Dewan Minta Kajian Detail TOD LRT

by -
DADANG DANUBRATA Wakil Ketua DPRD Kota Bogor

METROPOLITAN – Demi menyambut datangnya proyek pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang direncanakan masuk sampai Kota Bogor pada 2020 mendatang, wilayah Bogor Raya, Kecamatan Bogor Utara, disebut-sebut menjadi pilihan realistis lantaran ada lahan milik pemerintah pusat untuk menjemput LRT dengan skema Transit Oriented Development (TOD).

Namun, usulan itu mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang Danubrata. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak boleh terburu-buru dalam menetapkan lokasi ‘menjemput’ LRT. Buatnya, lokasi di Bogor Utara mesti melalui kajian komprehensif dan mendalam. Sebab, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan.

Misalnya, dampak lingkungan dan ekonomi. Dimana lahan tersebut berdekatan dengan danau yang bisa jadi merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), jikapun danau dihilangkan, perlu dikaji apakah hal itu berpengaruh atau tidak terhadap lingkungan.

“Itu kan aliran sungai ke Bogor Utara. Kalau disitu dibangun, jangan-jangan tambah banjir di wilayah yang dialiri. Ya itu kan usulan pemerintah pusat, sah-sah saja, tinggal pemkot menyikapi seperti apa. Perlu kajian mendalam dan mendetil,” katanya saat dihubungi Metropolitan, kemarin.

Selain itu, sambung dia, pemkot harus mengkaji apakah usulan tersebut bertabrakan dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kini sedang menunggu pemerintah provinsi Jawa Barat. Sebab, jika melihat perizinannya,merupakan wilayah pemukiman. “Artinya kalau TOD ada bangkitan orang. Tabrakan nggak dengan RTRW-nya, apalagi kalau jadi perkantoran Pemkot Bogor disitu, kan nggak sesuai,” ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, soal pendanaan dari proyek tersebut, apakah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor atau dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jika dari APBD, tentu hal itu menjadi perhatian khusus lantaran sejak awal bukan merupakan proyek prioritas Kota Hujan.

“Makanya harus dikaji wacana itu secara menyeluruh. Sumber pendanaan bagaimana. Kalau APBD? Ya sulit juga, itu kan awalnya nggak masuk rencana prioritas. Kalau bebannya harus di kita,” tukas Dadang.

Selain itu, kajian harus meliputi daya tampung lalu lintas. Kalau dipaksakan, kemungkinan akan menjadi pusat kemacetan baru. Keberataan di Bogor Raya juga berpotensi menambah krodit. Meski begitu, pihaknya melalui komisi III dan Pemkot Bogor akan membahas intensif usulan dari pemerintah pusat soal TOD LRT di Bogor Raya.

“Sekarang saja sudah sering macet arus lalulintas disana, baik yang menuju ke terminal Baranangsiang maupun yang ke Unpak atau Tanahbaru,” ucap pria berkacamata itu.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya kekeuh bahwa TOD untuk LRT bisa dibangun di wilayah Bogor Raya, lantaran lahan milik pemerintah pusat dengan luasan yang cukup. “Kalau nggak disitu, mau dimana lagi? Yang jelas itu yang paling memungkinkan,” kata Bima.

Sementara itu, Camat Bogor Utara Rahmat Hidayat mengakui ada sekitar tujuh hektar lahan milik DJKN yang sudah terdata di wilayah. Namun dirinya belum mendapat informasi dari pimpinan terkait wacana TOD LRT di wilayahnya tersebut. (ryn/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *