Kereta Cepat JKT-BDG Dikebut

by -357 views
Sejumlah petugas mengamati replika Kereta Cepat di Casting Yard 1 KM 26 Tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (30/9/2019). Konstruksi Kereta Cepat Jakarta - Bandung sudah mencapai 27 persen dan ditargetkan beroperasi pada 2021. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/aww.

METROPOLITAN – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mempercepat pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG). Hari ini rapat pembebasan lahan proyek kereta cepat dilakukan di kantornya.

Ditemui usai rapat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa hingga kini pembebasan lahan proyek kereta cepat hanya bersisa satu persen saja. Namun dia bilang masih ada banyak hal yang harus dikerjakan meski pengadaan lahan tinggal sedikit.

“Berita baik posisi pembebasan lahan sudah 99% kalau jadwal masih ditetapkan 2021 beroperasi. Tadi dirapatkan 1% pembebasan lahan itu koordinasinya, ini masalahnya banyak, administrasi, pengadilan, registrasi, dan lain-lain,” ujar pria yang akrab dipanggil Emil ini di Kantor Luhut, Selasa (12/11) kemarin.

Emil melanjutkan, masalah lahan memang menjadi masalah dalam pembangunan di Indonesia. Dia pun menyatakan lahan proyek kereta cepat yang bermasalah terletak di Bekasi, Karawang, hingga Purwakarta. “Biar 1% kan jumlah banyak nih. Problem pembangunan di Indonesia memang urusan negosiasi pembebasan lahan. Itu ada di Bekasi, Karawang, Purwarkarta. (Luasnya) Saya lupa, pokoknya sisa sepersen,” ujar Emil.

Emil pun memaparkan masalah yang membuat pembebasan lahan terganggu. Salah satunya ada beberapa fasilitas umum yang belum bisa dibebaskan karena belum diserahkan ke Pemkot. “Ada contoh fasum (fasilitas umum) belum diberikan karena belum diserahkan ke Pemkot maka belum bisa konstruksi,” ujar Emil.

Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Chandra Dwiputra yang juga ditemui usai rapat mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja meminta bantuan Luhut untuk melakukan konsolidasi soal pembebasan lahan. Dia menilai hingga kini terlalu banyak urusan administrasi dalam pembebasan lahan. “Lahan kan tinggal sedikit cuma ini banyak banget masalah administrasi, pengadilan, dan di BPN. Maka kita minta support supaya bisa kita cepatkan gitu,” ujar Chandra. (dtk/mam)

Loading...