Bahas APBD, Adjo Hadiri Undangan Menteri Keuangan

by -9 views
HADIR: Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono menghadiri undangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

METROPOLITAN – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi kebijakan pengelolaan transfer dana ke daerah dan dana desa 2020.

Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati di aula Chakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono turut hadir dalam acara tersebut.

”Sosialisasi itu dalam menyebarluaskan informasi terkait kebijakan TKDD, sekaligus memberi pemahaman kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menyusun APBD di 2020,” kata Adjo.

Adjo menuturkan, kegiatan tersebut diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia, termasuk dirinya yang mewakili Bupati Sukabumi, Marwan Hamami.

”Yang menjadi fokus pembahasan dalam sosialisasi hari ini meliputi pembangunan nasional dalam kerja pemerintah tahun 2019, kebijakan fiskal dan fokus APBN 2019, kebijakan pengalokasian, penggunaan, penyaluran dan pelaporan TKDD tahun 2020, serta tantangan mewujudkan APBD dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan perekonomian desa,” beber Adjo.

Sementara dalam sambutannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjelaskan tahun depan merupakan awal kabinet Indonesia Maju dalam melaksanakan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Untuk itu, APBN 2020 memiliki peran strategis bagi pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

”Para kepala daerah agar dapat mengelola anggaran yang disalurkan untuk melaksanakan program yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional,” tegasnya.

Adjo berharap ke depan APBN dan APBD harus digunakan untuk program yang efisien, efektif dan produktif.

Tujuannya agar kegiatan harus diarahkan untuk penyiapan lapangan kerja pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga angka kemiskinan pengangguran bisa berkurang.

”Ke depan, kita harus bisa memerhatikan kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya yang menyangkut penggunaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, termasuk juga percepatan pelaksanaan kegiatan,” tutupnya. (ade/hep/suf/run)