Seluruh Karyawan PT PPE Dirumahkan

by -5.7K views

METROPOLITAN – Polemik yang melanda PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) kian meruncing. Kini perusahaan berpelat merah itu harus meliburkan seluruh karyawannya. Krisis ekonomi serta minimnya investor membuat perusahaan yang dipimpin Radjab Tampubolon itu berada di ujung tanduk.

Melalui surat edaran nomor 1.1/190.1/PPE-CS/X/2019 yang ditandatangani Direktur Utama Radjab Tampubolon itu berbunyi: “Mengingat kondisi perusahaan semakin tidak membaik maka untuk sementara perusahaan meliburkan pegawai di lingkungan PT Prayoga Pertambangan dan Energi kecuali tenaga pengamanan (security) untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Apabila ada perkembangan baik akan segera diinformasikan pada seluruh pegawai. Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2019”.

Hal tersebut membuat anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Kukuh Sri Widodo angkat bicara. Menurutnya, Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang selama ini diberikan sudah tidak efektif. Sehingga ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan evaluasi kepada perusahaan tersebut.

Ia pun mengajak semua fraksi agar menggunakan hak interpelasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah borokan. Karena jika dibiarkan, lanjut Kukuh, pemerintah dan masyarakat bakal lebih rugi. “Ini sudah harus dilakukan hak interpelasi karena PMP yang kita berikan sudah banyak. Kalau dibangun rumah sakit, menurut saya lebih bermanfaat itu,” katanya.

Politisi Gerindra itu menjelaskan, permasalahan yang ada di PT PPE sudah terlalu rumit, mulai dari manajemen sampai sistemnya. “Lebih baik tutup saja. Karena dulu saat kita berikan PMP, mereka berjanji di atas kertas bahwa akan untung. Tapi kenyataannya sekarang malah pailit. Tutup sajalah,” ketusnya.

Sementara itu, mantan Legal PT PPE Jajang Furqon mengungkapkan, dengan kebijakan yang diterbitkan direksi PT PPE, setidaknya ada 130 lebih karyawan yang diliburkan. Selain itu, kebanyakan dari mereka belum menerima gaji sekitar empat bulan terakhir. “Kalau dirumahkan ada dasar hukumnya, (tapi, red) kalau diliburkan nggak ada dasar hukumnya,” katanya.Pun dengan Jajang, ia mengaku tidak pernah dapat surat pemberhentian/pemecatan.

Sementara saat ditanya kemungkinan upah/hak karyawan diselesaikan, ia tidak mau berharap terlalu banyak kepada perusahaan yang sedang dalam masa sulit, bahkan bisa dibilang pailit. “Sudah seharusnya pemegang saham (bupati Bogor, red) segera evaluasi perusahaan, dengan menggelar RUPS Luar Biasa dan meminta pertanggungjawaban direksi dan komisaris,” ungkapnya.

Jajang menilai seharusnya ada kepastian dari para pemegang saham untuk memastikan agar para pegawai (karyawan, red) tidak terkena dampak dari rusaknya pengelolaan perusahaan. Adanya keputusan sepihak dari BUMD PT PPE terkait merumahkan karyawannya, membuat Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor angkat suara. Sampai berita ini diterbitkan, jajaran direksi PT PPE belum ada yang memberikan klarifikasi atas menyebarnya informasi tersebut. (cr2/c/mam/run)