Wali Kota Siap Depak Kadis nggak Produktif

by -60 views

METROPOLITAN – Rendahnya serapan anggaran sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor rupanya membuat Wali Kota Bogor Bima Arya berang.

Dampaknya, F1 memastikan bakal merombak habis-habisan susunan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap ‘tak bisa kerja’. Tak tanggung-tanggung, Bima berjanji lebih dari setengah kepala dinas bakal kena rotasi mutasi.

Memang tidak aneh jika politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencak-mencak. Sebab dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebesar Rp2,72 triliun, baru terealisasi Rp1,07 triliun atau setara 39,51 persen.

Saat ditanya soal masih minimnya serapan anggaran tahun 2019, Bima pun menjawab dengan nada  tinggi. ”Besok kita koordinasikan terus persoalan ini. Karena masih ada waktu dua/tiga bulan ke depan. Ya harus kita maksimalkan,” katanya saat ditemui Metropolitan di Graha Pena Yasmin, akhir pekan lalu.

Ia mengakui hal itu tak hanya berdampak pada perencanaan Rancangan APBD 2020 yang kini masih harus dirasionalisasi karena menyisakan defisit sekitar Rp360 miliar, tetapi juga berpengaruh terhadap posisi para kepala dinas.

Minimnya serapan itu pun membuat Bima berpikir ulang mempertahankan posisi kepala dinas yang kinerjanya ’berkontribusi’ pada rendahnya realisasi APBD 2019.

Ia juga mengaku akan merotasi mutasi kepala dinas besar-besaran pada November mendatang, yang juga bakal mengenai jabatan Eselon II. Bahkan, jelas Bima, lebih dari 50 persen kepala dinas akan diganti.

”Dampaknya bagi rotasi mutasi (pegawai, red) lah. Terlebih dinas-dinas yang serapannya minim. November ini kan mau diganti. Sebagian besar kepala dinas akan diganti. Lebih dari 50 persen akan diganti. Dan akan saya lihat prestasi mereka di serapan anggaran,” tegas Bima.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Chusnul Rozaqi mengaku dinas yang dipimpinnya masih menorehkan catatan serapan anggaran yang belum sesuai harapan.

Sebab dari semua kegiatan, ada beberapa pekerjaan strategis dengan alokasi anggaran besar belum terserap lantaran baru mulai pengerjaan.

Yakni proyek pedestrian Jalan Suryakencana tahap dua dan Kolam Retensi Cibuluh. Sedangkan kegiatan fisik lain
di luar dua pekerjaan itu ratarata sudah rampung 70 persen.

Namun, ada juga pekerjaan yang masih tahap tender, yakni DMA dan pipa PDAM. ”Kegiatan di kami kan selalu diawali dengan dokumen perencanaan di awal tahun, setelah itu baru dilelangkan fisiknya. Jadi satu tahun itu dua
kegiatan.

Kondisi ini membuat kita sulit kejar serapan fisik karena lelang sulit dilakukan di awal tahun. Makanya paling cepat pertengahan tahun,” jelas Chusnul.

Masih rendahnya serapan di beberapa OPD juga dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Fakhrudin. Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan serapan anggaran pada dinas yang dipimpinnya
belum mencapai 50 persen meski sudah memasuki akhir tahun.

Ia beralasan salah satu penyebabnya yakni besaran alokasi untuk Disdik Kota Bogor lebih banyak bersumber dari pemerintah pusat. Yang dibagikan untuk pegawai, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga anggaran untuk sertifikasi guru.

“Kenapa masih rendah serapan kita? Salah satunya untuk anggaran dari (pemerintah, red) pusat itu, yang triwulan terakhir ini kan belum cair. Mungkin November. Per triwulannya bisa sampai Rp30 miliaran, setahun bisa Rp90-100 miliar. Ketika itu sudah cair, pasti serapan kita di November itu ikut naik,” katanya.

Meskipun dana dari pemerintah pusat, sambungnya, anggaran tersebut masuk pencatatan APBD Kota Bogor terlebih dahulu. Sumber dana dari luar daerah disebut masih jadi strategi jitu menyiasati belum maksimalnya pendapatan untuk menutup biaya.

Fahmi, sapaan karibnya, menambahkan, selain itu porsi anggaran untuk Disdik Kota Bogor pada belanja langsung alias pekerjaan fisik di tahun ini juga tidak begitu besar, hanya sekitar Rp30-50 miliar. Yang dialokasikan untuk
membangun gedung sekolah, rehabilitasi dan revitalisasi gedung hingga pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

Untuk serapan dari sektor ini, jelas Fahmi, juga terkait proses lelang, di mana menjadi ranahnya Bagian Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) untuk menentukan siapa yang berhak menjadi penyedia. “Nggak banyak itu, lebih banyak untuk nonfisik sih. Dari tahun ke tahun jumlahnya segitu, nggak banyak berubah lah. Perbaikan kan ada terus tiap tahun.

Nah kalau serapan dipengaruhi juga oleh gagal tender, ya itu juga kan di ranahnya ULP (Unit Layanan Pengadaan, red) untuk menentukan siapa penyedia
jasanya,” ujarnya. Pun dengan Dinas Perhubungan (Dishub) yang baru merealisasikan 52,7 persen dari jumlah anggaran Rp6,4 miliar atau Rp33,4 miliar.

Padahal jika diselisik lebih jauh, Dishub ini memiliki banyak program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti rerouting dan konversi angkutan umum, program yang
hingga kini belum dapat diselesaikan Dishub.

Namun saat dimintai keterangan soal rendahnya serapan anggaran pada dinas yang dipimpinnya, Rachmawati enggan berkomentar.

“Saya lagi di acara ulang tahun anak. Maaf ya,” singkatnya. Begitu juga dengan Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor R An-an Andri Hikmat.

Ia berkilah bahwa minimnya serapan anggaran per Agustus dikarenakan program yang masih tersisa sampai akhir tahun belum berjalan.“Ini kan kita sudah sesuai
jadwal. Pasti akan terserap semua,” ujarnya kepada Metropolitan.

Ia menjelaskan program rutin seperti pendataan, penagihan, pemeriksaan dan biaya rumah tangga akan menyerap anggaran yang tersisa di akhir tahun ini.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Artiana Yanar Anggraini.

Ia mengaku masih dalam proses karena belum sampai ke akhir Oktober. Ia pun optimis bahwa semua anggaran akan terserap sampai November. Hal itu lantaran menurut data yang ia miliki, sampai Agustus, serapan anggaran dari DPMPPA sudah di atas 50 persen.

“September saja sudah kurang lebih 60-an persen lah. Saya prediksi akhir Oktober kita sudah 70 persen lah, karena masih berjalan agenda kita. Sekarang juga kita sedang proses SPJ-an,” ungkapnya.

Menanggapi masih rendahnya realisasi anggaran Kota Bogor, Pengamat Kebijakan Publik dari Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi, menilai penggeseran atau pencopotan kepalaOPD di saat serapan anggaran minim bisa jadi kebijakan yang efektif.

Meskipun diakuinya persoalan serapan anggaran merupakan andil dari banyak pihak. Selain kinerja OPD, bisa saja karena kebijakan pimpinan dan pengawasan yang lemah dari para anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Melihat serapan anggaran, tentu melihat saat perencanaan. Matang atau tidak. Nah, di sini selain OPD, eksekutif, juga legislatif berperan. Nggak selalu salah OPD memang. Makanya harus evaluasi dan diurai semua. Di mana lemahnya. Pada manajemen anggaran kah? Kinerja kah? Atau pengawasan kah?” katanya.

Menurutnya, pimpinan daerah harus berani mengambil sikap dengan para pimpinan SKDP. Salah satunya dengan membuat fakta integritas yang dapat menuangkan komitmen kinerja.

Selain itu banyak program yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi salah satu faktor sulitnya realisasi anggaran. (ryn/cr2/c/mam/run)