ASYIK, SEKOLAH MULAI 2020 GRATIS

by -2.6K views

METROPOLITAN – Kabar baik bagi para orang tua murid dan siswa SMA/SMK se-Jawa Barat. Pasalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat baru saja menetapkan anggaran sekolah gratis untuk SMA/SMK negeri. Anggaran Pendapatapan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat 2020 akan menanggung Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) para siwa sebesar Rp45 triliun.

Dana tersebut pun dipastikan bakal mengalir juga pada 14.873 siswa SMA/SMK negeri yang ada di Kota Bogor. Menurut Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Provinsi Jawa Barat wilayah II Kota Bogor Aang Karyana, pihaknya saat ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan-petunjuk teknis (juklak-juknis) dari Pemprov Jabar terkait penerapan kebijakan yang akan dimulai pada pertengahan 2020 mendatang. Dia menjelaskan, dana tersebut bakal digunakan untuk pembiayaan operasional SMA dan SMK yang bersumber dari kas daerah. Diketahui saat ini dari 14.873 siswa, jumlah siswa SMAN berjumlah 9.632 siswa dan SMKN sebanyak 5.241 siswa.

“Nanti teknis pelaksanaannya secara global itu, sama dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah, red), untuk tambahannya. Sebab, BOS dari pemerintah pusat untuk sekolah itu kurang, nah ini tambahannya dari provinsi. Harusnya nanti jadi tidak ada lagi SPP,” katanya saat dhubungi Metropolitan, kemarin (29/11).

Sehingga, sambung dia, hadirnya bantuan ini diklaim tidak berbenturan dengan BOS yang selama ini dialirkan dari pemerintah pusat. Namun kehadiran bantuan dari kas daerah provinsi ini akan membantu jumlah BOS dari pemerintah pusat. Serta membantu menghilangkan iuran SPP yang sebelumnya dibebankan kepada orang tua murid. “Benturan? Nggak lah, ini kan sama sifatnya bantuan seperti BOS, ini yang dari daerah. Misalnya, yang kemarin-kemarin itu, satu dari pembiayaan BOS pusat, satu lagi dari orang tua. Nah yang ini nanti masuk ke RAKS (Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah, red),” tukasnya.

Pihaknya pun masih menunggu juklak-juknis penerapan dari Pemprov Jabar, lantaran jika menilik dari kabar yang berkembang pasca-sidang paripurna APBD Provinsi Jabar 2020 lalu, seharusnya sudah tidak ada lagi pungutan atau iuran dari orang tua karena sudah terfasilitasi dari BOS daerah. Aang melanjutkan, sebelum juklak-juknis turun, ia belum bisa mengetahui berapa besaran yang bisa diraih per siswa di Kota Bogor. “Kita masih tunggu itu (juklak-juknis, red). Harusnya sih sudah tidak ada lagi pungutan iuran dari orang tua, sudah tidak ada lagi. Cuma jumlahnya kami belum tahu berapa per siswa,” tukas Aang.

Untuk besaran BOS dari pemerintah pusat sendiri, kata dia, saat ini berjumlah Rp1,4 juta per siswa SMA dan Rp1,6 juta per siswa SMK untuk kurang lebih 14.873 siswa. Ia memperkirakan, jumlah bantuan dari provinsi ini jumlahnya bisa lebih besar dari BOS pusat. Namun bantuan ini baru ‘jelas’ untuk sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta baru mengkaver untuk siswa kategori kurang mampu.

“Kelihatanna harus lebih besar dari itu per siswa. Kan tambahan ya, BOS pusat selama ini disebut masih kurang untuk operasional sekolah, nah ini nutupi itu. Sekolah swasta sih informasi terkahir belum, baru siswa kurang mampu saja. Tapi jelasnya kami masih tunggu juknis,” terang Aang.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Bogor,

Budiantoro menilai, kebijakan tersebut merupakan hal yang sangat baik. Namun dirinya mengkhawatirkan, kebijakan ini dapat memicu beragam persoalan baru. Seperti kurang diminatinya SMK swasta di kalangan masyarakat, lantaran biaya SMKN dan SMAN ditanggung pemerintah.

“Ya dampaknya tentu luar biasa. Karena nantinya, masyarakat akan lebih memilih SMK negeri ketimbang swasta. Dengan sarana yang lengkap, tidak dipungut biaya, guru gajinya lebih mapan, tentu KBM yang disiapkan guru pun lebih mantap,” ujar Budi.

Ia menyebut, saat ini jumlah SMK di Kabupaten Bogor secara keseluruhan ada 362 SMK. Dimana 11 di antaranya adalah SMK negeri. Tentu dengan hadirnya kebijakan tersebut, akan semakin menyudutkan SMK swasta di mata masyarakat. Meski dibantu dengan sistem zonasi, tentu dampak dari suatu kebijakan pasti selalu ada.

“Memang setiap kebijakan itu pasti ada positif dan negatif. Dampah dari kebijakan ini tentu seperti yang saya bilang tadi. Tentunya kita juga mesti merumuskan lebih lanjut permasalahan ini, dengan semua pihak untuk mencari solusinya,” bebernya.

Meski begitu, secara keseluruhan ia mengaku sangat mendukung apa yang tengah menjadi kebijakan Gubernur Jawa Barat tersebut. “Mendukung, itu bagus. Kan mau gak mau kan. Karena kita hanya ikut membantu pemerintah. Karena itu konsekuensi. Jadi ini tantangan buat kami. Tinggal bagaimana caranya kita mencari jalan keluar di kondisi saat ini,” ungkap Budi.

Untuk SMAN di Kabupaten Bogor ada 45 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 41.421 siswa, sedangkan untuk SMK Negeri 11 sekolah dengan 10.785 siswa. Jika diakumasikan seluruh siswa SMAN-SMKN di kota da Kabupaten Bogor mencapai 67.073 siswa yang bakal sekolah gratis.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), yang mengratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMAN dan SMKN negeri, mendapat rekasi dari sejumlah rektor di Bogor. Rektor Universitas Pakuan Kota Bogor Bibin Rubini misalnya. Ia mengaku sangat mengapresiasi langkah yang adiambil Pemprov Jabar dalam hal ini. Meski secara umum anggaran pendidikan sudah diatur sedemikian mungkin, baik dalam APBD maupun APBN, namun langkah Pemprov Jabar dinilai dapat membawa angin segar dalam dunia pendidikan.

Kendati demikian, Orang nomor satu di Universitas Pakuan Kota Bogor ini berpendapat, seharunya Pemprov Jabar juga memikirkan nasib SMA dan SMK swasta diluar sana. Ia menyayangkan kebijakan ini lantaran dinilai dapat memicu kontroversi. Khususnya bagi kedua belah pihak, dan orang-orang yang memang berada dalam dunia pendidikan.

“Ini memang suatu kewajiban, karena memang pembagian dalam APBN dan APBD harus menyisihkan anggaran untuk pendidikan. Tetapi jangan hanya untuk negri saja, swasta pun harus diperhatikan. Karna swasta juga bagian dari pendidikan, banyak juga anak bangsa yang harus dididik disitu. Jadi jangan fokus pemerintah untuk pemerintah, tapi pemerintah untuk swasta juga,” kata Bibin saat dihubungi Metropolitan, kemarin malam.

Meski besaran bantuan tidak disamakan, sambung Bibin, seyogyanya pemerintah berinisiatif membantu SMA dan SMK swasta. Jika Pemprov Jabar mengratiskan biaya pendidikan bagi SMAN dan SMKN, mungkin bagi mereka yang swasta bida dibantu dengan cara lain. Seperti bantuan pembangunan, perlengkapan alat praktik, pembangunan gedung, hingga bantuan untuk mensejahterakan tenaga pengajar.

“Meski tidak disamakan tapi paling tidak ada alokasi anggaran atau subsidi untuk SMA dan SMK, baik itu dalam bentuk biaya oprasional ataupun melalui penambahan Dana BOS. Kalaupun tidak diberikan kepada siswa, minimal berikan kesejahteraan kepada para guru, karna tidak semua sekolah swasta mampu mensejahterakan guru. Jadi kalau SMAN dan SMKN dapat gratis biaya pendidikan, minimal yang swasta dapat juga bantuan. Baik kepada murid, guru atau pembangunan infrastrukturnya,” bebernya.

Hal senada juga dikatakan Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Ending Bahrudin. Ia menyambut baik kebijakan gratis sekolah bagi SMAN dan SMKN ini. Meski begitu ia juga sangat menyayangkan, jika swasta tidak mendapatkan perhatian. Kalau dibatasi hanya ke Negri tentu mengundang pertanyaan lagi, harusnya pemerintah berpihak juga kepada swasta. Karna kalau dalam teori gizi, anak yang masuk ke Negri biasanya lebih cerdas dari anak-anak pada umumnya. Anak yang cerdas, secara teori bisa juga karna asupan gizinya baik. Asupan gizinya baik secara ekonomi pasti baik.

“Sementara sebaliknya terjadi di swasta. Artinya kalau pemerintah hanya sebatas memberlakukan ini ke negri, sama saja orientasi kebijakan ini lebih kepada mereka dengan latar belakang ekonomi menengah keatas, yang bawah malah diabaikan,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Ending menilai, meski dirinya sangat meapresiasi kebijakan ini, namun keputusan tersebut dirasa kurang begitu tepat sasaran. “Kalau menurut saya kurang tepat sasaran. Tapi tetap ini bagus dan perlu diapresiasi. Tapi seyogyanya jangan dibatasi hanya untuk negri saja. Itu saja mungkin masukannya,” tutupnya. (ogi/ryn/d/mam)

Loading...