Masuk Meja Dewan

by -20 views

METROPOLITAN – Nama Puskesmas Pembantu (Pustu) Kencana, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanahsareal, terus menjadi perbincangan pelbagai kalangan di Kota Bogor. Semua ini menyangkut polemik kepemilikan aset antara penggugat dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Sejak Senin (4/11) lalu, lahan seluas kurang lebih 600 meter persegi itu ditempeli kertas bertuliskan ‘Dilarang Membangun Tanpa Izin Pemilik Lahan’ di beberapa titik, padahal pustu tersebut masih melakukan pekerjaan lanjutan.

Wali Kota Bogor Bima Arya pun sudah mengetahui kabar tersebut. Buatnya, persoalan tersebut harus didalami dinas-dinas terkait, untuk mempelajari gugatan dan persoalan saling klaim lahan itu. “Ya nggak apa-apa. Kami dalami gugatannya itu seperti apa. Saya minta dinas terkait dalami persoalan ini,” katanya.

Hal itu juga segera ditindaklanjuti Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai pengguna anggaran pembangunan pustu yang dimulai 2018 itu. Kepala Dinkes Kota Bogor, Rubaeah, mengaku, belum bisa berkomentar banyak sebelum mempelajari persoalan gugatan itu secara mendalam. Dinkes juga akan kembali bertemu dengan penggugat lahan serta pihak terkait, hari ini (11/11).

“Besok (hari ini, red) kami akan ketemu lagi dengan penggugat. Lahan itu sudah diberikan oleh pemkot. Ya kami masih dalami gugatannya itu. Mereka klaim gugat itu punya mereka. Ya kita buktikan dengan sertifikat lah,” ujarnya.

Adanya persoalan ini, kata dia, sedikit menggangu proses pembangunan lanjutan unit layanan kesehatan di perbatasan dengan Kabupaten Bogor itu, yang kini tengah memasuki pekerjaan pemagaran dan tembok luar. Pekerjaan kini dihentikan sementara menunggu rampungnya penyelesaian persoalan. Padahal, waktu pekerjaan yang tertera dalam papan pengumuman wajib selesai selama 90 hari sejak turun Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) per 30 September 2019, dengan nilai anggaran Rp371 juta.

“Yang pasti pustu itu belum ada pelayanan, karena masih buka di pustu semula, dekat kelurahan (Kencana). Jadi belum berfungsi,” paparnya.

Sebelumnya, Lurah Kencana Syafe’i R menceritakan, lahan tersebut merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) Perumahan Taman Griya Kencana, yang sudah diserahterimakan dari warga pada 2014 silam. Waktu itu, kata dia, warga perumahan yang berdiri awal 2000-an itu meminta langsung ke Pemkot Bogor, yang akhirnya dikabulkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor untuk jadi fasilitas umum.

“Waktu itu warga yang serahkan, karena pengembang PT Fajar, sudah tidak ada ditempat,” katanya.

Setelah itu, sambung dia, pada 2017, ada wacana dari warga yang menginginkan agar lahan tersebut jadi pustu lantaran lahan pustu sebelumnya terbatas dan kurang representatif. Akhirnya, pembangunan fisik bangunan utama terealisasi tahun 2018, yang dilanjutkan dengan pemagaran pada tahun anggaran 2019.

“Selama itu mah nggak ada gugatan apa-apa. Tahu-tahu Senin (4/11) pustu ditempel itu, lalu siangnya saya dapat surat somasi dari penggugat lahan tersebut,” paparnya.

Anehnya, saat pewarta mencoba mengkonfirmasi nomor yang tertera di kertas yang tertempel di tembok pustu dengan nama advokat Syafrudin, yang bersangkutan malah mengaku tidak tahu menahu perihal insiden ini. Bahkan, yang bersangkutan mengaku bukan seorang lawyer seperti tertulis di kertas.

“Saya nggak ngerti kasus somasi itu. Nggak ada hubungan sama puskesmas. Memang itu nomer saja kok, tapi saya tegaskan itu bukan saya karena saya bukan pengacara dan tidak bekerja di kantor pengacara manapun,”

Masuk Bahasan Dewan

Persoalan ini pun rupanya sudah masuk telinga para anggota DPRD Kota Bogor. Para wakil rakyat akan memanggil dinas terkait untuk menjelaskan polemik yang terjadi di dunia kesehatan Kota Hujan ini. “Kami akan bahas masalah ini dengan memanggil instansi terkait,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri kepada Metropolitan, kemarin.

Politisi PPP ini mengaku heran lantaran pembangunan puskesmas yang dikerjakan Dinkes Kota Bogor itu baru terkuak permasalahannya saat pekerjaan lanjutan. Seharusnya, kata dia, pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan APBD itu harus ‘bersih’ sebelum mengeksekusi pembangunan. “Kenapa bangun disitu kalau ujung-ujungnya bermasalah. Kelihatan perencanaan nggak matang. Akhirnya muncul pertanyaan, sebenarnya alas hak pemkot disana apa?” pungkasnya. (ryn/c/yok/py)

Loading...