Biayai Pilkada 2020, F-PKS Dukung Raperda Dana Cadangan

by -0 views

METROPOLITAN – SUKABUMI, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi mendukung diusulkannya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga Atas Peda 19/2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan. Raperda ini tak lain sebagai dasar hukum untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada)  2020.

“Pada prinsipnya Fraksi PKS sangat mendukung diusulkannya Raperda Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada tahun 2020,” kata Muhammad Yusuf, ketika menyampaikan pandangan umum fraksi PKS di paripurna dewan, baru-baru ini.

Melihat  Pendapatan Daerah 2019 yang diusulkan Pemkab Sukabumi sebesar Rp. 3,92 triliun dengan rincian;

PAD sebesar 15,9 persen atau sebesar Rp. 613,6 miliar, Dana Perimbangan sebesar 59,5 persen atau sebesar Rp. 2,3 triliun, dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 24.6 persen atau sebesar Rp. 953,1 miliar, Yuusf menilai bahwa pemda masih bergantung pada dana transfer pusat.

“Dengan komposisi anggaran seperti ini, F-PKS memandang bahwa kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan sendiri di kisaran angka 15,9 persen dan sekitar 59,5 persen merupakan anggaran pemerintah pusat,”terangnya.

Artinya, lanjut Yuusf,  tingkat ketergantungan terhadap transfer yang bersumber dari APBN cukup tinggi.

“Untuk itu diperlukan kejelian dan strategi yang tepat dalam mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah dan mempunyai daya ungkit (leverage) yang tinggi bagi perekonomian daerah,” jelasnya.

Walaupun nilai PAD dalam RAPBD 2020 ini mengalami peningkatan dibandingkan APBD 2019, namun demikian jika dilihat dari komposisi anggaran pendapatan daerah, Retribusi Daerah dalam RAPBD 2020 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Retribusi Daerah dalam APBD 2019 yang semula 29,7 Milyar menjadi 24,4 Milyar. “Mohon penjelasan!” tandasnya.

Sebelum pembahasan RAPBD 2020 berlanjut di 1 bulan kedepan ini, kiranya Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan Perbup tentang Analisis Standard Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Ketiga hal tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran di setiap SKPD sehingga  penganggaran bisa lebih detail,” pungkasnya. (ade/feb) 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *