Bahas Anggaran, Fraksi PDIP Soroti Dana Pilkada

by -16 views
SERIUS: Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sukabumi Faoji Nurjaman saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap dua raperda di paripurna dewan.

METROPOLITAN – SUKABUMI, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti soal dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 2020.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dana Cadangan, Sekretaris F-PDI Perjuangan Faoji Nurjaman meminta pemerintah daerah tetap melakukan efisiensi dalam penganggaran.

“Efisiensi dan penghematan pembiayaan Pilkada sangat perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya, kalau memungkinkan dengan cara mengurangi petugas KPPS disetiap TPS, mengoptimalkan jumlah pemilih per TPS, mengurangi belanja sosialisasi,” sebutnya. Ia juga mengingatkan agar penganggaran dana cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada tidak lantas mengganggu program lain yang sebelumnya sudah direncanakan.

“Kami berharap, dengan lahirnya Raperda ini dapat mendorong masyarakat agar lebih menyadari pentingnya penganggaran yang berbasis pada kinerja dan prestasi pegawai sehingga diharapkan dapat memberikan landasan hukum secara lebih jelas bagi semua para pemangku kepentingan, sehingga terciptanya tertib hukum dan terwujudnya proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang lebih optimal dan lebih merata,” jelasnya.  Dalam Nota Pengantar Bupati, Fraksi PDIP juga  berpandangan bahwa Pemerintah Daerah bersama pihak terkait disarankan untuk mengevaluasi dan menghitung ulang  rumusan anggaran yang telah disusun.

“Ini harus disesuaikan dengan rumusan yang ada, berapa sebenarnya anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pilkada secara rasional dan proporsional yang disesuaikan dengan tahapan pilkadanya,” pintanya.
Kemudian dalam hal pembiayaan pilkada, disarankan agar pemda lebih cermat lagi dalam melakukan perincian anggaran secara detail agar kelebihan anggaran pelaksanaan pilkada bisa diminimalisasi. Ia juga menyarankan agar pemda membatasi jumlah pokja dengan tidak mengurangi kualitas pelaksanaan pilkada.

”Berangkat dari pengalaman sebelumnya bahwa setiap selesai pelaksanaan pilkada, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemda ini sering defisit. Sehingga penyusunan APBD ini harus dicermati dengan baik agar tidak terjadi seperti yang sebelumnya,” pesannya. (ade/feb/run)

Loading...