Jalan Beton Dirusak sampai Nabokin Orang

by -1.7K views
DIBONGKAR: Jalan lingkungan Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, dibongkar eks pemilik lahan lantaran kesal jagoannya kalah pilkades.

METROPOLITAN – Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 416 desa se-Kabupaten Bogor tidak saja menyajikan cerita manis bagi para pemenang. Ibarat kata, salah-salah bukannya untung malah buntung yang didapat. Terakhir, warga Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, geram sampai geleng-geleng kepala saat melihat jalan lingkungan yang biasa digunakan warga malah dibongkar tim sukses (timses) calon kades yang kalah dalam kontestasi politik daerah itu.

Jalan lingkungan yang jadi akses alternatif warga Desa Tangkil menuju Desa Cinagara itu kini rusak tak berbentuk. Ujung jalan yang tadinya bisa dilewati sepeda motor pun rusak karena dikeruk sedalam kurang lebih 1,5 meter. Alhasil, warga pun tidak dapat melalui jalan itu melalui roda dua. Jalan yang dibangun melalui Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 itu diduga ‘bekas’ lahan milik timses calon kades yang kalah pada pilkades lalu.

Diduga kesal lantaran jagoannya kalah, ia pun membongkar jalan tersebut agar tidak lagi bisa dimanfaatkan warga. Salah seorang warga yang biasa menggunakan jalan tersebut, Mul, mengaku jalan tersebut sudah digunakan selama berpuluh-puluh tahun oleh warga. “Ketika pilkades usai, anak dari salah satu timses bernama Aseng tidak terima dan membongkar jalan yang sudah dibeton menggunakan DD sejak 2016 itu. Kami kecewa lah,” kesalnya.

Saat dikonfirmasi, Pejabat Sementara (Pjs) Kades Tangkil Aruman mengatakan, pemerintah desa (pemdes) bersama Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Caringin sudah menggelar mediasi dan dialog dengan pemilik lahan tersebut.

Ia menceritakan, awalnya jalan tersebut bukan berada di atas lahan milik pemerintah. Namun karena warga membutuhkan akses jalan, Pemdes Tangkil berinisiatif membuat jalan di atas lahan tersebut dan di-acc sang pemilik lahan. Bahkan saat proses pembangunan di 2016, pemilik lahan ikut dan turut membantu pembangunan jalan tersebut.

“Pemilik lahan tidak pernah melarang atau menghentikan pembangunan. Tapi dengan adanya masalah ini, kami akan terus mencoba mediasi agar bisa digunakan kembali oleh warga,” ucap Aruman.

Padahal, ‘kelakuan’ tersebut bisa saja menjerat pelaku ke ranah hukum. Seperti diungkapkan Pengamat Hukum dan Politik Universitas Pakuan, Muhammad Mihradi. Ia menilai tindakan yang dilakukan timses atau pendukung calon kades yang kalah itu termasuk kategori tindak pidana, sesuai KUHP dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Umum.

“Merusak sarana umum merupakan tindak pidana yang diatur di KUHP. Kalau untuk jalan, ada di UU tentang Jalan. bisa dikenakan pidana dan denda. Sehingga pemda (pemerintah daerah, red) melalui dinas terkait atau warga, bisa melapor ke polisi karena diatur di UU Jalan itu,” ungkapnya.

Sebab, sebelum diintervensi dana dari pemerintah, tentunya sudah ada klausul perjanjian pelepasan atau hak atas aset tersebut untuk digunakan kepentingan masyarakat. Ini diakuinya menjadi preseden buruk bagi dunia pilkades di Bumi Tegar Beriman lantaran tingkat kedewasaan calon kades maupun timses dan pendukung masih sangat rendah. “Menang kalah kan niscaya, ini yang masih rendah di kita. Dampaknya bisa ke mana-mana,” ujuar Mihradi.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Bogor Ade Jaya melalui Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa Muhamad Jamal belum mengetahui persoalan yang terjadi di wilayah Selatan Kabupaten Bogor itu. Namun jika menilik aturan, DD boleh direalisasikan dalam bentuk fisik jalan di atas lahan pribadi milik perorangan. Namun, harus ada perjanjian hitam di atas putih di awal perencanaan antara pemerintah setempat dengan pemilik lahan.

“Kalau waktu itu sebelum membangun ada persetujuan dengan pemilik lahan, ada hitam di atas putih, artinya nggak masalah ya. Kan membuka jalan atau akses itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pemerintah secara langsung,” jelasnya.

Ia menyebut DD bisa turun ketika persyaratan sudah dilengkapi. Persoalan ini, menurut Jamal, mungkin di awal ada kesepakatan dan dipersilakan oleh pemilik lahan. Terkait kejadian tersebut, pihaknya mengakui harus ada laporan terlebih dahulu dari inspektorat yang melihat langsung kondisi lapangan. “Harus ke inspektorat ini. Dari situ baru kita bisa ambil tindakan seperti apa. Ya aneh saja, kan untuk masyarakat kenapa seperti itu. Dari dinas seperti itu. Lengkapnya ke Kabid Bu Tika soal DD mah,” ujarnya.

