Panitia Pilkades Cijujung Digugat Cakades Kalah

by -
PENDAFTARAN: Suasana pendaftaran cakades di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Agustus lalu. Saat ini panitia pilkades digugat salah satu cakades.

METROPOLITAN – Meski dinilai sukses, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Bogor pada Minggu (3/11), masih meninggalkan polemik di beberapa desa. Salah satunya di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja.

Sama seperti desa lainnya, Pilkades Cijujung sudah menyelesaikan hasil penghitungan suara dan sudah ada pemenangnya. Lima calon, yakni Budhi Susanto, Wrihatmoko, Wahyu Ardianto, Gunawan dan H Sukardi Azis. Dari hasil penghitungan suara, Wahyu Ardianto keluar sebagai pemenang dengan raihan 6.545 suara.

Disusul Sukardi dengan 2.971 suara, Gunawan 1.080 suara, Wrihatmoko 567 suara dan Budhi Susanto 319 suara. Kini calon kades (cakades) yang kalah mempertanyakan keabsahan persyaratan calon kepala desa peraih suara terbanyak.

Menyelesaikan polemik tersebut, Gunawan bersama kuasa hukumnya sudah melakukan mediasi dengan ketua Panitia Pilkades Cijujung di kantor Kecamatan Sukaraja, kemarin. Sayang, mediasi ini tidak membuahkan hasil.

Gunawan bersama kuasa hukumnya akan melaporkan gugatan dugaan kesalahan administrasi persyaratan ijazah calon kades peraih suara terbanyak ini ke bupati Bogor.

“Kami tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara. Yang kami pertanyakan persyaratan calon kades saat daftar jadi calon kepala desa,” ujar Tim Kuasa Hukum Gunawan, Budi Setiawan.

Dia mengatakan, persyaratan ijazah calon kepala desa (Wahyu, red) menggunakan ijazah paket C yang keluar Mei 2019. Sementara sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 Tahun 2019 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa pada pasal 43 ayat 5 disebutkan persyaratan ijazah yang digunakan diterbitkan sebelum 3 Juli 2003.

“Dalam perbup ini sudah jelas ada persyaratan yang dilanggar. Kami mempertanyakan, kenapa panitia meloloskan calon yang ijazah paket C-nya baru keluar 2019 bisa maju,” terangnya.

”Mediasi yang disaksikan camat, polsek dan Koramil Sukaraja tidak membuahkan hasil. Makanya, gugatan ini akan terus kami lanjutkan hingga pengadilan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Cijujung, Sigit Hardiana, mengatakan, tidak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan calon kepala desa, Wahyu Ardianto.

“Ijazah yang digunakannya itu kesetaraan, bukan persamaan paket C. Sementara dalam Perbup Nomor 37 Tahun 2019 pasal 43 ayat 5 disebutkan ‘ijazah ujian persamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan sebelum 3 Juli 2003’,” terangnya.

Sigit membenarkan ijazah paket C yang digunakan calon terpilih dalam persyaratannya untuk maju dalam Pilkades Cijujung baru dikeluarkan Mei 2019.

“Jadi, kami rasa tidak ada pelanggaran administrasi di sini,” tegasnya.

Sigit mengaku tidak masalah kalau ada pihak yang merasa tidak puas menggugat hingga ke pengadilan.

“Silakan saja, itu hak mereka,” terangnya.

Sementara Wahyu Ardianto sendiri belum bisa dimintai keterangan terkait polemik Pilkades Cijujung. (pin/rb/els/ py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *