2003, kehadiran ponpes di Indonesia seperti terdiskriminasi, khususnya dalam hal anggaran. Hal tersebut dibenarkan Kepala Seksi Pondok Pesantren, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor, Haikal.

Ia berharap, dengan diterbitkannya UU Ponpes, output yang diberikan bisa lebih maksimal, dalam hal ini sumber daya manusianya. Karena menurutnya, pemerintah sudah turut hadir dalam kemajuan ponpes yang ada di Indonesia. Tak terkecuali ponpes salafiyah. Dalam UU Ponpes yang disahkan oleh Wak Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah, pada September silam, terdapat lima poin penting yang menjadi landasan UU Ponpes. Yang pertama adalah, ditetapkannya kitab kuning sebagai dasar kurikulum pendidikan di ponpes. Kedua, ponpes dijadikan sebagai lembaga pendidikan yang mandiri.

Ketiga, ponpes diwajibkan memiliki kiai berpendidikan pesantren. Keempat, proses pembelajaran. RUU Pesantren mengesahkan proses pembelajaran yang khas, yakni ijazah kelulusannya memiliki kesetaraan dengan lembaga formal lainnya dengan memenuhi jaminan mutu pendidikan.

Kelima adalah pesantren akan mendapatkan dana abadi dari pemerintah. Menanggapi lima poin tersebut, Haikal mengaku, sejak ditetapkannya UU Ponpes, Kemenag Kabupaten Bogor belum mendapatkan kiriman kitab kuning untuk dibagikan ke sekitar 1.300 ponpes yang ada di Kabupaten Bogor. Ia berharap, pemerintah pusat bisa secepatnya menerapkan poin pertama dengan pembagian kitab kuning. Sebagaimana sekolah formal mendapatkan bantuan buku gratis.

“Mungkin memang harganya tidak seberapa, tapi bagi yang tidak punya itu akan menjadi problem tersendiri. Karena, terkadang anak-anak santri itu, masuk pesantren juga karena tidak mampu,” ujarnya, kepada Metropolitan, saat ditemui di kantornya, kemarin.

Haikal menambahkan, para santri juga bakal senang karena ada penyetaraan ijazah, yang selama ini menjadi masalah. Walaupun, sudah ada program muadalah untuk ponpes modern dan wajar pendidikan nasional bagi ponpes salafiyah. Namun hadirnya UU Ponpes, semakin menegaskan jaminan pendidikan bagi santri yang ada di ponpes. “Tapi memang belum semua ponpes yang masuk ke program muadalah. Di Kabupaten Bogor saja baru ada lima, salah satunya mungkin Ponpes Darul Muttaqin. Sehingga untuk ijazahnya nanti kami (kemenag) yang mengeluarkan sesuai dengan tingkat pendidikannya,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin bakal memperhatikan ponpes lewat karsa Bogor Berkeadaban. Selain memberikan legalitas ponpes, program Bogor Berkeadaban meliputi Bogor Ngaos (Mengaji), Nongol Babat, Jumling da bantuan untuk marbot masjid. “Kami berikan bantuan bagi pondok pesantren untuk perizinan serta legalitasnya,” jelasnya. (cr2/b/els)