Komisi III Pelototi Hotel dan Vila Puncak

by -
SIDAK: Komisi III DPRD Kabupaten Bogor memeriksa KDB hotel dan vila di Puncak sebagai bentuk antisipasi alih fungsi lahan oleh pengelolanya.

METROPOLITAN – CIAWI Hotel-hotel yang ada di kawasan Puncak mulai diperiksa Koefiensi Dasar Bangunan (KDB) oleh Komisi III DPRD Kabupaten Bogor. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengatakan, KDB hotel dan vila di kawasan Puncak harus sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54 tahun 1999.

“Kunjungan kami ke hotel dan vila di Kawasan Puncak untuk mengecek KDB, kami ingin lahan terbuka hijau tetap seimbang dengan bangunan hotel maupun vila. Hal ini agar serapan air mulai dari Ciawi hingga Cisarua tetap baik,” kata Sastra.

Dia juga  mengatakan, bersama UPT Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) juga akan mengecek kepatuhan bangunan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Kami tak ingin ada alih fungsi lahan di Kawasan Puncak sehingga secara bertahap kami juga akan mengecek apakah hotel dan vila tidak melanggar RTRW yang ada. Kepada UPT DPKPP wilayah III Ciawi kami minta lakukan pengawasan hingga hutan tidak gundul dan sawah tidak berganti menjadi vila,” tambahnya.

Senada, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor lainnya Tuti Alawiyah berharap, hotel dan vila di Kawasan Puncak ikut melestarikan lingkungan di Kawasan Puncak baik dengan tidak melanggar KDB, tidak melanggar RTRW ataupun tidak membuang sampahnya secara sembarangan apalagi dibuang ke Sungai Ciliwung.

“Mari kita jaga kelestarian alam di Kawasan Puncak karena bagaimanapun ini adalah aset kita dalam ‘mengundang’ ata menarik kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara,” harap Tuti.

Di kawasan Puncak terutama Cisarua dan Megamendung, sejumlah lahan milik PT Perkebunan Nusantara VIII seluas 1923 hektare sudah beralih fungsi menjadi rumah ataupun vila. Akibatnya pada April 2019, terjadi banjir, yang mengakibatkan jembatan dan jalan banyak yang  ambruk karena terbawa derasnya air Sungai Ciliwung.

“Hasil survei di berbagai lokasi kejadian bencana banjir maupun longsor menunjukkan sebagian besar disebabkan beralihnya penggunaan lahan atau fungsi lahan dari awalnya hutan asli dirubah menjadi perkebunan, persawahan, wisata dan permukiman serta objek wisata,” tutur Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Budi Pranowo. (ash/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *