Pekan Depan Dewan Panggil Pengembang

by -

METROPOLITAN – Hampir satu bulan setelah insiden ambrolnya Tebingan Penahan Tanah (TPT) milik proyek pembangunan Mal Boxies 123, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, hingga kini masih dihantui persoalan. Mulai dari desakan banyak pihak untuk menindak pengembang lantaran dianggap lalai dan hampir merenggut nyawa warga, hingga belum ada penyelesaian kaitan ganti rugi kompensasi dan perbaikan rumah warga serta lingkungan.

Kewilayahan dari kecamatan dan kelurahan, yang berniat bertemu dan menagih janji dengan pihak pengembang dan kontraktor mal, pada Rabu (30/10) lalu pun tak terealisasi. Tak ingin disebut lamban, DPRD Kota Bogor yang beberapa hari pasca kejadian langsung meninjau lokasi pun akan segera memanggil sejumlah pihak untuk menjelaskan sejauhmana penanganan yang sudah dilakukan, sesuai janji.

“Pekan depan kami agendakan pemanggilan pihak mal Boxies Tajur dan juga dinas dan instansi terkait, termasuk kewilayahan, baik kecamatan dan kelurahan,” kata Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, kepada pewarta, kemarin.

Pihaknya ingin mengetahui sejauh mana penanganan insiden yang sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengembang dengan warga terdampak dan unsur pemerintahan. Terkait nasib warga yang harus mengungsi lantaran rumahnya terbawa material tanah longsoran dan tidak bisa diisi sementara, hingga warga terdampak lainnya. Tak cuma itu, sambung dia, ia juga bakal mencecar pengembang kaitan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga terjadinya insiden di malam minggu tersebut.

“Akan cari tahu, apakah pembangunan itu sudah sesuai dengan perencanaan dan siteplan, atau ada yang tidak sesuai sampai terjadinya longsor pada tembok pondasi TPT itu. Selain itu juga akan kita cari tahu soal perencanaan pembangunan seperti apa, kedepan seperti apa. Kan posisi proyek pembangunan itu sangat dekat sekali bahkan bersentuhan langsung dengan pemukiman warga,” paparnya.

Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Kota Bogor Tengah-Timur itu juga mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bisa turun tangan menyelesaikan persoalan warga setempat, dan tidak sekedar mendampingi. Pemkot harus mengawal proses penyelesaian hingga mendapat perhatian nyata dan serius dari pihak mal. “Tentu harus dikawal prosesnya, mereka yang kena dampak sampai dapat perhatian nyata. Kelurahan dan kecamatan harus ekstra dalam membantu dan turun tangan menekan pengembang agar segera merealisasikan janjinya, perhatian kepada warga terdampak,” ujar politisi Gerindra itu.

Hal ini disebut penting mengingat saat ini Kota Bogor mulai sering dilanda hujan deras karena memasuki akhir tahun. Tentu kondisi bekas longsoran sangat rawan apabila tidak ada penanganan yang serius dari pengembang jika ingin bertanggung jawab. Jika tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin kejadian ambruknya TPT yang berada di belakang lokasi proyek bisa terulang kembali.

“Kontraktor pelaksana harus memikirkan nasib warga yang berada di bawah pondasi pembangunan mal. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali, karena aktifitas pembangunan disana tetap berjalan, harus ada antisipasi. Pengawasan juga harus dilakukan dan dinas terkait wajib turun rutin ke lokasi,” terangnya.

Menangapi hal itu, Perwakilan PT Sinar Indonesia Loka, Lia, masih belum memberikan respon terkait berita dan informasi kaitan persoalan warga. “Nanti ya Mas, saya masih ada rapat,” singkatnya. Senada, Bidang Kehumasan PT Sinar Indonesia Loka, Arny Rakhmawati yang diberikan mandat untuk memberikan keterangan justru sulit dihubungi. Pesan singkat dan sambungan telepon yang dilayangkan pewarta hingga Jumat (1/11) pukul 19:00 WIB belum juga direspon.

Sebelumnya, Pemkot Bogor melalui unsur kewilyahan berupaya agar semua persoalan yang berkembang, hingga penanganan terhadap warga terdampak. Namun rupanya, upaya untuk terus berkoordinasi bagaikan bertepuk sebelah tangan. Camat Bogor Timur, Abdul Wahid, mengatakan, sejak awal pekan ini, ia berinisiatif untuk bertemu dan memanggil pihak pengembang dan kontraktor untuk menanyakan penanganan dampak longsoran TPT proyek beberapa pekan lalu.

Apalagi hampir satu bulan lamanya, tak kurang sebanyak 35 jiwa dari 12 Kepala Keluarga (KK) mesti mengungsi ke dua rumah sementara, yang disewakan oleh pihak pengembang sampai ada tindakan perbaikan dan penggantian terhadap rumah terdampak.

“Ya mestinya Rabu hari ini (kemarin, red) saya mau bertemu dengan owner (pemilik)-nya. Tapi belum jadi ketemu, kami masih menunggu informasi dari mal boxies-nya. Jadi belum ketemu, katanya. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *