Dana Cadangan Dikritik Fraksi PPP

by -26 views

METROPOLITAN – SUKABUMI, Fraksi PPP DPRD Kabupaten Sukabumi mempertanyakan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pembentukan Dana Cadangan disampaikan berbarengan dengan Raperda tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

“Mengapa Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan disampaikan berbarengan dengan Raperda tentang RAPBD,” kata Zakiyah Rahma Addawiyah, saat menyampaikan pendapat F-PPP terhadap dua raperda di paripurna dewan, baru-baru ini.

Menurutnya, raperda tentang pembentukan Dana Cadangan seharusnya disampaikan lebih awalS. Selain itu, ia juga mengatakan kalau ada lima indikator yang harus tertera dan tercantum dalam Raperda. Yakni berkaitan dengan tujuan, besaran dan Rincian, Program Kegiatan, Sumber dana dan Tahun Anggaran Pelaksanaan.

“Berpijak dan berangkat dari hal hal tersebut, Walaupun Pemerintah Daerah sah-sah saja membentuk dana cadangan untuk beberapa Program dan kegiatan, namun kami perlu penjelasan apa yang melatar belakangi direncanakannya Pembentukan Dana Cadangan dan untuk kegiatan apa saja,” tanya sekretaris Fraksi PPP itu.

Tidak hanya itu, ia juga meminta kejelasan soal alasan raperda tersebut tidak masuk dalam Propemperda.

“Kami (F-PPP, red) berpendapat bahwa seluruh Raperda harus disampaikan terlebih dahulu lewat Propemperda, mohon tanggapan dan penjelasannya, ” ungkapnya.

Selanjutnya, di Pasal 7  menyebutkan bahwa:

“Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 digunakan untuk membiayai sebagian biaya Program dan Kegiatan Bupati/Wakil Bupati Sukabumi pada Tahun Anggaran 2020”.

“Apakah Dana Cadangan yang dimaksud untuk Anggaran Program dan Kegiatan Bupati/Wakil Buapti atau Anggaran Program dan Kegiatan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sukabumi tahun 2020? Mohon tanggapan dan Penjelasan,” tegasnya.

F-PPP sungguh menginginkan agar Program dan Kegiatan Sarana dan Prasarana Keagamaan dapat direncanakan dan dimasukan ke dalam Dana Cadangan, “Cukup ironis melihat anggaran untuk keagamaan prosentasinya sangat memprihatinkan dan terus terang saja tidak berbanding lurus dengan Visi Misi Daerah yang

“Religius dan Mandiri,”tandasnya.  Berkaca pada 2018, anggaran untuk keagamaan berkisar antara Rp10 – Rp. 12 Miliar. Sedangkan pada 2019 justru berkurang menjadi setengahnya.

“Perhatian Pemda terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan masih sangat minim, bukannya meningkat atau tetap, malah ada penurunan yang cukup tajam,” sebutnya.

Padahal menurutnya banyak kebutuhan dan usulan masyarakat terkait pembangunan sarana dan prasarana keagamaan.

“Anggaran yang akan masuk ke Kabupaten Sukabumi di tahun 2020 sekitar Rp. 3,92 Trilyun, berapa persenkah Pemda menyisihkan dan mengalokasikan anggaran untuk Pembangunana Keagamaan? “Silahkan Hitung Sendiri,” ungkapnya. (ade/feb) 

Loading...