DOB Bogor Barat Harus Terus Didorong

by -

METROPOLITAN.id – Belum jelasnya pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) ditanggapi Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Arif Abdi.

Menurutnya, perlu dorongan yang terus menerus agar pemerintah segera mencabut moratorium tersebut.

Salah satu daftar tunggu DOB adalah Kabupaten Bogor. Arif Abdi menilai pembentukan DOB Kabupaten Bogor barat sangat urgen sehingga harus terus diperjuangkan.

“Kalau menunggu rasanya akan lama prosesnya, karena memang belum ada sinyal pencabutan moratorium itu. Makanya harus didorong terus,” kata Arif Abdi, Jumat (15/10).

Arif abdi mengungkapkan, pada 2014 lalu, ada sekitar 18 daerah yang sudah siap memekarkan diri. Nomor satunya adalah Kabupaten Bogor Barat.

Sejauh ini, di Jawa Barat sendiri ada 2 wilayah lainnya yang menunggu yaitu Sukabumi Utara dan Garut Selatan.

“Minimal pemerintah membuka dulu untuk daerah yang sudah siap, kemudian nanti silakan ditutup lagi dan daerah lain bisa mempersiapkan,” ungkapnya.

Menurut Arif Abdi, daerah lain yang sudah siap untuk memekarkan diri harus kompak mendorong.

Sebab, akan terasa sulit jika dorongan dilakukan hanya satu daerah.

Tak hanya itu, pemerintah daerah dan provinsi termasuk anggota dewan di Senayan harus ikut mendorong juga.

“Semua harus aktif mendorong, karena ini ken memang kebutuhan. Contoh saja Bogor Barat, pemekaran itu untuk meksimalisasi pelayanan publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, masyarakat Kabupaten Bogor nampaknya harus bersabar soal keinginan pembentukan DOB Bogor Barat. Musababnya, belum ada lampu hijau dari Presiden Jokowi untuk mencabut moratorium DOB.

Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budi S Sudarmadi mengatakan, melihat kondisi keungan negara saat ini, pemerintah memprioritaskan untuk hal lain terlebih dulu.

“Tapi kita tunggu arahan dari Pak Presiden. Prinsipnya saat ini masih moratorium,” kata Budi saat ditemui di Hotel Haris Sentul, Selasa (12/11) malam.

Budi belum bisa memastikam calon DOB, seperti Kabupaten Bogor Barat yang telah memilki amanat presiden (ampres) sejak lama, akan diproses kembali.

“Bogor masuk ampres yang lama kan. Sementara kebijakan masih moratoroum. Andaikan yang sudah keluar ampres diproses kembali? Kan kita semua kan nggak tahu,” ungkapnya.

Meski demikian, Budi tak mempermasalahkan daerah yang mulai menyiapkam anggaran persiapan DOB.

Contohnya seperti Pemkab Bogor yang mengusulkan anggaran Rp40 miliar untuk membebaskan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat.

“Ya kalau ada persiapan, siap-siap saja dulu lah. Saat ini masih moratorium kok,” tega Budi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengaku terus mendorong diwujudkannya pembentukan DOB Kabupaten Bogor Barat.

Menurutnya, pembentukan DOB ini bukan semata keinginan, akan tetapi sudah menjadi kebutihan untuk peningkatan pelayanan.

“Kita ada 40 kecamatan dan penduduk 5,8 juta jiwa, rentang kendali kita terlalu jauh. Di sisi lain, kemampuan anggaran kita kecil sehingga untuk pemerataan pembangunan agak berat,” kata Burhan, belum lama ini.

Pemkab Bogor juga telah mengusulkan Rp40 miliar dalam RAPBD 2020.

Anggaran itu, dialokasikan untuk membebaskan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat di Kecamatan Cigudeg seluas 40 hektare. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *