Pejabat Eselon III dan IV Diganti Robot

by -

METROPOLITAN – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kali ini cukup mengegerkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bagaimana tidak, Jokowi  memiliki rencana mengganti PNS eselon III dan IV dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Hal ini sejalan dengan program pemangkasan pejabat eselon di lingkungan kementerian dan lembaga.

Program pemangkasan pejabat eselon di kementerian dan lembaga dalam rangka reformasi birokrasi yang selama ini dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Pasalnya, selama ini birokrasi menjadi salah satu kendala investasi masuk ke Indonesia. “Kita lakukan pengurangan eselon, kita punya eselon I, II, III, IV, kita akan lakukan yang III dan IV akan kita potong,” jelas Jokowi di acara CEO Forum di Ritz-Charlton, Jakarta, Kamis (28/11) kemarin.

“Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN (Tjahjo Kumolo,red) diganti dengan AI. Kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat. Saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR,” jelas dia.

Meski demikian, Jokowi menjamin rencana pemangkasan eselon III dan IV tidak akan mengurangi gaji PNS. Jokowi mengungkap penyederhanaan jabatan tersebut akan dilakukan perlahan dan dilakukan untuk menghadapi era digital di masa depan.

“Kalau di sini ada eselon III dan IV, mohon maaf akan kami ubah. Tapi pelan-pelan, yang penting tidak akan ganggu gaji tadi yang dipotong. Tidak akan turunkan pendapatan,” ujarnya.

Jokowi pun mengungkap sudah berbicara dengan ahli IT untuk mengganti jajaran eselon III dan IV menggunakan kecerdasan buatan. “Saya sudah bicara dengan jago IT. Kalau bisa itu diganti AI, jadi muncul kecepatan dan budaya kerja baru,” jelas Jokowi.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana pemerintah dalam menerapkan wacana tersebut adalah mengalihkan pekerjaan bagi pegawai pemerintahan yang bekerja di bidang pembuatan perizinan. “Sekarang beberapa sudah didorong antara lain omnibus law untuk Cipta Kerja dan juga ada yang namanya OSS dan single map policy. Jadi salah satunya menggunakan AI di situ,” kata Airlangga.

Contohnya adalah petugas yang membuat izin mendirikan bangunan (IMB). Menurutnya, dengan kecerdasan buatan, IMB tak perlu lagi digunakan. “Contoh, kita menyederhanakan IMB terutama untuk gedung dua tingkat. Nah, perizinan didorong berbasis bukan seperti sekarang, tetapi risk based approach, itu basisnya standar,” terang dia.

Ia menuturkan, dengan diterapkannya sistem tersebut, para pengusaha yang hendak mengajukan perizinan tak perlu lagi berhadapan dengan birokrasi yang berlapis. “Jadi, kalau sudah memenuhi standar, bisa berproses dengan OSS (Online Single Submission). Sekarang kan, walaupun sudah ada OSS, masih ada intervensi ‘rekomendasi’. Sehingga nanti rekomendasi untuk Pertek dan lain-lain akan kita hilangkan. Sehingga orang untuk bangun gedung 2 lantai ‘tidak memerlukan IMB’,” imbuhnya.

Meski begitu, Airlangga belum mau membeberkan kapan pemerintah mulai memangkas birokrasi di pemerintah dengan kecerdasan buatan tersebut. Ia hanya berpesan agar menunggu programnya diluncurkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Wacana tersebut rupanya mendapat kritikan keras dari Bupati Bogor Ade Yasin. Ia menyebutkan tingkatan jabatan selama ini digunakan sebagai jenjang karier seorang PNS. Jika jabatan Eselon III dan IV dihapuskan dan berganti menjadi pejabat fungsional, maka penilaian untuk menjadi Eselon II yang merupakan jabatan tertinggi di Kabupaten Bogor akan sulit dilakukan. “Kalau di kita itu kan jenjangnya bertahap, jadi kita belum tahu lah nanti bagaimana untuk jenjang kariernya. Karena kan eselon ini untuk jenjang karier, jadi harus bertahap,” terangnya belum lama ini.

Selain itu, Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor Lukman menjelaskan penghapusan jabatan eselon tidak akan berpengaruh terhadap pangkat golongan yang dimiliki setiap ASN. Menurutnya, di Kabupaten Bogor ada empat golongan ASN, yaitu golongan I, II, III dan IV, di mana setiap golongannya dibagi menjadi empat kategori. “Kan hanya pangkat eselonnya yang dihapuskan, sedangkan golongannya tidak. Tapi tetap, untuk pejabat yang ada di Eselon II tetap harus berasal dari golongan IVc dan IVd,” jelasnya.

Ia sendiri mengaku sejauh ini belum menyiapkan kerangka yang menjadi gambaran untuk struktur jabatan eselon. “Belum. Nanti akan kita siapkan dulu. Mudah-mudahan saat sudah diperintahkan, kita sudah siap,” tandasnya.

Terpisah, Kabag Organisasi pada Setda Kabupaten Bogor Euis mengatakan, walaupun ada penghapusan eselon, tetapi untuk tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang akan diemban para calon pejabat fungsional akan tetap sama seperti struktur ASN yang sampai saat ini diterapkan.

Karena masih banyaknya perubahan peraturan yang masih belum disesuaikan Pemkab Bogor terkait perubahaan struktur organisasi, eselonering dan lain sebagainya, Euis enggan memberikan keterangan lebih jelas. “Walaupun nantinya akan menjadi pejabat fungsional, tetap harus dilihat dulu tupoksinya,” singkatnya.

Sementara itu, di lingkungan Pemkot Bogor terdapat sekitar 7.151 PNS, yang terdiri dari pejabat eselon, guru hingga dokter. Dari jumlah itu, terdapat 1.008 jabatan eselon administrasi dan fungsional. Terdiri dari pejabat Eselon IIa sebanyak satu jabatan, pejabat Eselon IIb 34 jabatan, Eselon IIIa 53 jabatan, Eselon IIIb 103 jabatan, Eselon IVa 475 jabatan dan Eselon IVb 317 jabatan, serta 25 jabatan kepala puskesmas.

Menanggapi rencana pemangkasan eselon oleh pemerintah pusat, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor M Taufik mengaku hingga kini masih dalam tahap menunggu kepastian keputusan aturan tersebut. Bila nantinya aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres), pemangkasan eselon memang akan berdampak terhadap administrasi pekerjaan pada ASN.

“Sejatinya kita masih menunggu kajian peraturan dari pemerintah pusat. Memang ketika ada pemangkasan eselon, dampaknya di antaranya ada pergeseran tupoksi yang tadinya pejabat struktural menjadi fungsional. Skema pejabat fungsionalnya nanti seperti apa? Itu yang masih digodok (pemerintah, red) pusat,” kata dia.

Sedangkan untuk dampak penurunan jabatan, ia belum bisa berkomentar banyak sebelum aturan dari pemerintah pusat itu sendiri turun. Yang pasti, lanjutnya, bahasa yang sesuai adalah penyesuaian. Ada jabatan sekarang yang nantinya disesuaikan dengan jabatan fungsional nantinya, tanpa mengubah nominal gaji hingga detail pekerjaan.

“Menurut saya, kementerian pasti menghitung dan tidak akan merugikan pada PNS-nya. Termasuk soal pendapatan, itu juga masuk kajian yang sekarang sedang digodok. Bahasanya pasti penyesuaian, bukan penurunan jabatan atau pendapatan. Acuannya pasti tetap pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS,” ujar mantan Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Bogor itu.

Ia juga enggan menyebut kemungkinan berapa PNS yang bakal terdampak penurunan jabatan jika nantinya aturan tersebut diterapkan. Sebab, Taufik tidak mau berandai-andai di saat aturan belum turun. Ia menyebut ketika ada penyesuaian pasti berdampak juga pada susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena itu, penting baginya menunggu aturan pasti sebelum bertindak di daerah.

“Sekarang gini, kajian di tingkat pusat belum selesai. Jikapun nanti ada, kajian dan proses di tingkat kementerian saja butuh waktu minimal enam bulan. Baru setelah itu turun ke tingkat provinsi, lalu setelah itu baru ke tingkat kota/kabupaten. Jadi ini pasti butuh waktu lama. Kan jumlah PNS kita juga nggak tetap terus,” papar Taufik. (dtk/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *