24.486 Guru di Bogor Berstatus Honorer

by -
HALIM SAHABUDIN Ketua PGH Kabupaten Bogor

METROPOLITAN – Pahlawan tanpa tanda jasa. Begitulah panggilan untuk para guru yang rela membaktikan diri untuk mencerdaskan anak bangsa. Dalam peringatan Hari Guru Nasional ke-74, setidaknya masih ada 24.486 guru yang masih berstatus honorer di Bogor. 21058 ribu diantaranya guru honorer di Kabupaten Bogor dan 3428 di Kota Bogor

Ketua Paguyuban Guru Honorer (PGH) Kabupaten Bogor, Halim Sahabudin mengatakan, setidaknya ada 14.000 guru honorer yang tergabung didalam PGH Kabupaten Bogor, masih berteriak meminta keadilan, karena pendapatannya yang belum layak. “Jangan hanya tuntutan dan tuntutan saja yang diberikan, tapi kesejahteraan kami juga tolong diperjuangkan,” ujarnya kepada Metropolitan.

Ditengah tuntutan para pendidik yang harus ditingkatkan, nyatanya para guru tersebut hanya mengantongi upah sebesar Rp200 ribu sampai Rp600 ribu saja setiap bulannya. Pendapatan yang tidak tetap besarannya itu merupakan uang dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Halim Sahabudin pun mengeluh jika pihaknya hanya diberikan harapan palsu. “Kami perlu bukti nyata dari pemerintah yang sekarang, baik pusat maupun daerah baik eksekutif maupun legislatif dan pada akhirnya dikesempatan ini dihari jadi guru (HGN) semoga kami tidak hanya dijadikan komoditas saja,” imbuhnya.

Selain masalah upah. Masalah status kepegawaian juga masih menjadi masalah yang pelik bagi guru-guru non-PNS di Kabupaten Bogor. Masalah pengangkatan menjadi PNS bagi guru honorer juga menurut Halim hanya janji manis belaka. Ia mengambil contoh, di Kabupaten Bogor saja, saat ini ada 1200 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sampai saat ini tidak jelas proses pengangkatan statusnya menjadi PNS.

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, rupanya sudah menerapkan program untuk menunjang kesejahteraan para guru honorer yang tercatat di Disdik Kabupaten Bogor. Berdasarkan data dari Disdik Kabupaten Bogor, terdapat 21,058 guru non-PNS, yang tersebar di SD dan SMP Negeri, serta SD dan SMP Swasta.

Setiap bulannya, para guru SD dan SMP non-PNS mendapatkan dana intensif setiap bulannya dengan besaran Rp750 ribu sampai Rp1 juta. Tergantung dengan masa bakti dan kategorinya.

Program tersebut juga belum tentu dijalankan, karena masih menunggu ditetapkannya APBD 2020.

“Kami masih menunggu hasil rapat dengan Banggar. Mudah-mudahan ini bisa ditetapkan,” kata Sekretaris Disdik Kabupaten Bogor, Atis Tardiana.

Sedangkan untuk di Kota Bogor, hanya guru TK dan SD saja yang baru mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Bogor. Kurang lebih sebanyak 5000-an guru non-PNS di Kota Bogor, mendapatkan insentif dengan besaran yang berbeda. Untuk guru TK/PAUD, mendapatkan insentif sebesar Rp200 ribu dan untuk guru SD sebesar Rp500 ribu.

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Disdik Kota Bogor, Jajang Koswara, menyebutkan kalau memang untuk masalah guru honorer di Kota Bogor, saat ini sedang diselesaikan secara bertahap. Contohnya mulai dari insentif yang sudah mulai diberikan kepada guru non-PNS di TK dan SD melalui program Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlindung) pendidik. “Kalau untuk guru SMP mungkin akan kita anggarkan di 2021, karena kita terbatas dengan anggarannya tahun ini,” jelasnya.

Disdik Kota Bogor sendiri, didalam APBD 2020 hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp104 miliar. Anggaran tersebut, lanjut Jajang terbagi untuk program prioritas yang terdiri dari peningkatan sarana dan prasarana TK, SD dan SMP. Lalu untuk BOS, beasiswa mahasiswa berprestasi, pengadaan lahan SD Cibuluh dan peningkatan kompetensi siswa SD dan SMP.(dil/a/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *