Tiga Dinas Malas

by -41 views

METROPOLITAN – Kabar mengejutkan datang dari jajaran OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Di sisa waktu dua bulan kurang, serapan anggaran APBD tahun 2019 di sejumlah OPD Pemkab Bogor masih rendah. Sedikitnya, ada tiga dinas yang masih mengalami penyerapan anggaran dibawah 35 persen.

Ketiga dinas yang dimaskud adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor.

Data yang dihimpun Metropolitan, dari anggaran yang digelontorkan Pemkab Bogor ke DPKPP senilai Rp87.108.814.000, mereka baru bisa menyerap anggaran sebesar Rp23.348.672.528 atau 26,80 persen. Sementara untuk DPUPR, dari anggaran senilai Rp1.021.329.718.000 baru bisa terserap sebesar Rp338.241.715.054 atau 33,12 persen.

Sedangkan untuk Dinkes, dari anggaran sebesar Rp1.574.124.811.000, mereka baru bisa menyerap anggaran sebesar Rp522.578.029.188 atau 33,20 persen. Rendahnya serapan anggaran di tiga dinas mengundang reaksi dari Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan, Uchok Sky Khadafi. Ia menilai dinas yang serapan anggarannya masih rendah adalah indikasi dari kepala dinas yang malas bekerja. Ia mendesak Bupati untuk segera mencopot kepala dinas yang malas.

Menurut hitungannya, seharusnya di triwulan ke-3 ini serapan anggaran APBD sudah menyentuh angka presentase 60 sampai 70 persen. “Ini adalah gambaran kerja yang sangat buruk bagi sebuah sistem pemerintahan. Bagaimana bisa, sebuah anggaran tidak terserap, sedangkan wilayah tersebut membutuhkan percepatan pembangunan,” katanya.

Ia juga menyayangkan keputusan Bupati Bogor yang memilih kepala-kepala dinas baru, yang saat ini menduduki kursi di jajaran dinas dengan serapan anggaran yang rendah. Ia menyebutkan seperti DPKPP dan DPUPR adalah bagian dari buruknya sistem open bidding yang dilakukan oleh Pemkab Bogor.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Program Pengendalian Pembangunan (Prodalbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika, menjelaskan rendahnya penyerapan ini disebabkan banyaknya pihak ketiga penyedia jasa belum mencairkan uang termin sesuai progres pembangunan di lapangan.

“Secara umum, pekerjaan sedang berlangsung. Sehingga permohonan pencairan belum banyak. Intinya kalau pekerjaan di lapangan lebih tinggi dibanding serapan anggarannya,” katanya, kemarin.

Dia memprediksi, memasuki November 2019, serapan anggaran akan meningkat, seiring mulai masuknya Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Disisi lain, Ajat menjelaskan, anggaran belanja langsung terbagi atas tiga nomenklatur. Serapan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Adapun untuk belanja pegawai, telah terealisasi Rp208 miliar atau 58,79 persen dari Rp355 miliar.

Sementara untuk belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp819 miliar atau 37,79 persen dari anggaran Rp2 triliun. Kemudian untuk belanja modal telah terealisasi Rp482 miliar atau 28,75 persen dari anggaran Rp1,6 triliun.

Berbeda dengan belanja langsung. Ajat menuturkan, pada komponen belanja tidak langsung, dari alokasi Rp3,7 triliun telah terserap Rp2,04 triliun atau 54,98 persen. Sementara pada Pendapatan Asli Daerah telah terealisasi Rp2,2 triliun dari target Rp2,6 triliun atau terealisasi 84,76 persen.

Menanggapi hal itu, Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Juanda, mengatakan minimnya serapan anggaran dikarenakan banyaknya pekerjaan fisik yang masih belum dicairkan dananya oleh pihak pengembang. Ia menilai, biasanya pencairan akan dilakukan pada akhir tahun nanti.

Mantan Camat Gunung Putri itu juga mengatakan, adanya bankeu dari provinsi juga menjadi penghambat serapan anggaran APBD. “Ya kita optimis, sampai akhir tahun nanti bisa menyentuh serapan anggaran sampai 90 persen,” katanya. (cr2/c/rez)