Sebelumnya, karena tak puas dengan kinerja timses dalam pilkades, oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, AS, yang mendukung anaknya dalam pilkades di Desa Cicadas, Kecamatan Gunungputri, nekat menganiaya timses yang tak lain kerabatnya sendiri berkali-kali.

Kuasa hukum YA (korban, red), Aripudin, langsung melaporkan AS ke pihak kepolisian. Ia menuturkan, peristiwa itu terjadi pada Minggu (3/11) silam sekitar pukul 19:30 WIB. Kala itu YA yang merupakan timses salah satu calon kades Cicadas dipanggil AS di kediamannya. Pemanggilan itu diduga kuat lantaran kekesalan AS melihat anaknya yang maju mencalonkan diri sebagai calon kades Cicadas tertinggal jauh pada penghitungan suara.

Tak hanya itu, kekesalan AS diperparah saat mengetahui YA yang merupakan timses AS rupanya mendukung calon kades lainnya. YA yang saat itu datang ke rumah AS tiba-tiba langsung disuguhi sejumlah tamparan, tepat di bagian wajahnya, baik kiri maupun kanan.

“Saat datang ke rumahnya, posisi rumah AS sedang ramai oleh para relawan. Dengan nada marah, korban dipanggil AS dengan bahasa cukup kasar dan langsung menampar. Setelah menampar, AS langsung kembali ke tempat penghitungan suara. Mungkin korban merasa sakit dan malu karena dilihat banyak orang di rumah AS,” kata Aripudin.

Mendengar korban mendapat perlakuan tidak mengenakkan dari AS, pihak keluarga memilih jalur hukum atas perbuatan AS kepada YA. Ditambah sikap AS yang terbilang enggan meminta maaf kepada korban. “Pihak keluarga lebih memilih langkah hukum karena ini masalah harga diri keluarga. Karena kalau menurut korban, kalau masih dibentak-bentak saja mungkin dia masih memaafkan. Karena ini sudah memakai tangan, dia merasa sakit hati dan tidak bisa memaafkan,” ungkapnya.

Begitu juga dengan pilkades di Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, yang harus bersangkutan dengan hukum. Calon nomor urut dua bersama timnya dilaporkan ke Polda Jawa Barat (Jabar). Mereka dituduh melakukan penjemputan paksa disertai intimidasi kepada warga bernama Hisam Sesar Rumana. “Perkara penjemputan paksa disertai intimadasi kepada saudara Hisam sudah kita laporkan ke Direskrimum dan Direskrimsus Polda Jabar,” kata Tim Kuasa Hukum Hisam, Anggi Triana Ismail, kepada wartawan, Minggu (24/11).

Ia menjelaskan, laporan itu dibuat pada Kamis, 21 November 2019, dengan Nomor B/1.222/XI/2019 Direskrimum dan LP Nomor B/1.223/XI/2019 Direskrimsus. Dua laporan sengaja dibuat karena dalam kasus tersebut terlapor dianggap sudah menyebarkan video tentang dugaan intimidasi ke grup WhatsApp.

“Penyebaran video melalui media sosial itu penanganan dan jeratan pasalnya berbeda, yakni menggunakan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 19/2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” kata Anggi.

Sehingga, lanjut Anggi, perkara yang menimpa Hisam konteks laporannya bukan lagi terkait pelaksanaan pilkades Cadasngampar. Tetapi lebih fokus pada tindakan pidana yang dilakukan terlapor, yakni calon nomor urut dua Lilis Saodah dan rekan-rekannya. “Karena mereka telah menjemput paksa serta mengintimidasi Hisam,” tegasnya.

Berdasarkan keterangan Hisam, tutur Anggi, dugaan intimidasi dilakukan dalam sebuah mobil. Lokasinya di Kampung Sirungbungur Nomor 17, RT 06/02, Desa Sumurbatu, Kecamatan Babakanmadang. “Kejadiannya pada Selasa, 3 November 2019, sekitar pukul 23:00 WIB,” terangnya.

Sementara calon nomor urut dua yang dilaporkan, Lilis, mengaku belum mengetahui laporan soal dirinya dan tim ke Polda Jabar. Namun, ia mengaku siap menghadapi semua proses yang ada. “Sebagai warga negara yang baik, saya akan bersikap kooperatif kepada penyidik,” kata Lilis kepada Metropolitan.

Terkait dugaan penjemputan paksa dan intimidasi, Lilis membantahnya. Ia menyebut timnya hanya menjemput pelapor di rumahnya. Tujuannya untuk mencari kebenaran atas dugaan kecurangan pilkades Cadasngampar. “Saat tim menjemputnya (Hisam, red), sudah minta izin ke RT setempat. Kami membawa Hisam untuk mencari kebenaran saja. Karena temuan di lapangan, ia terindikasi sebagai joki yang datang mencoblos atas nama orang lain,” akunya. (ryn/dil/c/fin/mam..)

Loading...